KMHDI Soroti Aksi May Day di Monas: Jangan Berhenti di Seremonial, Buruh Butuh Keputusan Nyata

Jakarta (Atnews) - Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menyoroti pelaksanaan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang akan dipusatkan di Monas dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Momentum ini dinilai strategis, namun tidak boleh berhenti pada simbolisme atau seremoni tahunan semata, jum'at (1/5) 

Ketua Umum PP KMHDI, Wayan Ardi Adnyana, menegaskan bahwa meningkatnya jumlah tuntutan buruh dari 6 poin pada May Day 2025 menjadi 11 poin pada tahun 2026 merupakan indikator kuat bahwa persoalan ketenagakerjaan di Indonesia belum terselesaikan secara fundamental.

“Ketika tuntutan buruh tidak berkurang, justru bertambah, itu artinya ada persoalan mendasar yang belum dijawab secara tuntas oleh negara. Maka kehadiran Presiden dalam May Day kali ini harus dimaknai sebagai ruang pengambilan keputusan, bukan sekadar seremoni politik,” tegasnya.

Pada peringatan May Day 2025, buruh telah menyampaikan enam tuntutan utama kepada Presiden, di antaranya penghapusan outsourcing, pembentukan Satgas PHK, realisasi upah layak, pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT), serta pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun hingga kini, baru pengesahan RUU PRT menjadi undang-undang yang terealisasi secara konkret.

Sementara itu, pada May Day 2026, tuntutan buruh berkembang menjadi 11 poin yang mencerminkan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi, mulai dari isu penghapusan outsourcing, perlindungan industri nasional, reformasi pajak buruh, pengangkatan tenaga honorer, hingga perlindungan pekerja di sektor digital dan transportasi berbasis aplikasi.

PP KMHDI menilai bahwa kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari tekanan global yang semakin tidak pasti. Gejolak ekonomi dunia, konflik geopolitik, serta disrupsi teknologi telah memperbesar kerentanan sektor ketenagakerjaan, meningkatkan ancaman PHK, dan menekan kualitas pekerjaan di dalam negeri.

Di sisi lain, Indonesia juga tengah menghadapi ledakan demografi usia produktif yang membutuhkan penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas. Tanpa perencanaan yang matang dan kebijakan yang komprehensif, bonus demografi justru berpotensi berubah menjadi beban sosial baru.

“Kita tidak bisa melihat persoalan buruh secara parsial. Ini adalah isu strategis nasional yang berkaitan langsung dengan arah pembangunan ekonomi, stabilitas sosial, dan masa depan generasi produktif Indonesia,” lanjut Wayan.

PP KMHDI mengapresiasi langkah Presiden yang akan hadir langsung dalam peringatan May Day 2026 sebagai bentuk keterbukaan terhadap aspirasi buruh. Namun demikian, kehadiran tersebut harus diikuti dengan keberanian politik untuk mengeksekusi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.

“May Day 2026 harus menjadi ruang konsolidasi nasional, bukan sekadar pengkondisian massa. Negara, buruh, dan seluruh pemangku kepentingan harus duduk bersama merumuskan solusi konkret yang terukur dan berkelanjutan,” tegasnya.

PP KMHDI mendorong agar pertemuan antara Presiden dan perwakilan buruh di Monas menghasilkan peta jalan kebijakan yang jelas, termasuk langkah-langkah prioritas dalam menjawab tuntutan buruh yang terus berulang dari tahun ke tahun.

“Buruh tidak membutuhkan janji yang diulang setiap tahun. Buruh membutuhkan keputusan nyata yang berdampak langsung pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutup Wayan. (Z/002)