Sorotan Presiden Jadi Alarm Lingkungan, DPRD Badung Desak Penanganan Sampah Kuta Terintegrasi
Admin 2 - atnews
Badung (Atnews) - Sorotan Presiden Prabowo Subianto terhadap persoalan sampah di kawasan wisata nasional, khususnya Pantai Kuta, menjadi peringatan penting bagi penanganan lingkungan di Bali.
Permasalahan yang terus berulang di jantung pariwisata ini dinilai belum tertangani secara menyeluruh dan membutuhkan langkah strategis jangka panjang.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung, I Made Sada, menegaskan perhatian langsung Presiden harus dimaknai sebagai momentum pembenahan total, bukan sekadar respons sesaat di lapangan.
Made Sada menilai persoalan sampah di Pantai Kuta telah berlangsung lama, bersifat musiman, dan selalu berulang saat angin barat datang sehingga membutuhkan penanganan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
"Sorotan Presiden ini harus kita maknai sebagai alarm. Artinya, masalah sampah di kawasan strategis pariwisata seperti Kuta sudah menjadi perhatian nasional. Ini tidak boleh dijawab dengan langkah reaktif saja, tetapi harus dengan kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan," kata Made Sada alias Dego, saat dikonfirmasi awak media di Kabupaten Badung, Rabu, 4 Pebruari 2026.
Menurutnya, posisi Pantai Kuta sebagai wilayah hilir membuat kawasan tersebut menerima kiriman sampah dari berbagai daerah melalui aliran sungai dan arus laut. Karena itu, pembersihan di area pantai saja tidak akan cukup tanpa pengendalian dari sumbernya.
"Kalau kita hanya fokus membersihkan di pantai, persoalan ini tidak akan pernah selesai. Sampah akan terus datang. Artinya, penanganan harus dimulai dari hulu, dari sungai, dari tata kelola sampah di desa-desa, hingga perilaku masyarakat," tegas politisi Partai Demokrat yang membidangi urusan pariwisata tersebut.
Made Sada mengakui Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan berbagai upaya, seperti pembersihan rutin, pengerahan personel, penggunaan alat berat, serta melibatkan TNI, Polri, dan relawan. Namun volume sampah musiman yang besar membuat hasilnya kerap dinilai belum optimal oleh publik.
"Saya melihat langsung di lapangan, petugas bekerja dari pagi sampai sore, bahkan malam. Tapi karena sampahnya datang terus-menerus, seolah-olah tidak pernah selesai. Ini bukan soal kinerja petugas, tapi soal sistem penanganan yang memang harus diperbaiki," terangnya.
Sampah kiriman yang tiba di Pantai Kuta didominasi kayu, ranting, bambu, hingga plastik. Kondisi ini tidak hanya merusak estetika pantai, tetapi juga memengaruhi kenyamanan wisatawan serta citra pariwisata Bali secara global.
"Pariwisata Bali tidak hanya soal hotel dan atraksi budaya, tapi juga soal kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sampah di pantai adalah wajah Bali di mata dunia. Kalau wajah ini terus tercoreng, dampaknya bisa panjang," kata tokoh masyarakat Legian ini.
Made Sada mendorong agar penanganan sampah di Kuta dijadikan agenda strategis lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.
Made Sada menilai keterlibatan desa adat, pelaku pariwisata, desa dinas, hingga sektor swasta sangat diperlukan.
"Pendekatan budaya ini penting. Bali punya kekuatan sosial dan adat yang luar biasa. Kalau ini dioptimalkan, kesadaran masyarakat akan jauh lebih kuat dibandingkan hanya mengandalkan sanksi administratif," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Bali tersebut.
Selain pendekatan sosial, Made Sada juga menekankan pemanfaatan teknologi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mencari solusi inovatif pengolahan sampah, pengendalian sampah kiriman, serta pengurangan plastik.
"Perguruan tinggi punya sumber daya intelektual yang besar. Kita perlu kolaborasi untuk menemukan teknologi yang sesuai dengan karakter Bali, bukan sekadar meniru daerah lain," kata Made Sada.
Made Sada juga menyoroti pentingnya edukasi berkelanjutan agar budaya bersih benar-benar terbentuk di masyarakat.
"Edukasi ini tidak boleh musiman. Jangan hanya ramai saat sampah datang. Setelah itu hilang lagi. Harus ada program yang berkesinambungan, masuk ke sekolah-sekolah, banjar, dan komunitas," ujarnya.
Terkait sorotan Presiden, Made Sada menilai dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan karena Kuta merupakan destinasi wisata nasional yang berdampak luas terhadap ekonomi Indonesia.
"Kalau Kuta terganggu, dampaknya bukan hanya ke Badung atau Bali, tapi ke pariwisata nasional. Karena itu, dukungan pusat sangat penting, baik dalam regulasi maupun pembiayaan program strategis," paparnya.
Made Sada mengapresiasi keterlibatan TNI, Polri, komunitas lingkungan, dan masyarakat dalam aksi bersih pantai, namun menegaskan gotong royong tidak boleh menjadi satu-satunya solusi tanpa perbaikan sistem.
"Gotong royong itu penting, tapi tidak cukup. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada aksi bersih-bersih. Yang lebih penting adalah mencegah sampah itu datang," tegasnya.
Made Sada berharap momentum perhatian Presiden dapat menjadi titik balik penanganan sampah di Bali, khususnya kawasan pariwisata utama seperti Kuta. DPRD Badung, kata dia, siap mendorong kebijakan, anggaran, dan pengawasan agar solusi berjalan efektif dan berkelanjutan.
"Kita di DPRD siap mengawal. Tapi yang paling penting adalah komitmen bersama. Kalau semua pihak bergerak, saya yakin persoalan ini bisa kita kurangi secara signifikan," pungkasnya. (WIG/002).
Permasalahan yang terus berulang di jantung pariwisata ini dinilai belum tertangani secara menyeluruh dan membutuhkan langkah strategis jangka panjang.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung, I Made Sada, menegaskan perhatian langsung Presiden harus dimaknai sebagai momentum pembenahan total, bukan sekadar respons sesaat di lapangan.
Made Sada menilai persoalan sampah di Pantai Kuta telah berlangsung lama, bersifat musiman, dan selalu berulang saat angin barat datang sehingga membutuhkan penanganan terintegrasi dari hulu hingga hilir.
"Sorotan Presiden ini harus kita maknai sebagai alarm. Artinya, masalah sampah di kawasan strategis pariwisata seperti Kuta sudah menjadi perhatian nasional. Ini tidak boleh dijawab dengan langkah reaktif saja, tetapi harus dengan kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan," kata Made Sada alias Dego, saat dikonfirmasi awak media di Kabupaten Badung, Rabu, 4 Pebruari 2026.
Menurutnya, posisi Pantai Kuta sebagai wilayah hilir membuat kawasan tersebut menerima kiriman sampah dari berbagai daerah melalui aliran sungai dan arus laut. Karena itu, pembersihan di area pantai saja tidak akan cukup tanpa pengendalian dari sumbernya.
"Kalau kita hanya fokus membersihkan di pantai, persoalan ini tidak akan pernah selesai. Sampah akan terus datang. Artinya, penanganan harus dimulai dari hulu, dari sungai, dari tata kelola sampah di desa-desa, hingga perilaku masyarakat," tegas politisi Partai Demokrat yang membidangi urusan pariwisata tersebut.
Made Sada mengakui Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan berbagai upaya, seperti pembersihan rutin, pengerahan personel, penggunaan alat berat, serta melibatkan TNI, Polri, dan relawan. Namun volume sampah musiman yang besar membuat hasilnya kerap dinilai belum optimal oleh publik.
"Saya melihat langsung di lapangan, petugas bekerja dari pagi sampai sore, bahkan malam. Tapi karena sampahnya datang terus-menerus, seolah-olah tidak pernah selesai. Ini bukan soal kinerja petugas, tapi soal sistem penanganan yang memang harus diperbaiki," terangnya.
Sampah kiriman yang tiba di Pantai Kuta didominasi kayu, ranting, bambu, hingga plastik. Kondisi ini tidak hanya merusak estetika pantai, tetapi juga memengaruhi kenyamanan wisatawan serta citra pariwisata Bali secara global.
"Pariwisata Bali tidak hanya soal hotel dan atraksi budaya, tapi juga soal kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sampah di pantai adalah wajah Bali di mata dunia. Kalau wajah ini terus tercoreng, dampaknya bisa panjang," kata tokoh masyarakat Legian ini.
Made Sada mendorong agar penanganan sampah di Kuta dijadikan agenda strategis lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.
Made Sada menilai keterlibatan desa adat, pelaku pariwisata, desa dinas, hingga sektor swasta sangat diperlukan.
"Pendekatan budaya ini penting. Bali punya kekuatan sosial dan adat yang luar biasa. Kalau ini dioptimalkan, kesadaran masyarakat akan jauh lebih kuat dibandingkan hanya mengandalkan sanksi administratif," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Bali tersebut.
Selain pendekatan sosial, Made Sada juga menekankan pemanfaatan teknologi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mencari solusi inovatif pengolahan sampah, pengendalian sampah kiriman, serta pengurangan plastik.
"Perguruan tinggi punya sumber daya intelektual yang besar. Kita perlu kolaborasi untuk menemukan teknologi yang sesuai dengan karakter Bali, bukan sekadar meniru daerah lain," kata Made Sada.
Made Sada juga menyoroti pentingnya edukasi berkelanjutan agar budaya bersih benar-benar terbentuk di masyarakat.
"Edukasi ini tidak boleh musiman. Jangan hanya ramai saat sampah datang. Setelah itu hilang lagi. Harus ada program yang berkesinambungan, masuk ke sekolah-sekolah, banjar, dan komunitas," ujarnya.
Terkait sorotan Presiden, Made Sada menilai dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan karena Kuta merupakan destinasi wisata nasional yang berdampak luas terhadap ekonomi Indonesia.
"Kalau Kuta terganggu, dampaknya bukan hanya ke Badung atau Bali, tapi ke pariwisata nasional. Karena itu, dukungan pusat sangat penting, baik dalam regulasi maupun pembiayaan program strategis," paparnya.
Made Sada mengapresiasi keterlibatan TNI, Polri, komunitas lingkungan, dan masyarakat dalam aksi bersih pantai, namun menegaskan gotong royong tidak boleh menjadi satu-satunya solusi tanpa perbaikan sistem.
"Gotong royong itu penting, tapi tidak cukup. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada aksi bersih-bersih. Yang lebih penting adalah mencegah sampah itu datang," tegasnya.
Made Sada berharap momentum perhatian Presiden dapat menjadi titik balik penanganan sampah di Bali, khususnya kawasan pariwisata utama seperti Kuta. DPRD Badung, kata dia, siap mendorong kebijakan, anggaran, dan pengawasan agar solusi berjalan efektif dan berkelanjutan.
"Kita di DPRD siap mengawal. Tapi yang paling penting adalah komitmen bersama. Kalau semua pihak bergerak, saya yakin persoalan ini bisa kita kurangi secara signifikan," pungkasnya. (WIG/002).
Baca Artikel Menarik Lainnya : Gerakan Desa Damai
