Minta Kesiapan Sistem Tata Kelola Persampahan Bukan Tekanan, Pak Penting; Sampah Organik Belum Tertangani Apalagi Residu

Badung (Atnews) - Karut  marut penanganan sampah Pulau Dewata hingga adanya aksi demo ratusan truk sampah yang turun ke jalan pada Kamis (16/4/2026) mengguncang kesadaran publik bahwa Bali sedang menghadapi tekanan serius dalam tata kelola sampah. 

Di tengah sorotan tajam terhadap kebijakan pemerintah, suara dari lapangan justru muncul dengan nada berbeda tidak menolak tetapi mengingatkan bahwa kebijakan tanpa kesiapan hanya akan memperumit keadaan.

Penasehat Forum Swakelola Sampah Bali FSSB, Made Sudarsana yang dikenal sebagai Pak Penting di Denpasar, menegaskan bahwa aksi tersebut berlangsung damai dan tidak diwarnai kericuhan.

Ia menyebut demonstrasi itu sebagai bentuk kegelisahan kolektif para pelaku pengelolaan sampah yang selama ini bergelut langsung dengan realitas di lapangan.

“Demo benar - benar damai dan tidak rusuh. Ini protes terhadap kebijakan pemerintah, tetapi kami tidak menyalahkan pemerintah. Justru kami mendukung kebijakan pemerintah,” ujarnya di Badung, pada Minggu (19/4/2026).

Namun dukungan itu tidak berarti tanpa catatan. Menurutnya, persoalan utama terletak pada proses lahirnya kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpijak pada kondisi riil di lapangan. Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah adalah persoalan kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif dari atas.

“Kebijakan harus melalui pengkajian dari arus terbawah. Aspirasi itu harus datang dari bawah. Kalau tidak, kebijakan akan sulit diterapkan karena tidak sesuai dengan kondisi nyata,” tegasnya.

Ia kemudian membuka fakta yang selama ini kerap luput dari perhatian dalam penyusunan kebijakan. Bali tidak hanya menanggung beban sampah dari penduduk lokal, tetapi juga dari jutaan pendatang dan wisatawan yang terus berdatangan setiap tahun. 

“Sekitar dua juta pendatang ada di Bali, ditambah wisatawan sekitar delapan juta. Coba dihitung berapa ton sampah setiap hari. Ini persoalan besar, tidak bisa disederhanakan,” katanya.

Dalam situasi seperti itu, ia menilai pendekatan yang terlalu cepat dan cenderung menekan masyarakat justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia secara tegas mengkritik penggunaan pendekatan hukum seperti tipiring dalam penanganan sampah. 

“Jangan rakyat dijadikan korban dengan tekanan tipiring. Itu bukan solusi. Yang dibutuhkan adalah sistem yang siap, bukan tekanan,” ungkapnya.

Meski memahami urgensi penanganan sampah, Made Sudarsana memilih untuk tidak buru - buru menawarkan solusi. Ia menilai bahwa solusi yang terburu buru tanpa kajian justru bisa memperparah situasi. 

“Saya belum mau mengeluarkan solusi dulu karena belum ada kajian yang benar - benar matang. Kita harus hati - hati agar solusi tidak salah arah,” ujarnya.

Salah satu titik paling krusial yang ia soroti adalah kesiapan daerah dalam menghadapi rencana penutupan TPA Suwung. Menurutnya, langkah tersebut berisiko besar jika dilakukan tanpa kesiapan sistem alternatif.

“Kalau TPA Suwung ditutup, pemerintah daerah seperti Badung dan Denpasar belum siap. Sampah organik saja belum tertangani dengan baik, apalagi residu,” tegasnya. Ia juga menyinggung kebijakan pemerintah pusat terkait penutupan open dumping yang secara prinsip ia dukung. Namun ia menilai implementasinya di Bali masih jauh dari siap.

“Aturan menutup open dumping itu bagus. Tapi harus dibarengi solusi konkret. Tidak bisa hanya menutup tanpa kesiapan,” katanya. Kebijakan transisi yang mengatur pembuangan sampah organik hanya pada hari tertentu yakni Selasa dan Jumat dengan sistem pemilahan juga dinilai belum efektif di lapangan. Ia mengungkapkan masih banyak kendala teknis yang dihadapi. 

“Petugas di TPA saja belum memahami dengan jelas perbedaan organik basah dan organik kering. Padahal itu detail penting. Kalau tidak paham, pasti akan terjadi masalah,” jelasnya.

Kondisi ini memicu penolakan sampah yang sebenarnya sudah diupayakan untuk dipilah oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, sampah bahkan harus dikembalikan karena dianggap tidak sesuai kriteria. “Contohnya sisa makanan seperti sate yang masih ada tusuknya dikembalikan.

Padahal tidak mungkin kita bisa memilah seratus persen sempurna. Ini yang membuat sistem menjadi tidak realistis,” ujarnya. Lebih jauh, ia menekankan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah membutuhkan proses panjang dan tidak bisa dipaksakan dalam waktu singkat.

“Masyarakat harus diberi waktu. Tidak bisa langsung dipaksa sempurna. Bahkan kita harus jujur, apakah semua pejabat sudah memilah sampah di rumahnya. Itu juga jadi pertanyaan,” katanya.

Ia juga menilai bahwa pendekatan lama berbasis sumber sudah semakin sulit diterapkan dalam kondisi saat ini. Perubahan gaya hidup masyarakat menjadi faktor utama yang menggeser pola pengelolaan sampah tradisional.

“Dulu masih ada teba di rumah dan orang pakai kayu bakar. Sekarang sudah tidak. Pola hidup berubah dan sistem harus menyesuaikan,” jelasnya. Sebagai jalan keluar jangka panjang, ia menegaskan bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PSEL menjadi kebutuhan mendesak bagi Bali. 

Tanpa teknologi pengolahan modern, ia pesimistis persoalan sampah dapat teratasi. “PSEL itu harus ada. Kalau tidak, dengan volume sampah sekarang, kita tidak akan mampu mengatasinya,” tegasnya.

Ia menyebutkan bahwa rencana pembangunan PSEL akan segera memasuki tahap awal pada Juni 2026 dan diharapkan bisa menjadi solusi nyata dalam waktu dekat. “Bulan Juni akan groundbreaking. Harapannya bisa segera dibangun dan dioperasikan karena ini sudah sangat mendesak,” katanya.(Z/002)