DPRD Badung Khawatir Masalah Sampah Jadi Travel Warning, Minta Segera Tangani Sebelum PSEL Beroperasi

Badung (Atnews) - Permasalahan sampah di Kabupaten Badung kembali menjadi sorotan publik. Ketergantungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung dan Bali terhadap sektor pariwisata membuat persoalan sampah dinilai harus segera ditangani secara serius.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung I Made Sada meminta adanya sinergi intens antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk mempercepat penanganan sampah. 

Menurutnya, keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) belum bisa menjadi solusi jangka pendek, karena masih membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun hingga dapat beroperasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung, I Made Sada, usai Rapat Kerja Komisi II DPRD Badung bersama 4  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung 2025 di Ruang Rapat Gosana III Lantai II Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 9 April 2026.

"Kita di Badung sudah berupaya untuk melaksanakan apa yang menjadi harapan pusat, yang pertama, kita juga melaksanakan Perda di Badung tahun 2013 itu tentang pemilahan sampah," kata Made Sada.

Made Sada menjelaskan, pemilahan sampah sejak awal akan mempercepat proses penguraian dan pengolahan menjadi pupuk organik. Namun, ditengah kondisi darurat sampah saat ini, Badung dinilai masih membutuhkan solusi cepat sambil menunggu PSEL beroperasi.

Made Sada menilai, Pemerintah Pusat perlu segera memberikan izin terhadap mesin-mesin pengolah sampah yang telah dimiliki Badung agar bisa langsung dioperasikan.

"Karena kita sudah punya mesin-mesin hingga saat ini belum ada izin. Izin seperti apa juga belum kita dapatkan, karena mesin-mesin yang kita punya itu supaya bisa cepat dioperasionalkan. Itu harus ada izin dari pusat," kata Made Sada.

Selain izin, Made Sada juga meminta adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Pasalnya, biaya operasional satu unit mesin pengolah sampah bisa mencapai Rp5 juta per hari.

"Satu mesin itu bisa Rp5 juta per hari. Jadi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga bisa menggelontorkan dana untuk penanganan sampah tersebut," terangnya.

Made Sada menegaskan, persoalan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu citra pariwisata Bali di mata dunia. 

Menurutnya, sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat memicu munculnya Travel Warning dari negara-negara asal wisatawan.

"Jangan sampai masalah sampah menjadi Travel Warning bagi kita, karena ada sampah tidak terurus dengan baik akan menyebabkan suatu penyakit. Maka dari itu, virus-virus bisa tercipta karena adanya sampah," kata Made Sada.

Made Sada juga mengingatkan, apabila masalah sampah terus berlanjut, pemerintah negara asal wisatawan bisa saja membatasi bahkan melarang warganya berkunjung ke Bali.

Selain itu, Made Sada mendorong keterlibatan akademisi dan perguruan tinggi untuk membantu memberikan solusi terhadap penanganan sampah di Badung.

"Terkait dari universitas, kami juga perlu kajiannya seperti apa, kami justru butuhkan sekali pemikiran dari anak-anak muda dari universitas. Bahkan, guru besar yang ada dan mengerti tentang bagaimana kita mengatasi masalah sampah," jelasnya.

Diakhir pernyataannya, Made Sada juga menyoroti adanya sampah kiriman yang diduga berasal dari luar Bali, bahkan kemungkinan dari luar negeri yang terbawa arus laut ke wilayah Kuta, Kuta Selatan, dan Kuta Utara.

"Selain itu, juga ada sampah kiriman dari luar Bali, entah itu dari pulau Jawa dan Sumatera, karena Kuta, Kuta Selatan dan Kuta Utara khan berkaitan dengan Samudera Indonesia, kemungkinan juga ada sampah luar negeri bisa masuk ke wilayah kita," pungkasnya. (WIG/002)