Penutupan TPA Suwung, Komisi II DPRD Badung Desak Beli Lahan TPA Akibat Darurat Sampah

Badung (Atnews) - Persoalan sampah di Kabupaten Badung kembali menjadi sorotan serius DPRD Badung. Sekretaris I Komisi II DPRD Badung, I Wayan Luwir Wiana menegaskan kondisi darurat sampah telah memicu keresahan masyarakat, bahkan memunculkan titik-titik pembuangan liar yang berpotensi menjadi TPA ilegal.

Luwir Wiana menilai kondisi tersebut sangat ironis, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung tergolong tertinggi di Bali, dengan kontribusi utama berasal dari sektor pariwisata. Namun hingga kini, persoalan sampah belum mampu dituntaskan secara optimal.

Permasalahan ini disampaikan  Sekretaris I Komisi II DPRD Badung, I Wayan Luwir Wiana, saat diwawancarai awak media, usai Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPRD Badung yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025  di Ruang Rapat Gosana II, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Senin, 13 April 2026.

Pada kesempatan tersebut, Luwir Wiana mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap citra pariwisata Badung yang selama ini identik dengan kebersihan dan keindahan.

"Terkait dengan sampah setiap hari kita akan berkutit dengan sampah. Apakah sampah ini akan dibiarkan sehingga dapat memicu kemarahan publik, bahkan viral sampah dibuang ke lahan I penarungan dan ditolak. Jika sampah tidak tertangani dengan baik, pariwisata Badung bisa ditinggal oleh wisatawan," kata Luwir Wiana.

Luwir Wiana juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk segera mengambil langkah konkret, salah satunya dengan membeli lahan yang akan difungsikan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mandiri.

Menurutnya, ketergantungan terhadap TPA Regional Suwung tidak bisa terus dipertahankan, terlebih dengan rencana penutupan TPA tersebut pada Agustus 2026.

"Pada bulan Agustus 2026, TPA akan ditutup, sampah dibuang tidak akan maksimal melalui pembuatan teba modern. Saran saya, jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tidak memiliki APBN dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung masih mampu dengan APBD, beli lahan. Kalau lahan itu tidak 10 hektar di Kabupaten Badung itu, sampah akan menjadi musuh kita, dan siap siap akan ditinggal wisatawan," kata Luwir Wiana.

Luwir Wiana menambahkan, jika Badung memiliki TPA sendiri yang dikelola secara mandiri, maka persoalan sampah dapat ditangani lebih optimal tanpa bergantung pada fasilitas regional.

Meski demikian, rencana pembelian lahan untuk TPA tersebut diperkirakan akan menghadapi kendala regulasi, khususnya terkait tata ruang wilayah di Kabupaten Badung. (WIG/002)