DPRD Denpasar Pantau Proyek Jalan Pantai Pemelisan Muntig Sidakarya Untuk Upakara Bukan Komersial di Kawasan Managrove

Denpasar (Atnews) - Komisi III dan IV DPRD Kota Denpasar memantau proyek pembangunan jalan khusus menuju Pantai Pemelisan Muntig Sidakarya, Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai, Denpasar Selatan, Rabu (24/12). 

Dengan membangun jalan sepanjang 800 meter dan lebar 6 meter diperuntukkan bagi kegiatan upacara keagamaan dan tidak untuk kepentingan komersial.

Saat ini pengerjaan proyek telah mencapai sekitar 90 persen dan ditargetkan rampung pada 29 Desember 2025 sesuai kontrak. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara melaspas.

Acara itu dihadiri Ketua Komisi III DPRD Denpasar I Wayan Suadi Putra, Ketua Komisi IV DPRD Denpasar I Wayan Duaja, Anggota Komisi III DPRD Denpasar, Gede Tommy Sumertha. Hadir pula Sementara itu, Head Manager PT Trijaya Nasional, I Wayan Yogi Artawan.

Suadi Putra yang juga Anggota Sabha Desa Adat Sidakarya, menjelaskan secara runtut latar belakang penataan kawasan pesisir Sidakarya yang kini tengah dikerjakan. Penataan tersebut mencakup akses pemelastian dan normalisasi Sungai Ngenjung yang bermuara di wilayah selatan Desa Adat Sidakarya.

Menurut Suadi, Sidakarya secara alami memiliki dataran tanah timbul berupa pantai sepanjang kurang lebih 800 meter yang berada di antara Pantai Muntig Siokan Sanur dan Segara Kodang Sesetan. Kawasan ini merupakan hilir dari aliran Sungai Ngenjung, salah satu sungai yang membelah Sidakarya selain Sungai Punggawa dan Sungai Rangde.

Namun, kondisi Sungai Ngenjung sebelumnya mengalami penyempitan akibat tertutup vegetasi mangrove sehingga fungsinya sebagai saluran pembuangan air saat hujan maupun penahan limpasan air pasang tidak berjalan optimal.

“Sungai itu mestinya menampung pasang air laut saat purnama dan juga limpahan air dari utara saat musim hujan. Karena tertutup mangrove, aliran air justru berbalik ke pemukiman, terutama di wilayah Kerta Petasikan dan Kerta Raharja,” jelasnya.

Dari kondisi itu, tokoh Desa Adat Sidakarya termasuk Bendesa, Perbekel, dan masyarakat berinisiatif mengajukan normalisasi Sungai Ngenjung. Perencanaan mengacu pada peta tahun 2003 yang menunjukkan lebar sungai masih sesuai bentuk alur aslinya.

Rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai (BWS) terbit pada tahun 2023 dan dilanjutkan pengerjaannya. Hasil pengurukan dari normalisasi digunakan untuk membentuk jalan inspeksi di sisi sungai, yang menjadi cikal bakal jalur akses menuju pantai timbul Sidakarya.

“Setelah normalisasi, air pasang tidak lagi masuk ke lingkungan warga. Saat hujan dan air laut pasang bersamaan pun kini bisa ditampung,” tutur Suadi.

Selain memperbaiki sistem saluran air, hasil normalisasi membuka akses menuju kawasan pesisir yang sudah berstatus tanah milik Pemkot Denpasar, sama seperti tanah timbul di Muntig Siokan Sanur. Dari situ muncul rencana penataan pantai sebagai lokasi pemelastian, penganyutan, dan pengelukatan bagi krama Sidakarya yang selama ini melasti ke pantai di luar wilayah desa.

Rencana itu mendapatkan dukungan dari UPTD Tahura Ngurah Rai. Dengan adanya akses jalan, pemantauan dan pengamanan kawasan mangrove disebut lebih mudah dilakukan karena sebelumnya wilayah tersebut sulit dijangkau.

“Mereka (UPTD Tahura) merasa diuntungkan karena pengawasan mangrove bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Perencanaan fisik dilakukan pada tahun 2024 oleh Pemkot Denpasar dan dieksekusi dalam APBD 2025. Pada area dekat gerbang proyek, dibangun sebuah gedung yang nantinya dapat dimanfaatkan Tahura Ngurah Rai, Polairud, dan pengelola Pantai Sidakarya sebagai pusat informasi mangrove.

Pada area sisi dalam, fasilitas yang tengah dikerjakan mencakup Pura Segara yang telah eksis di lokasi, balai serbaguna untuk kegiatan koordinasi nelayan dan keamanan laut, wantilan, serta toilet publik untuk mendukung aktivitas keagamaan dan kelompok nelayan.

Suadi menyebut pagu anggaran sebesar Rp 20 miliar, sementara nilai kontrak yang berjalan sekitar Rp 19 miliar. Ia berharap proyek dapat tuntas tepat waktu dan segera dimanfaatkan masyarakat Sidakarya untuk pelaksanaan upacara suci Melasti dan kegiatan adat lainnya.

“Intinya, penataan ini untuk kepentingan krama. Sungai pulih, banjir tertangani, dan akses pemelastian kami miliki sendiri di wilayah Sidakarya,” pungkasnya. (GAB/001)