Perkuat Transparansi Penerima Manfaat, Pemkab. Buleleng Mulai Terapkan Digitalisasi Bansos

Buleleng (Atnews) - Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menerapkan digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai upaya memperkuat transparansi dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Program ini merupakan piloting dari pemerintah pusat yang akan diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Bali pada tahun 2026.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Buleleng, I Putu Kariaman Putra, mengatakan Dinas Sosial P3A mendapat tugas dari Bupati Buleleng dalam mempersiapkan pelaksanaan program digitalisasi bansos tersebut.

“Digitalisasi bansos ini bertujuan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Sistem ini akan membuat proses penentuan penerima bantuan lebih transparan dan berbasis data,” ujar Kariaman saat ditemui Selasa (17/3).

Dijelaskan, secara administrasi, Pemkab. Buleleng telah membentuk tim pelaksana piloting digitalisasi bansos melalui Surat Keputusan Bupati. Tim ini bertugas melakukan integrasi, verifikasi, serta pemutakhiran data penerima bantuan sosial, sekaligus mengelola dan mengoptimalkan sistem aplikasi yang digunakan.

Melalui sistem digital ini, data penerima bansos akan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dengan berbagai data lintas sektor. “Dengan sistem ini akan langsung terlihat tingkat kelayakan seseorang menerima bansos. Data akan terintegrasi dengan berbagai sektor seperti perbankan, pertanahan, hingga penggunaan listrik, sehingga potensi manipulasi data dapat diminimalkan,” jelasnya.

Untuk mendukung proses pendataan, Pemkab Buleleng menyiapkan sekitar 2.750 agen yang bertugas melakukan penginputan data masyarakat. Di Buleleng tercatat ada 267.154 kepala keluarga (KK), jadi setiap agen akan menangani sekitar 100 KK.

Para agen tersebut berasal dari berbagai unsur, seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), sumber daya manusia dari Dinas P3A, serta kader dasa wisma di desa-desa. Jika masih diperlukan tambahan tenaga, pemerintah daerah juga akan melibatkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Sebelum turun ke lapangan, para agen akan mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi pendataan. Melalui aplikasi tersebut, hasil verifikasi kelayakan masyarakat dapat diketahui dengan cepat setelah data diinput.

Kariaman Putra menambahkan, digitalisasi bansos juga akan memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini merasa belum pernah menerima bantuan. Dengan sistem ini, status kelayakan dapat langsung diketahui secara terbuka berdasarkan data yang ada.

Tahapan pelaksanaan program dimulai dengan sosialisasi dan persiapan agen, kemudian dilanjutkan dengan pendataan masyarakat di lapangan. Proses survei dan evaluasi ditargetkan berlangsung hingga Juni 2026.

Melalui digitalisasi ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih transparan, akurat, dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan. (WAN/002)