Satpol PP dan DPMPTSP Buleleng Ultimatum Reklame Liar, 56 Baliho Terancam Dibongkar
Admin 2 - atnews
Buleleng (Atnews) - Langkah tegas diambil Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengakhiri semrawut reklame di ruang publik. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng, penertiban reklame liar resmi dimulai. Sebanyak 56 titik reklame yang dinilai melanggar ketentuan diberi ultimatum untuk dibongkar secara mandiri.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penertiban Reklame yang dipimpin langsung Kepala Satpol PP Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono, di Ruang Rapat Satpol PP Buleleng, Kamis (26/2). Rapat turut dihadiri Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Buleleng, Gede Ngurah Dharma Seputra, perwakilan OPD terkait, serta para vendor reklame.
Komang Kappa menegaskan, Satpol PP memberikan waktu tujuh hari kerja kepada para vendor untuk melakukan pembongkaran mandiri. Ini bagian dari SOP Satpol PP secara persuasif diberikan batas akhir 7 hari kalender dengan surat pernyataan untuk melakukan pembokaran mandiri hingga 9 Maret 2026. Apabila masih ditemukan pelanggaran, Satpol PP akan turun langsung melakukan pembongkaran di lapangan tanpa kompromi.
“Ini bukan sekadar penataan visual kota, tetapi penegakan aturan dan perlindungan keselamatan masyarakat. Satpol PP menjalankan tugas penegakan Perda dengan tim dari unsur Forkopimda. Ini juga sesuai arahan Presiden Prabowo untuk diteruskan ke provinsi dan kabupaten/kota. Sosialisasi sudah dilakukan sejak akhir 2025, jadi sekarang saatnya tindakan,” ujarnya.
Penertiban ini mengacu pada Perda Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat. Untuk reklame berukuran besar seperti billboard dan tiang permanen yang melanggar titik, sanksinya jelas dibongkar. Sementara banner dan spanduk liar telah rutin ditertibkan melalui patroli harian Satpol PP, terutama di kawasan steril reklame.
Dari sisi kebijakan dan perizinan, Kepala DPMPTSP Kabupaten Buleleng, Gede Ngurah Dharma Seputra, menegaskan bahwa penertiban ini didukung penuh oleh pembenahan sistem perizinan. Terbitnya SK Bupati tentang 430 titik reklame resmi menjadi tonggak penting yang selama ini ditunggu.
“Dulu belum ada acuan titik, sekarang sudah jelas. Yang berada di luar titik resmi, pasti kami tertibkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, seluruh proses perizinan reklame kini dilakukan secara digital melalui aplikasi Si Ajaib, lengkap dengan verifikasi teknis lintas OPD hingga perhitungan pajak. Bahkan, setiap billboard wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dievaluasi berkala untuk memastikan konstruksi aman, terutama di tengah cuaca ekstrem dan angin kencang.
“Kalau baliho roboh dan menimbulkan korban, dampaknya bisa ke mana-mana. Karena itu penertiban ini tidak bisa ditunda,” tambahnya.
Sinergi tegas antara Satpol PP sebagai penegak perda dan DPMPTSP sebagai pengendali perizinan ini diharapkan mampu menghadirkan wajah kota Buleleng yang lebih tertib, aman, dan estetis, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha reklame. (WAN/022)
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penertiban Reklame yang dipimpin langsung Kepala Satpol PP Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono, di Ruang Rapat Satpol PP Buleleng, Kamis (26/2). Rapat turut dihadiri Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Buleleng, Gede Ngurah Dharma Seputra, perwakilan OPD terkait, serta para vendor reklame.
Komang Kappa menegaskan, Satpol PP memberikan waktu tujuh hari kerja kepada para vendor untuk melakukan pembongkaran mandiri. Ini bagian dari SOP Satpol PP secara persuasif diberikan batas akhir 7 hari kalender dengan surat pernyataan untuk melakukan pembokaran mandiri hingga 9 Maret 2026. Apabila masih ditemukan pelanggaran, Satpol PP akan turun langsung melakukan pembongkaran di lapangan tanpa kompromi.
“Ini bukan sekadar penataan visual kota, tetapi penegakan aturan dan perlindungan keselamatan masyarakat. Satpol PP menjalankan tugas penegakan Perda dengan tim dari unsur Forkopimda. Ini juga sesuai arahan Presiden Prabowo untuk diteruskan ke provinsi dan kabupaten/kota. Sosialisasi sudah dilakukan sejak akhir 2025, jadi sekarang saatnya tindakan,” ujarnya.
Penertiban ini mengacu pada Perda Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat. Untuk reklame berukuran besar seperti billboard dan tiang permanen yang melanggar titik, sanksinya jelas dibongkar. Sementara banner dan spanduk liar telah rutin ditertibkan melalui patroli harian Satpol PP, terutama di kawasan steril reklame.
Dari sisi kebijakan dan perizinan, Kepala DPMPTSP Kabupaten Buleleng, Gede Ngurah Dharma Seputra, menegaskan bahwa penertiban ini didukung penuh oleh pembenahan sistem perizinan. Terbitnya SK Bupati tentang 430 titik reklame resmi menjadi tonggak penting yang selama ini ditunggu.
“Dulu belum ada acuan titik, sekarang sudah jelas. Yang berada di luar titik resmi, pasti kami tertibkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, seluruh proses perizinan reklame kini dilakukan secara digital melalui aplikasi Si Ajaib, lengkap dengan verifikasi teknis lintas OPD hingga perhitungan pajak. Bahkan, setiap billboard wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang dievaluasi berkala untuk memastikan konstruksi aman, terutama di tengah cuaca ekstrem dan angin kencang.
“Kalau baliho roboh dan menimbulkan korban, dampaknya bisa ke mana-mana. Karena itu penertiban ini tidak bisa ditunda,” tambahnya.
Sinergi tegas antara Satpol PP sebagai penegak perda dan DPMPTSP sebagai pengendali perizinan ini diharapkan mampu menghadirkan wajah kota Buleleng yang lebih tertib, aman, dan estetis, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha reklame. (WAN/022)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Festival Balingkang Kintamani 2019 untuk Gaet Turis Tiongkok ke Bali
