Carut-Marut Sampah

Oleh GN Mahardika

Masalah sampah di Bali—dan Indonesia secara umum—bukan lagi persoalan baru. Ia sudah berulang, berlapis, dan ironisnya, semakin terasa seperti sesuatu yang “dimaklumi”. Padahal, dalam situasi yang sudah mendekati darurat, tidak ada ruang untuk sekadar menunjukkan keprihatinan tanpa tindakan nyata.

Tidak ada gunanya pemerintah berpura-pura bersedih atas krisis sampah. Pemerintah dipilih, digaji, dan diberi kekuasaan justru untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan warga. Kewenangan ada di tangan mereka, anggaran juga berada dalam kendali mereka. Jika persoalan mendasar seperti sampah tidak tertangani, maka pertanyaannya sederhana: apa sebenarnya yang sedang dikerjakan?

Di sekitar para pengambil kebijakan, tidak kekurangan ahli. Puluhan konsultan, tenaga teknis, hingga akademisi terlibat dalam berbagai forum dan proyek. Namun, yang muncul sering kali bukan inovasi, melainkan stagnasi. Alasan yang berulang terdengar sama: “itu bukan tugas saya.” Sebuah kalimat yang secara perlahan mematikan rasa tanggung jawab kolektif dan menjadikan sistem berjalan tanpa arah.

Di sisi lain, masyarakat juga tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari persoalan ini. Banyak yang merasa tidak memiliki ruang atau hak untuk protes secara konstruktif. Akibatnya, muncul sikap masa bodoh—bahkan menjadikan perilaku membuang sampah sembarangan sebagai bentuk “protes diam-diam”. Ini bukan sekadar masalah perilaku, tapi refleksi dari putusnya kepercayaan terhadap sistem.

Ironisnya, bukan berarti tidak ada dana. Besar kemungkinan anggaran untuk pengelolaan sampah sudah dialokasikan. Namun, pertanyaannya adalah: dialokasikan ke mana? Tidak jarang anggaran habis pada kegiatan administratif seperti rapat, studi banding, atau program yang tidak menyentuh akar masalah. Energi habis di perencanaan, tetapi lemah di eksekusi.

Lebih jauh lagi, infrastruktur pengolahan sampah sebenarnya sudah pernah dibangun dengan biaya yang tidak kecil. Namun, banyak yang akhirnya mangkrak—tidak beroperasi optimal, atau bahkan tidak digunakan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar kurang fasilitas, melainkan kegagalan dalam perencanaan, pengelolaan, dan keberlanjutan sistem.

Di tingkat masyarakat, persoalan juga diperparah oleh pola pikir lama yang masih bertahan. Tanah kosong sering kali dianggap sebagai “teba”—tempat sah untuk membuang sampah. Kebiasaan ini mungkin dulu relevan dalam konteks organik dan jumlah penduduk yang rendah, tetapi dalam kondisi sekarang, ia menjadi sumber masalah serius.

Yang paling krusial, aturan sebenarnya sudah ada. Namun, tanpa penegakan (enforcement), aturan hanya menjadi tulisan tanpa makna. Mengharapkan kesadaran masyarakat tumbuh secara otomatis adalah ilusi. Negara-negara yang berhasil menjaga kebersihan bukan karena masyarakatnya “lebih sadar” sejak awal, tetapi karena aturan ditegakkan dengan konsisten. Pelanggaran berujung pada denda yang nyata dan terasa. Dari situ, perilaku terbentuk.

Jika kita jujur melihat keseluruhan gambaran ini, maka jelas bahwa krisis sampah bukan semata masalah teknis. Ia adalah kombinasi dari kegagalan sistem, lemahnya tanggung jawab, salah arah alokasi sumber daya, dan absennya penegakan aturan. Selama akar-akar ini tidak disentuh, maka seberapa banyak program diluncurkan, hasilnya akan tetap sama: berulang, stagnan, dan semakin memburuk.

 *) GN Mahardika, Banjar Kertasari-Panjer Denpasar