Memahami Arah Kebijakan Publik di Sektor Pariwisata di Bali

Denpasar (Atnews) - Program Studi Administrasi Publik Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi, dan Humaniora di Universitas Bali Internasional sukses menyelenggarakan kuliah pakar bertajuk “Memahami Arah Kebijakan Publik di Sektor Pariwisata di Bali” pada Selasa (10/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan kampus Universitas Bali Internasional ini diikuti oleh mahasiswa serta civitas akademika sebagai bagian dari penguatan wawasan akademik mengenai kebijakan publik di sektor pariwisata.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Dekan Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi, dan Humaniora, Ni Made Sintya Noviana Utami, M.Psi., Psikolog, serta Wakil Dekan Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi, dan Humaniora, A. A. Ngurah Aristayudha, S.E., M.M. Kehadiran pimpinan fakultas tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan kualitas akademik mahasiswa, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi, dan Humaniora, Ni Made Sintya Noviana Utami, menyampaikan bahwa kegiatan kuliah pakar merupakan salah satu upaya penting untuk memperkaya wawasan mahasiswa di luar pembelajaran di kelas.

“Kuliah pakar seperti ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan perspektif langsung dari praktisi dan pakar yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Hal ini sangat penting agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga realitas kebijakan publik di lapangan,” ujarnya.

Kuliah pakar tersebut menghadirkan narasumber IGB Ananda Pratama, S.H., MPP., yang merupakan Director of Public Policy di Mandara SLPP. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan berbagai dinamika dan tantangan kebijakan publik yang dihadapi pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata di Bali.

Menurutnya, sektor pariwisata Bali saat ini tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga persoalan lingkungan, sosial, dan budaya akibat meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Fenomena overtourism menjadi salah satu isu penting yang perlu direspons melalui kebijakan publik yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

“Pengelolaan pariwisata Bali ke depan harus mengarah pada konsep sustainable tourism, yaitu pariwisata yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta perlindungan nilai-nilai budaya lokal,” jelasnya di hadapan para peserta.

Dalam sesi diskusi, narasumber juga memaparkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku industri pariwisata dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Selain sesi pemaparan materi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi, dan Humaniora Universitas Bali Internasional dengan Mandara SLPP.

Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga kebijakan publik dalam pengembangan penelitian, pendidikan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi yang lebih luas, seperti kegiatan kuliah pakar, penelitian bersama, hingga program pengembangan kapasitas mahasiswa dalam bidang kebijakan publik.

Ketua pelaksana kegiatan, Dr. Ir. Made Sudiari, M.M., juga menyampaikan bahwa kuliah pakar ini merupakan bagian dari upaya Program Studi Administrasi Publik untuk memperkaya wawasan mahasiswa mengenai praktik kebijakan publik yang terjadi di lapangan.

Sementara itu, Koordinator Program Studi Administrasi Publik, Ni Made Hintya Mahayani, SE., M.A.P., menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sangat penting untuk menjembatani pembelajaran teori di kelas dengan realitas kebijakan yang dihadapi pemerintah.

Melalui kegiatan kuliah pakar ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami secara lebih komprehensif arah kebijakan publik di sektor pariwisata sekaligus memiliki perspektif kritis dalam melihat tantangan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Bali.

Pihak fakultas berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala guna memperkuat kapasitas akademik mahasiswa serta mendukung kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih berkelanjutan di Bali. (Z/002)