Sudirta Temui Camat dan 10 Kades se-Kecamatan Susut

Bangli (Atnews) - Berbagi Wawasan, Jangan Sampai Terjerat Kasus Hukum Guna menjaga diri dari potensi terjerat kasus hukum dalam melaksanakan program pemerintah yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, sebanyak 10 Kepala Desa di Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dipimpin Camat Susut, Dewa Putu Apriyanta, S.STP,M.Si, menyampaikan aspirasi itu kepada Dr. Wayan Sudirta, SH,MH, Anggota Komisi III DPR RI, dalam reses hari Sabtu (28/2/2026).

Para Kepala Desa tersebut masing-masing Kades Desa Pengelumbaran (Artawan), Kades Desa Susut (Anak Agung Anggra Wiguna), Kades Desa Sulahan (Gusti Made Dwi Adnyana), Kades Desa Abuan (Wayan Widnyana), Kades Desa Apuan (Wayan Sunarta), Kades Desa Lumbuan (Wayan Suka), Kades Desa Demulih (Nyoman Wijaya), Kades Desa Pengiangan (Ketut Gemuh), Kades Desa Selat (Made Weda) dan Kades Desa Tiga (Putu Merta Utama).

Selain menerima aspirasi para kepala desa sekecamatan Susut-Bangli tersebut, paginya Sudirta menghadiri acara ‘’Singgasana Seni Bung Karno’’ yang dihadiri juga oleh Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, Ronny Talapessy dan Gubernur Bali Wayan Koster, bertempat di Bali Beach Convention Centre The Meru Sanur.

Para kepala desa sekecamatan Susut, Bangli itu yang berkumpul dalam arisan bersama para istri Kades bersama Camat Susut, mengapresiasi positif kehadiran Wayan Sudirta dari Komisi III DPR RI tersebut.

Para kepala desa khususnya, sangat mengharapkan ada program yang berkaitan dengan kompetensi hukum, termasuk dihubungkan dengan Kejaksaan sebagai pendamping agar jangan sampai Kepala Desa terjerat maladministrasi yang berpotensi menjadi korupsi ataupun masalah hukum lain, akibat kurangnya pemahaman Kades di bidang hukum.

’’Semua kades ingin melayani masyarakat dan mengelola anggaran dengan tenang, aman, dan memerlukan wawasan hukum, agar jangan sampai mereka karena kekeliruan administrasi, lalu terjerat kasus korupsi. Baik sekali insiatif seperti ini, agar para kepala desa fokus melayani masyarakat dalam mengelola anggaran negara yang digelontor melalui program desa,’’ ujar Sudirta.

Para Kades juga mengharapkan adanya pendampingan baik oleh tokoh masyarakat, ahli hukum, dan advokasi untuk warganya dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial lainnya.

Adapun pola komunikasinya, secara teknis akan dikoordinasikan lebih lanjut, apakah dengan membentuk KORdEM (Koalisi Organisasi Non Pemerintah dan Eksponen Masyarakat) di Kecamatan Susut, Bangli, ataupun bentuk lainnya, yang akan dirumuskan lebih lanjut. Yang penting, agar temu-aspirasi di masa reses tersebut, benar-benar bisa berkelanjutan.

KORdEM yang telah dibentuk pada tahun 2003 di seluruh Bali, untuk wilayah Bangli antara lain melakukan pendampingan untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis bagi sejumlah warga penderita sakit ’’kulit bersisik’’ dan berasal dari keluarga kurang mampu. Pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu, tetap menjadi kebutuhan masyarakat miskin sampai saat ini dan mendapat atensi dari relawan-relawan di KORdEM.

Sudirta menyambut baik inisiatif dari para kepala desa dan Camat Susut tersebut dan berharap pola seperti ini bisa dikembangkan juga oleh kepala-kepala desa di kecamatan lainnya di bali. Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang mewakili masyarakat termasuk masyarakat yang memilih para kepala desa di Kecamatan Susut tersebut, Sudirta tentu mengharapkan semua Kades selain memberikan pelayanan dengan tenang dan bebas dari potensi terjerat kasus korupsi, juga agar pelayanannya benar-benar dilakukan sesuai dengan sumpah jabatan sebagai pelayan masyarakat.(Z/002)