Bali Gagal Kelola Sampah, Pariwisata Terancam Mati Suri dan Presiden Prabowo Perintahkan Gubernur
Admin 2 - atnews
Denpasar (Atnews) - Aktivis LSM JARRAK dan Pendiri Yayasan Wisnu, Putu Suasta yang juga Alumni UGM dan Universitas Cornell mengungkapkan kemarahan Presiden Prabowo kepada Gubernur Bali Wayan Koster hingga bupati se-Bali terhadap kegagalan tata kelola sampah.
Teguran keras itu disampaikan dihadapan tokoh-tokoh penting tanah air, gubernur, bupati/walikota se-Indonesia termasuk tersebar dalam pemberitaan yang diakses secara global.
Peristiwa itu semestinya dijadikan evaluasi diri pejabat di Bali, bukan direspon biasa - biasa saja.
Diharapkan Pemerintah Bali lebih serius mengurus sampah, alam dan lingkungan Pulau Dewata. Dengan memberikan anggaran (APBD) yang cukup, termasuk pemanfaatan dana pungutan wisata asing (PWA) untuk atasi sampah serta mendukung terwujudnya Teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Bali.
Ditambah dalam agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Strategis Nasional (PSN) dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.
Sedangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Perpres itu mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Bali mendapatkan PSN baru untuk program hilirisasi. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta.
Begitu juga PSN Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.
Bali didominasi pariwisata memiliki kertergantungan dari lingkungan, selain manusia dan budaya. Sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat untuk membangun PSEL di Denpasar.
Padahal Putu Suasta sudah mengingatkan Gubernur Bali berserta jajarannya, termasuk tokoh-tokoh sentral di Bali sejak lama. Namun tidak didengar dan respon serius.
Maka terjadi aksi demo sampah dari Forum Swakelola Sampah Bali (FSSB) ke Kantor Gubernur Bali, Pusat Pemerintahan Niti Mandala Renon.
Satu hari menjelang Raina Buda Kliwon Pahang, Selasa (23/12) "digrudug" 462 truk sampah yang menuntut perlakuan adil.
Aksi damai itu sebagai bentuk protes atas rencana penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung yang dinilai tanpa solusi yang komprehensif.
Dengan demikian, pihaknya meminta pemerintah serius mengurus sampah sebelum Presiden Prabowo memberikan teguran keras.
Pemerintah pusat sudah pernah memberikan bantuan jelang KTT G20 tahun 2022 ketika Bali menjadi tuan rumah.
Sebanyak tiga TPST yang berlokasi di Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat, TPST Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur, dan TPST Tahura Suwung Kecamatan Denpasar Selatan. Meskipun TPST Tahura Suwung gagal terbangun.
Disayangkan pula dua TPST Padangsambian Kaja dan TPST Kesiman Kertalangu juga gagal setelah melakukan operasional. Solusi kehadiran TPST yang diresmikan Presiden Jokowi jauh masuk akal dibandingkam pembuatan teba moderen.
Bahkan, Akademisi Universitas Udayana Prof Ir I GB Wijaya Kusuma saat mengajar tidak merekomendasikan penggunaan teba modern ini kepada mahasiswa/mahasiswinya dan lebih ‘prefer’ ke biodigester atau komposter.
Yang sangat disayangkan Prof. Wijaya, Pemerintah Provinsi Bali tidak mengoptimalkan keberadaan tiga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang sudah dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan sudah diresmikan pada tahun 2024 lalu.
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan di 3 TPST tersebut, yang dirancang untuk mengelola 1000 ton sampah per hari dengan sistem one stop one day tidak mampu ‘melayani’ sampah di kota Denpasar yang mencapai 1.000 ton per hari.
Hasil investigasi menunjukkan 3 TPST itu hanya mampu mengelola 450 ton per hari. Kalau ditambah pengelolaan di semua TPS3R di desa/kelurahan, maka total sampah di kota Denpasar hanya mampu mengelola sampai 550 ton per hari. Masih ada 450 ton sampah per hari yang harus dikelola dengan baik.”
“Gubernur tidak pernah menyinggung masalah TPST ini padahal pengajuan proposalnya dari gubernur dan sudah dibiayai APBN ratusan miliar. Kalau dikerjakan dengan benar, TPA Suwung tidak akan menerima kiriman sampah baru,” bebernya.
Bahkan soal sampah telah menjadi perdebatan panjang saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang lalu.
"Urus sampah jangan hanya omon-omon saja, sampah sudah menumpuk dimana-mana. Belum lagi sampah musiman yang dipertontonkan kepada wisatawan di pantai Bali," ungkap Putu Suasta di Denpasar, Kamis (5/2).
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), Prabowo secara terbuka mengungkapkan bahwa kondisi kebersihan pantai Bali telah menjadi sorotan internasional.
Ia mengaku menerima kritik langsung dari sejumlah tokoh dan pejabat asing yang menyampaikan kekecewaan atas kondisi Bali yang dinilai semakin kotor.
Presiden menyebut kritik tersebut sebagai peringatan serius yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, pariwisata tidak akan tumbuh bila lingkungan dibiarkan rusak dan dipenuhi sampah.
Ia bahkan memperlihatkan dokumentasi visual kondisi pantai yang dipenuhi sampah, tak hanya di Bali tetapi juga di sejumlah wilayah lain.
Dikhawatirkan pariwisata Bali bisa game over atau mati suri, ditinggalkan wisatawan. Dikarenakan keletihan, kerusakan telah melewati ambang batas toleransi, Otoritas Daerah Bali gagal mengelola sampah.
Hampir semua TPA di Bali mengalami overload serta belum ada pengelolaan sampah terpadu sentuhan teknologi secara masif.
Padahal sudah dilakukan pertemuan dan rapat lebih dari seratus kali. Menghabiskan banyak anggaran. Belum lagi, penutupan TPA Suwung sebatas angin surga.
Seharusnya Pemda Bali bekerja 24 jam mempercepat pembangun PSEL dalam mengatasi banyak ribuan ton sampah Pulau Dewata.
Nilai luhur Tri Hita Karana maupun Nangun Sat Kerthi Loka Bali termasuk rencana pembangunan 100 tahun, tidak sebatas slogan, kering dalam implementasi.
"Potensi pariwisata suatu daerah sangat lekat dipengaruhi hubungan harmonis antar elemen Tri Hita Karana, yaitu: Tuhan, manusia dan alam lingkungan. Pencemaran yang mengakibatkan terganggunya hubungan harmonis itu niscaya akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan pariwisata," imbuhnya.
Menanggapi koreksi dan arahan Presiden Prabowo, Gubernur Bali, Wayan Koster mengucapkan terimakasih dan akan segera membentuk satgas yang terdiri dari berbagai elemen yang senantiasa siap membersihkan sampah di Bali.
Utamanya di pantai Kuta. "...pada musim tertentu, seperti Desember, Januari dan Februari pantai di Bali senantiasa dibanjiri sampah dari luar daerah".
"Penumpukan sampah lewat laut ini biasanya berlangsung cepat karena dibawa arus". "Sesuai arahan Presiden, nanti akan kita pantau dan angkut sampah itu secara rutin," lanjut Koster.
Arahan Presiden Prabowo tentu bukan hanya ditujukan ke Bali, tetapi ke seluruh wilayah Indonesia, terutama kota-kota besar. Namun, sikap tanggap masyarakat di Bali segera terlihat sehari sesudahnya.
Sekitar 2.500 relawan gabungan tentara, Polri, pemda, pelajar hingga masyarakat menggelar aksi bersih sampah di Pantai Kuta dan Pantai Kedongan.
Aksi bersih-bersih yang dipimpin jajaran Kodam IX/Udayana ini berhasil mengumpulkan sekitar 10 ton sampah dari lokasi tersebut. Sampah yang didominasi sampah organik itu langsung diangkut ke TPA Suwung.
"...aksi ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan pantai Bali agar tetap indah dan ramah wisatawan" tegas para relawan.
Menyikapi arahan Presiden dan sikap tanggap Gubernur Koster, Putu Suasta kembali menguraikan pentingnya pengembangan dan pemeliharaan sektor pariwisata nusantara yang senantiasa merawat harmoni dan sinergis antara keramahan manusia dan lingkungannya.
Keramahan manusia ditandai dengan hospitality masyarakatnya, sedangkan keramahan lingkungan antara lain ditandai dengan lalulintas yang lancar dan kebersihan dari sampah.
Semoga ke depan "momok utama pariwisata Bali yaitu masalah sampah dan kemacetan, dapat solusi penanganan tepat," pungkas alumnus UGM dan Cornell university itu.
Selain itu, Bali telah terjadi kemacetan yang sistematis dan masif, jalan rusak, masih krisis air, alih fungsi lahan hingga tingginya kasus bunuh diri.
Dengan kehadiran Pansus TRAP DPRD Bali agar melakukan kontrol terhadap kinerja Pemrintah, bukan hanya melalukan sidak - sidak megaproyek.
Tetapi melakukan pengawasan terhadap kepala daerah, OPD terkait soal tata ruang, aset dan perizinan. Mengingat pelanggaran tersebut akan menimbulkan tata kelola sampah semakin buruk.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai sudah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional.
Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan harus dihadapi dengan kerja nyata dan kepemimpinan yang tegas.
“Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi, kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden dalam kalimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.
Presiden menyoroti secara khusus kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang makin kotor.
“Dia ngomong ke saya. Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,’” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Namun, sektor tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan, khususnya destinasi wisata unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh dan kotor.
“Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali. Ini real, lho. Bali bulan Desember 2025. Ini Pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?” kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara langsung meminta gubernur dan para kepala daerah di Bali untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kebersihan lingkungan, termasuk melibatkan sekolah-sekolah dan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti secara rutin.
Presiden menegaskan bahwa apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat, pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah demi kepentingan rakyat.
Presiden bahkan menyatakan akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat langsung dalam kerja bakti massal.
“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah Dandim, Danrem, saya perintahkan kau gerakan anak buahmu korve. Setiap hari atau setiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, gerakan korve, korve, korve. Nanti dia bisa selamatkan,” tegas Presiden.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus menyatakan perang terhadap sampah.
Menurut Kepala Negara sampah bukan sekadar persoalan estetika, melainkan ancaman kesehatan publik dan potensi bencana lingkungan yang serius.
Pesan Presiden Prabowo tersebut menjadi peringatan keras sekaligus panggilan aksi bahwa pariwisata Indonesia hanya akan bertahan jika lingkungan dijaga, dan kepemimpinan harus hadir tegas, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster meningatkan agar Kepala Dinas Lingkungan baru harus segera menangani sampah di Bali. “Pola sudah dipercepat dengan berbasis sumber, TPS3R sebagaimananya serta teknologi jadi listrik,” kata Koster.
Hal itu disampaikan ketika Koster melantik Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) I Made Dwi Arbani, menjadi Kepala Dinas KLH Provinsi Bali pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha, Selasa (3/2).
Pada kesempatan itu, Koster mengatakan ia telah berbicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Menteri Investasi untuk segera melakukan groundbreaking Teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Bali. Akhirnya diputuskan groundbreaking akan dilakukan pada Bulan Maret 2026.
“Maret groundbreaking yang rencananya karena pindah lokasi akan ditender ulang saya bilang jangan supaya sesuai jadwal beliau setuju Danantara dan Pak Menteri sudah setuju.
Maret groundbreaking, paling lama 12 bulan. Kalau jalan astungkara Tahun 2027 paling lambat bisa beroperasi,” imbuhnya.
Koster juga meyakini saat PSEL beroperasi, maka permasalahan sampah akan segera tertangani dan dipercepat dengan teba modern, komposter dan upaya-upaya lainnya terutama untuk Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
“Pak Presiden sangat concern terhadap Bali karena destinasi wisata utama. Tidak perlu sensi kok gini, saya paling senang beliau mengingatkan berarti harus gerak lebih cepat karena beliau sayang dan cinta kita.
Respect dan terima kasih bapak presiden sudah mengingatkan meskipun DKI, Jawa Timur semua disayangin. Karena satu satunya destinas wisata utama sehingga Bali dapat streching,” terangnya.
Satgas kebersihan juga sudah dibentuk oleh Bupati Badung, Pangdam dan Kapolda Bali. (Z/002)
Teguran keras itu disampaikan dihadapan tokoh-tokoh penting tanah air, gubernur, bupati/walikota se-Indonesia termasuk tersebar dalam pemberitaan yang diakses secara global.
Peristiwa itu semestinya dijadikan evaluasi diri pejabat di Bali, bukan direspon biasa - biasa saja.
Diharapkan Pemerintah Bali lebih serius mengurus sampah, alam dan lingkungan Pulau Dewata. Dengan memberikan anggaran (APBD) yang cukup, termasuk pemanfaatan dana pungutan wisata asing (PWA) untuk atasi sampah serta mendukung terwujudnya Teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Bali.
Ditambah dalam agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Strategis Nasional (PSN) dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.
Sedangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025. Perpres itu mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Bali mendapatkan PSN baru untuk program hilirisasi. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut: lokasi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat; pelaksana Swasta.
Begitu juga PSN Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan: lokasi DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado; pelaksana Pemerintah Kota lokasi proyek dan Swasta.
Bali didominasi pariwisata memiliki kertergantungan dari lingkungan, selain manusia dan budaya. Sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat untuk membangun PSEL di Denpasar.
Padahal Putu Suasta sudah mengingatkan Gubernur Bali berserta jajarannya, termasuk tokoh-tokoh sentral di Bali sejak lama. Namun tidak didengar dan respon serius.
Maka terjadi aksi demo sampah dari Forum Swakelola Sampah Bali (FSSB) ke Kantor Gubernur Bali, Pusat Pemerintahan Niti Mandala Renon.
Satu hari menjelang Raina Buda Kliwon Pahang, Selasa (23/12) "digrudug" 462 truk sampah yang menuntut perlakuan adil.
Aksi damai itu sebagai bentuk protes atas rencana penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung yang dinilai tanpa solusi yang komprehensif.
Dengan demikian, pihaknya meminta pemerintah serius mengurus sampah sebelum Presiden Prabowo memberikan teguran keras.
Pemerintah pusat sudah pernah memberikan bantuan jelang KTT G20 tahun 2022 ketika Bali menjadi tuan rumah.
Sebanyak tiga TPST yang berlokasi di Padangsambian Kaja Kecamatan Denpasar Barat, TPST Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur, dan TPST Tahura Suwung Kecamatan Denpasar Selatan. Meskipun TPST Tahura Suwung gagal terbangun.
Disayangkan pula dua TPST Padangsambian Kaja dan TPST Kesiman Kertalangu juga gagal setelah melakukan operasional. Solusi kehadiran TPST yang diresmikan Presiden Jokowi jauh masuk akal dibandingkam pembuatan teba moderen.
Bahkan, Akademisi Universitas Udayana Prof Ir I GB Wijaya Kusuma saat mengajar tidak merekomendasikan penggunaan teba modern ini kepada mahasiswa/mahasiswinya dan lebih ‘prefer’ ke biodigester atau komposter.
Yang sangat disayangkan Prof. Wijaya, Pemerintah Provinsi Bali tidak mengoptimalkan keberadaan tiga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang sudah dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan sudah diresmikan pada tahun 2024 lalu.
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan di 3 TPST tersebut, yang dirancang untuk mengelola 1000 ton sampah per hari dengan sistem one stop one day tidak mampu ‘melayani’ sampah di kota Denpasar yang mencapai 1.000 ton per hari.
Hasil investigasi menunjukkan 3 TPST itu hanya mampu mengelola 450 ton per hari. Kalau ditambah pengelolaan di semua TPS3R di desa/kelurahan, maka total sampah di kota Denpasar hanya mampu mengelola sampai 550 ton per hari. Masih ada 450 ton sampah per hari yang harus dikelola dengan baik.”
“Gubernur tidak pernah menyinggung masalah TPST ini padahal pengajuan proposalnya dari gubernur dan sudah dibiayai APBN ratusan miliar. Kalau dikerjakan dengan benar, TPA Suwung tidak akan menerima kiriman sampah baru,” bebernya.
Bahkan soal sampah telah menjadi perdebatan panjang saat masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang lalu.
"Urus sampah jangan hanya omon-omon saja, sampah sudah menumpuk dimana-mana. Belum lagi sampah musiman yang dipertontonkan kepada wisatawan di pantai Bali," ungkap Putu Suasta di Denpasar, Kamis (5/2).
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), Prabowo secara terbuka mengungkapkan bahwa kondisi kebersihan pantai Bali telah menjadi sorotan internasional.
Ia mengaku menerima kritik langsung dari sejumlah tokoh dan pejabat asing yang menyampaikan kekecewaan atas kondisi Bali yang dinilai semakin kotor.
Presiden menyebut kritik tersebut sebagai peringatan serius yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, pariwisata tidak akan tumbuh bila lingkungan dibiarkan rusak dan dipenuhi sampah.
Ia bahkan memperlihatkan dokumentasi visual kondisi pantai yang dipenuhi sampah, tak hanya di Bali tetapi juga di sejumlah wilayah lain.
Dikhawatirkan pariwisata Bali bisa game over atau mati suri, ditinggalkan wisatawan. Dikarenakan keletihan, kerusakan telah melewati ambang batas toleransi, Otoritas Daerah Bali gagal mengelola sampah.
Hampir semua TPA di Bali mengalami overload serta belum ada pengelolaan sampah terpadu sentuhan teknologi secara masif.
Padahal sudah dilakukan pertemuan dan rapat lebih dari seratus kali. Menghabiskan banyak anggaran. Belum lagi, penutupan TPA Suwung sebatas angin surga.
Seharusnya Pemda Bali bekerja 24 jam mempercepat pembangun PSEL dalam mengatasi banyak ribuan ton sampah Pulau Dewata.
Nilai luhur Tri Hita Karana maupun Nangun Sat Kerthi Loka Bali termasuk rencana pembangunan 100 tahun, tidak sebatas slogan, kering dalam implementasi.
"Potensi pariwisata suatu daerah sangat lekat dipengaruhi hubungan harmonis antar elemen Tri Hita Karana, yaitu: Tuhan, manusia dan alam lingkungan. Pencemaran yang mengakibatkan terganggunya hubungan harmonis itu niscaya akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan pariwisata," imbuhnya.
Menanggapi koreksi dan arahan Presiden Prabowo, Gubernur Bali, Wayan Koster mengucapkan terimakasih dan akan segera membentuk satgas yang terdiri dari berbagai elemen yang senantiasa siap membersihkan sampah di Bali.
Utamanya di pantai Kuta. "...pada musim tertentu, seperti Desember, Januari dan Februari pantai di Bali senantiasa dibanjiri sampah dari luar daerah".
"Penumpukan sampah lewat laut ini biasanya berlangsung cepat karena dibawa arus". "Sesuai arahan Presiden, nanti akan kita pantau dan angkut sampah itu secara rutin," lanjut Koster.
Arahan Presiden Prabowo tentu bukan hanya ditujukan ke Bali, tetapi ke seluruh wilayah Indonesia, terutama kota-kota besar. Namun, sikap tanggap masyarakat di Bali segera terlihat sehari sesudahnya.
Sekitar 2.500 relawan gabungan tentara, Polri, pemda, pelajar hingga masyarakat menggelar aksi bersih sampah di Pantai Kuta dan Pantai Kedongan.
Aksi bersih-bersih yang dipimpin jajaran Kodam IX/Udayana ini berhasil mengumpulkan sekitar 10 ton sampah dari lokasi tersebut. Sampah yang didominasi sampah organik itu langsung diangkut ke TPA Suwung.
"...aksi ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan pantai Bali agar tetap indah dan ramah wisatawan" tegas para relawan.
Menyikapi arahan Presiden dan sikap tanggap Gubernur Koster, Putu Suasta kembali menguraikan pentingnya pengembangan dan pemeliharaan sektor pariwisata nusantara yang senantiasa merawat harmoni dan sinergis antara keramahan manusia dan lingkungannya.
Keramahan manusia ditandai dengan hospitality masyarakatnya, sedangkan keramahan lingkungan antara lain ditandai dengan lalulintas yang lancar dan kebersihan dari sampah.
Semoga ke depan "momok utama pariwisata Bali yaitu masalah sampah dan kemacetan, dapat solusi penanganan tepat," pungkas alumnus UGM dan Cornell university itu.
Selain itu, Bali telah terjadi kemacetan yang sistematis dan masif, jalan rusak, masih krisis air, alih fungsi lahan hingga tingginya kasus bunuh diri.
Dengan kehadiran Pansus TRAP DPRD Bali agar melakukan kontrol terhadap kinerja Pemrintah, bukan hanya melalukan sidak - sidak megaproyek.
Tetapi melakukan pengawasan terhadap kepala daerah, OPD terkait soal tata ruang, aset dan perizinan. Mengingat pelanggaran tersebut akan menimbulkan tata kelola sampah semakin buruk.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegur secara terbuka jajaran pemerintah daerah Bali, termasuk gubernur dan para bupati, terkait persoalan sampah yang dinilai sudah mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional.
Presiden menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, melainkan harus dihadapi dengan kerja nyata dan kepemimpinan yang tegas.
“Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tapi, kita tidak boleh menunggu. Karena itu, bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin,” tegas Presiden dalam kalimatnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026.
Presiden menyoroti secara khusus kondisi pantai-pantai di Bali yang dinilai telah mencoreng citra pariwisata Indonesia. Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima langsung keluhan dari tokoh-tokoh luar negeri mengenai kondisi Bali yang makin kotor.
“Dia ngomong ke saya. Dia bilang, ‘Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice.’ Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ini kita harus atasi bersama,’” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan bahwa pariwisata merupakan sektor yang paling cepat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Namun, sektor tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan, khususnya destinasi wisata unggulan seperti Bali, dibiarkan kumuh dan kotor.
“Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali. Ini real, lho. Bali bulan Desember 2025. Ini Pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah?” kata Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara langsung meminta gubernur dan para kepala daerah di Bali untuk mengambil tanggung jawab penuh atas kebersihan lingkungan, termasuk melibatkan sekolah-sekolah dan masyarakat dalam kegiatan kerja bakti secara rutin.
Presiden menegaskan bahwa apabila pemerintah daerah tidak bergerak cepat, pemerintah pusat siap mengambil alih kepemimpinan penanganan sampah demi kepentingan rakyat.
Presiden bahkan menyatakan akan mengerahkan TNI, Polri, BUMN, serta seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat langsung dalam kerja bakti massal.
“Kalau bupati dan gubernur tidak bisa, saya perintah Dandim, Danrem, saya perintahkan kau gerakan anak buahmu korve. Setiap hari atau setiap berapa hari, korve, korve, korve. Kepolisian, gerakan korve, korve, korve. Nanti dia bisa selamatkan,” tegas Presiden.
Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia harus menyatakan perang terhadap sampah.
Menurut Kepala Negara sampah bukan sekadar persoalan estetika, melainkan ancaman kesehatan publik dan potensi bencana lingkungan yang serius.
Pesan Presiden Prabowo tersebut menjadi peringatan keras sekaligus panggilan aksi bahwa pariwisata Indonesia hanya akan bertahan jika lingkungan dijaga, dan kepemimpinan harus hadir tegas, cepat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster meningatkan agar Kepala Dinas Lingkungan baru harus segera menangani sampah di Bali. “Pola sudah dipercepat dengan berbasis sumber, TPS3R sebagaimananya serta teknologi jadi listrik,” kata Koster.
Hal itu disampaikan ketika Koster melantik Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) I Made Dwi Arbani, menjadi Kepala Dinas KLH Provinsi Bali pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha, Selasa (3/2).
Pada kesempatan itu, Koster mengatakan ia telah berbicara dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Menteri Investasi untuk segera melakukan groundbreaking Teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Bali. Akhirnya diputuskan groundbreaking akan dilakukan pada Bulan Maret 2026.
“Maret groundbreaking yang rencananya karena pindah lokasi akan ditender ulang saya bilang jangan supaya sesuai jadwal beliau setuju Danantara dan Pak Menteri sudah setuju.
Maret groundbreaking, paling lama 12 bulan. Kalau jalan astungkara Tahun 2027 paling lambat bisa beroperasi,” imbuhnya.
Koster juga meyakini saat PSEL beroperasi, maka permasalahan sampah akan segera tertangani dan dipercepat dengan teba modern, komposter dan upaya-upaya lainnya terutama untuk Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
“Pak Presiden sangat concern terhadap Bali karena destinasi wisata utama. Tidak perlu sensi kok gini, saya paling senang beliau mengingatkan berarti harus gerak lebih cepat karena beliau sayang dan cinta kita.
Respect dan terima kasih bapak presiden sudah mengingatkan meskipun DKI, Jawa Timur semua disayangin. Karena satu satunya destinas wisata utama sehingga Bali dapat streching,” terangnya.
Satgas kebersihan juga sudah dibentuk oleh Bupati Badung, Pangdam dan Kapolda Bali. (Z/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Imlek 2019 Wujudkan Keharmonisan
