PHRI Klungkung Gelar Rakercab II, Bupati Klungkung Umumkan Terobosan Infrastruktur dan Kejutan Pungutan Wisatawan Nusa Penida

Klungkung (Atnews)— Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Cabang (BPC) Klungkung menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) II di Caspla Bali Beach Club, Nusa Penida, Jumat (16/1/2026).

Rakercab II PHRI Klungkung dihadiri oleh Bupati Klungkung I Made Satria, Kepala DPMPTSP Klungkung I Made Sudiarkajaya, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Klungkung I Gusti Gede Agung Putra Mahajaya, Camat Nusa Penida I Kadek Yoga Kusuma, perwakilan PHRI Bali I Komang Sutama, Ketua PHRI Klungkung I Putu Darmaya, jajaran pengurus dan anggota PHRI Klungkung, serta para pelaku usaha hotel dan restoran.

Dalam forum tersebut, Ketua PHRI Klungkung I Putu Darmaya menyampaikan lima usulan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Klungkung, yaitu:

1. Pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida agar pengelolaan pariwisata dilakukan secara profesional.

2. Pemberian insentif pajak bagi hotel dan restoran yang berizin serta tergabung dalam PHRI.

3. Pelibatan PHRI dalam proses perizinan hotel dan restoran, khususnya terkait carrying capacity dan standardisasi.

4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, jalan, dan listrik.

5. Pembangunan pelabuhan yang representatif untuk menunjang konektivitas pariwisata.

Menanggapi usulan tersebut, Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan bahwa sebagian besar aspirasi PHRI Klungkung sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Untuk infrastruktur dasar seperti jalan, air, listrik, serta Jembatan Ceningan–Lembongan akan direalisasikan pada tahun 2026. Pelabuhan di wilayah Br. Nyuh juga akan dibangun melalui Dirjen Perhubungan Laut pada tahun ini. Sementara pembentukan Badan Pengelola Pariwisata perlu disiapkan regulasinya agar tidak menyalahi aturan,” jelas Bupati Satria.

Terkait usulan insentif pajak serta pelibatan PHRI dalam rekomendasi perizinan, Bupati menegaskan bahwa hal tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut dari sisi regulasi dan kewenangan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Satria juga memaparkan langkah-langkah terobosan Pemerintah Kabupaten Klungkung di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Pada tahun 2025 tidak banyak yang bisa kami lakukan karena anggaran telah diketok pada 2024. Namun pada 2026 ini kami melakukan terobosan, antara lain dengan meminjam dana ke PT SMI sebesar Rp229 miliar, mengajukan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Kabupaten Badung dan Gianyar, serta membuka skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan pelabuhan dan air bersih,” ungkapnya.

Kejutan Pungutan Wisatawan Nusa Penida

Isu pungutan retribusi wisatawan ke Nusa Penida menjadi sorotan dalam sesi tanya jawab Rakercab. Menjawab hal tersebut, Bupati Klungkung bersama Plt. Kepala Dinas Pariwisata Klungkung I Gusti Gede Agung Putra Mahajaya menyampaikan bahwa akan dilakukan penandatanganan kerja sama dengan Easybook terkait sistem pungutan retribusi wisatawan, yang direncanakan mulai Sabtu, 17 Januari 2026, atau paling lambat awal pekan depan.

“Pungutan retribusi akan dilakukan secara cashless melalui kerja sama dengan Easybook. Harapannya, sistem ini mampu menjawab permasalahan pungutan retribusi yang selama ini dikeluhkan,” ujar Plt. Kadis Pariwisata Klungkung yang akrab disapa Gung Puma.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efektivitas, dan kenyamanan wisatawan, sekaligus mendukung tata kelola pariwisata Nusa Penida yang lebih berkelanjutan dan profesional.(Z/002)