Denpasar (Atnews) - Praktisi Pariwisata Bagus Sudibya merespon kegaduhan Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih yang diakui UNESCO pasca sidak Pansus TRAP DPRD Bali.
Dalam menyelesaikan kegaduhan tersebut, diharapkan pemerintah hadir mewujudkan keadialan bagi petani.
Upaya itu, Jatiluwih sebagai obyek wisata alam atau agrowisata. Petani tidak hanya dijadikan obyek, namun pemilik modal dari obyek wisata tersebut.
Petani dijadikan sebagai pemegang saham mirip dalam dunia usaha yang dikembangkan daerah Jatiluwih, meskipun pembagian hasil disesuaikan dengan luasan lahan maupun letak lahan sawah yang dimiliki.
Disamping itu, petani juga diberikan keringan biaya pajak tanah, kepastian hasil panen maupun pupuk dan bibit.
"Jatiluwih dikelola oleh pemerintah berkeadilan agar pembagian hasil bagi para pemilik lahan sesuai luasannya, sesuaikan dengan geografinya pinggir jalan atau agak tengah" kata Sudibya di Dnepasar, Senin (29/12).
Beragam program kesejahteraan petani dihadirkan, disamping ada paket atraksi program bertani bagi wisatawan.
Wisatawan ke Jatiluwih tidak hanya melihat hamparan sawah semata. Namun wisatawan bisa melihat kehidupan petani subak sebagai warisan budaya Bali yang adi luhung, penerapan filosofi Tri Hita Karana.
Tabanan sebagai lumbung pangan, semestinya dipertahankan sehingga Bali tidak banyak mendatangkan bahan pokok dari luar daerah.
Momentum kegaduhan Jatiluwih, Pemda. Tabanan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk Pemda Bali dalam mensejahterakan petani Pulau Dewata. Sekaligus mencetak petani dari kalangan generasi muda.
Maka dari itu, diharapkan petani, pengusaha dan pemerintah duduk bersama. Upaya itu mencegah muncul informasi negatif seperti pemasangan seng tengah sawah.
Informasi nwgatif itu justru bisa menurunkam citra pariwisata Pulau Dewata di tengah narasi "Bali Sepi" menjelang Nataru 2026.
Seharunya Bali melakukan perbaikan di tengah persaingan industri pariwisata secara global.
Apalagi wisatawan tengah ramai mengunjungi Vietnam, Filipana daerah Bagio maupun Thailand. (Z/002)