.jpg)
Golkar Warning Pariwisata Bali, Khawatir Ditinggal Wisatawan: Macet, Sampah - Banjir
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) – Partai Golkar Bali memberikan warning pariwisata Pulau Dewata. Ia mengamati perbincangan di media sosial yang kian kompleks. Mulai isu sampah, banjir, keamanan, hingga kemacetan parah menjadi sorotan utama masyarakat dan wisatawan.
"Khawatir Bali akan ditinggalkan wisatawan kalau berbagai persoalan mendasar tidak segera ditangani secara terintegrasi," kata Demer meminta langkah konkret dalam diskusi bertajuk "Membangun Bali yang Sustainable" di Istana Taman Jepun, Denpasar, Rabu (7/1).
Dengan mengahdirkan Narasumber Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, S.E., M.M.A., M.A., MOS.,CIRR, Prof. Dr. I Komang Gede Bendesa, M.A.D.E., Prof. Ir. Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc., Ph.D., Dr. Drs. I Gusti Ketut Widana, M.Si, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Gede Adrian Maha Putra, Moderator Wayan Juniarta.
Hadir pula Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi Bali, Pengurus Pleno DPD Partai GOLKAR Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Satpol PP Provinsi Bali, Satpol PP Kota Denpasar, PHDI Provinsi Bali, MDA Provinsi Bali, DPD HIPPI Provinsi Bali, DPD IKABOGA Provinsi Bali, BEM Se-Bali Dewata Dwipa, Komunitas Beri Dampak, BEM UNDIKNAS, AMPG.
Demer juga Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan, diskusi tersebut digelar untuk menggali pandangan para pakar mengenai kondisi riil Bali sekaligus merumuskan solusi yang aplikatif, bukan sekadar konsep di atas kertas.
Dengan adanya diskusi tersebut, DPD I Golkar Bali, kata Demer, mendapatkan gambaran tentang persoalan Bali. Juga langkah penyelesaiannya secara konkret.
“Kalau tidak segera kita diskusikan dan sampaikan kepada para pemangku kepentingan, Bali bisa menjadi tidak berkelanjutan dan berpotensi ditinggalkan,” tegasnya.
Demer menambahkan, Bali tidak bisa menghindari realitas ekonomi berbasis pariwisata. Investasi besar telah dilakukan, mulai dari pembangunan sumber daya manusia hingga penyiapan destinasi wisata.
"Anak-anak kita sudah disiapkan pendidikannya, destinasi pariwisata juga sudah dibangun. Namun, jika tidak didukung sistem transportasi, infrastruktur, pengelolaan sampah, penanganan banjir, dan keamanan yang baik, pariwisata itu akan terdegradasi,” ujarnya.
Untuk mencegah kondisi semakin terpuruk, Golkar Bali berkomitmen melanjutkan kajian dan diskusi bersama akademisi, praktisi, dan profesor yang memahami Bali secara mendalam.
"Hasil kajian ini akan kami simpulkan dan sampaikan melalui saluran Partai Golkar, khususnya fraksi, agar bisa menjadi referensi kebijakan bagi pemerintah,”tegas Demer.
Dikatakan juga, dalam agama Hindu, terutama di Bali, Desa Kala Patra adalah konsep filosofis penting yang mengajarkan penyesuaian ajaran dan praktik keagamaan dengan tempat (desa), waktu (kala), dan keadaan (patra), memastikan tradisi tetap relevan dan harmonis tanpa kehilangan esensi spiritualnya, memungkinkan adaptasi ritual dan upacara sesuai kondisi lokal dan zaman.
Sehingga hal itu harus menjadi pertimbangan semua pihak dalam menyikapi perkembangan demokrasi saat ini.
Demokrasi harus bermuara dan bertumbuh dengan menitikberatkan pada kualitas bukan kuantitas, sehingga jangan terjebak pada dikotomi pemilihan
langsung atau tidak.
Partai GOLKAR menilai bahwa tata kelola negara yang lebih baik bisa wujudkan apabila mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan ini bisa kita upayakan dengan PILKADA melalui DPRD yang bisa maksimalkan denang sistem seleksi yang ketat berbasis kapasitas/kemampuan dan strata pendidikan.
Berbeda dengan pemilihan langsung yang cenderung mengadalkan popularitas dan kemampuan finansial untuk memenangkan PILKADA, sehingga hal ini bisa mengeliminasi calon potensial tetapi tidak memiliki modal dan logistik politik.
Berkaca dari fenomena ini Partai GOLKAR menjatuhkan pilihannya kepada PILKADA melalui DPRD.
Partai politik adalah alat untuk demokrasi dan demokrasi adalah alat untuk tata kelola negara yang lebih baik.
Bali membutuhkan pemerataan dan pendekatan sistem yang holistik, pemimpin memiliki peran kunci
sehingga harus dipilih oleh orang yang benar-benar berkualitas.
Kondisi demokrasi kita saat ini adalah demokrasi kuantitas yang mengedepankan popularitas untuk mendapatkan jumlah suara terbanyak, dan Partai GOLKAR menginginkan demokrasi kualitas, maka pilihannya adalah PILKADA melalui DPRD.
DPD Partai GOLKAR Provinsi Bali adalah partai politik pertama yang mengundang tokoh-tokoh luar biasa dan partai politik yang berani membuka diri terhadap ragam opini. "Kita meyakini bahwa setiap perubahan membutuhkan pengorbanan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas," ujarnya.
Diharapkan acara itu menghasilkan kajian yang mampu mengeksplorasi persepsi dan opini serta identifikasi masalah dan solusinya yang nantinya kajian ini akan l sampaikan kepada pemerintah untuk menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan termasuk komitmen pemerintah dalam memangkas jalan panjang regulasi sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang selalu menekankan efektifitas dan efisiensi. (GAB/001)
"Khawatir Bali akan ditinggalkan wisatawan kalau berbagai persoalan mendasar tidak segera ditangani secara terintegrasi," kata Demer meminta langkah konkret dalam diskusi bertajuk "Membangun Bali yang Sustainable" di Istana Taman Jepun, Denpasar, Rabu (7/1).
Dengan mengahdirkan Narasumber Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, S.E., M.M.A., M.A., MOS.,CIRR, Prof. Dr. I Komang Gede Bendesa, M.A.D.E., Prof. Ir. Anak Agung Putu Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc., Ph.D., Dr. Drs. I Gusti Ketut Widana, M.Si, Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Gede Adrian Maha Putra, Moderator Wayan Juniarta.
Hadir pula Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi Bali, Pengurus Pleno DPD Partai GOLKAR Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Satpol PP Provinsi Bali, Satpol PP Kota Denpasar, PHDI Provinsi Bali, MDA Provinsi Bali, DPD HIPPI Provinsi Bali, DPD IKABOGA Provinsi Bali, BEM Se-Bali Dewata Dwipa, Komunitas Beri Dampak, BEM UNDIKNAS, AMPG.
Demer juga Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan, diskusi tersebut digelar untuk menggali pandangan para pakar mengenai kondisi riil Bali sekaligus merumuskan solusi yang aplikatif, bukan sekadar konsep di atas kertas.
Dengan adanya diskusi tersebut, DPD I Golkar Bali, kata Demer, mendapatkan gambaran tentang persoalan Bali. Juga langkah penyelesaiannya secara konkret.
“Kalau tidak segera kita diskusikan dan sampaikan kepada para pemangku kepentingan, Bali bisa menjadi tidak berkelanjutan dan berpotensi ditinggalkan,” tegasnya.
Demer menambahkan, Bali tidak bisa menghindari realitas ekonomi berbasis pariwisata. Investasi besar telah dilakukan, mulai dari pembangunan sumber daya manusia hingga penyiapan destinasi wisata.
"Anak-anak kita sudah disiapkan pendidikannya, destinasi pariwisata juga sudah dibangun. Namun, jika tidak didukung sistem transportasi, infrastruktur, pengelolaan sampah, penanganan banjir, dan keamanan yang baik, pariwisata itu akan terdegradasi,” ujarnya.
Untuk mencegah kondisi semakin terpuruk, Golkar Bali berkomitmen melanjutkan kajian dan diskusi bersama akademisi, praktisi, dan profesor yang memahami Bali secara mendalam.
"Hasil kajian ini akan kami simpulkan dan sampaikan melalui saluran Partai Golkar, khususnya fraksi, agar bisa menjadi referensi kebijakan bagi pemerintah,”tegas Demer.
Dikatakan juga, dalam agama Hindu, terutama di Bali, Desa Kala Patra adalah konsep filosofis penting yang mengajarkan penyesuaian ajaran dan praktik keagamaan dengan tempat (desa), waktu (kala), dan keadaan (patra), memastikan tradisi tetap relevan dan harmonis tanpa kehilangan esensi spiritualnya, memungkinkan adaptasi ritual dan upacara sesuai kondisi lokal dan zaman.
Sehingga hal itu harus menjadi pertimbangan semua pihak dalam menyikapi perkembangan demokrasi saat ini.
Demokrasi harus bermuara dan bertumbuh dengan menitikberatkan pada kualitas bukan kuantitas, sehingga jangan terjebak pada dikotomi pemilihan
langsung atau tidak.
Partai GOLKAR menilai bahwa tata kelola negara yang lebih baik bisa wujudkan apabila mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas dan ini bisa kita upayakan dengan PILKADA melalui DPRD yang bisa maksimalkan denang sistem seleksi yang ketat berbasis kapasitas/kemampuan dan strata pendidikan.
Berbeda dengan pemilihan langsung yang cenderung mengadalkan popularitas dan kemampuan finansial untuk memenangkan PILKADA, sehingga hal ini bisa mengeliminasi calon potensial tetapi tidak memiliki modal dan logistik politik.
Berkaca dari fenomena ini Partai GOLKAR menjatuhkan pilihannya kepada PILKADA melalui DPRD.
Partai politik adalah alat untuk demokrasi dan demokrasi adalah alat untuk tata kelola negara yang lebih baik.
Bali membutuhkan pemerataan dan pendekatan sistem yang holistik, pemimpin memiliki peran kunci
sehingga harus dipilih oleh orang yang benar-benar berkualitas.
Kondisi demokrasi kita saat ini adalah demokrasi kuantitas yang mengedepankan popularitas untuk mendapatkan jumlah suara terbanyak, dan Partai GOLKAR menginginkan demokrasi kualitas, maka pilihannya adalah PILKADA melalui DPRD.
DPD Partai GOLKAR Provinsi Bali adalah partai politik pertama yang mengundang tokoh-tokoh luar biasa dan partai politik yang berani membuka diri terhadap ragam opini. "Kita meyakini bahwa setiap perubahan membutuhkan pengorbanan untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas," ujarnya.
Diharapkan acara itu menghasilkan kajian yang mampu mengeksplorasi persepsi dan opini serta identifikasi masalah dan solusinya yang nantinya kajian ini akan l sampaikan kepada pemerintah untuk menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan termasuk komitmen pemerintah dalam memangkas jalan panjang regulasi sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang selalu menekankan efektifitas dan efisiensi. (GAB/001)
.jpg)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Penderita Lumpuh Terima Bantuan Pemprov Bali
