Pimpinan baru BPJS Kesehatan

Oleh Prof Tjandra Yoga Aditama

Kita ucapkan selamat bertugas Dewan Pengawas dan Direksi baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masa jabatan 2026–2031 yang dilantik 20 Februari 2026. Semoga BPJS Kesehatan memberi peran penting mewujudkan “Universal health coverage (UHC)” bagi rakyat kita.

Secara lengkapnya UHC berarti semua orang (siapapun dan dimanapun di dunia dan di negara kita) harus mendapat akses untuk pelayanan kesehatan lengkap bermutu yang dibutuhkannya, kapanpun dan dimanapun warga membutuhkannya, tanpa membebani keuangan dirinya. Pelayanan kesehatan esensial ini bersifat lengkap menyeluruh (“full continuum”), mulai dari promotif, preventif, pengobatan dan rehabilitatif sepanjang jalan kehidupannya.

Dalam laporan WHO Desember 2025 terungkap bahwa ternyata dunia -kalau masih dengan kecepatan program sekarang ini- tidak akan dapat mencapai target UHC di tahun 2030. Karena laporan WHO ini hanya dua bulan sebelum pelantikan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Februari ini maka tentu situasi dunia ini patut jadi perhatian jajaran Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan yang baru ini. Setidaknya ada lima hal dalam laporan WHO di akhir 2025 ini.

Pertama, memang awalnya ada peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan dan pengurangan beban finansial (“financial hardship”) sejak tahun 2000, tapi perkembangan ini kemudian melambat sejak tahun 2015.

Ke dua, indeks cakupan pelayanan UHC meningkat dari 54 di tahun 2000 menjadi 71 di tahun 2023. Tetapi, pada periode antara 2015-2023, kemajuan program per tahun turun sepertiganya dibandingkan era sebelum 2015.

Ke tiga, proporsi populasi di dunia yang tidak tercakup dan terlindungi oleh UHC turun 20% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2020. 

Ke empat,  pada tahun 2022 di dunia masih ada sekitar 2,1 milyar penduduk yang masih harus mengalami beban finansial untuk mendapat pelayanan kesehatan, termasuk 1,6 milyar penduduk dunia yang masih hidup dalam kemiskinan atau bahkan lebih jatuh miskin lagi karena harus membayar sendiri untuk pelayanan kesehatannya.

Ke lima,  kalau program masih seperti sekarang ini maka dunia tidak akan dapat mencapai target UHC pada 2030. Cakupan pelayanan global diproyeksikan akan jadi 74 dari angka 100, dan 24% penduduk dunia masih akan tetap menghadapi beban finansial untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tentu akan bagus kalau kita punya angka-angka seperti di atas ini juga di Indonesia, yang akan juga menjadi salah satu panduan kerja bagi pimpinan BPJS Kesehatan yang baru dilantik ini.

*) Prof Tjandra Yoga Aditama Direktur Pascasarjana Universitas YARSI / Adjunct Professor Griffith University Australia Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Mantan Dirjen Pengendalian Penyakit serta Kepala Balitbangkes Penerima Rekor MURI April 2024, Penerima Penghargaan Paramakarya Paramahusada 2024 - PERSI dan Penerima Penghargaan Achmad Bakrie XXI 2025