Prabowonomics, Sejumlah Tantangan yang Menghadang
Admin 2 - atnews
Oleh Jro Gde Sudibya
Keputusan Pemerintah mulai 1 September 2026, dengan mendirikan anak perusahaan Danantara, PT
Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk mengambil alih kegiatan ekspor komoditas utama Indonesia, sawit, batu bara dan paduan logam atau ferro-aloy, yang selama ini dilakukan oleh belasan perusahaan ologarki, merupakan bentuk tindakan politik untuk menggeser ekonomi dari KANAN, kapitalistik dengan dominasi oligarki ke KIRI, sosialistik dengan dominasi negara.
Kebijakan untuk menghentikan manipulasi ekspor berupa under ivoicing, dan juga volume yang telah berlangsung 34 tahun, 1991 - 2024 dengan akumulasi nilai 908 miliar dolar AS setara dengan Rp.15,400 triliun, Tajuk Rencana Kompas 21 Mei 2026.
Akibat manipulasi ekspor ini kerugian negara sangat besar, pajak ekspor, PPH Badan, PPH Perseorangan dan jumlah cadangan devisa.
Keputusan pemerintah yang berani, jika berhasil akan banyak memperbaiki struktur dan kultur ekonomi Indonesia yang diharapkan lebih.adil.
Sejumlah tantangan yang menghadang, menyebut beberapa, perlawanan dari kelompok kepentingan yang selama memperoleh privilege dari manipulasi ekspor tersebut.
Sebagaimana dinyatakan Presiden dalam Sidang DPR 16 Agustus 2025, mereka adalah: para jenderal aktif dan pensiunan yang menjadi beking perusahaan pertambangan, demikian juga Ketua partai politik yang menikmati bisnis tidak halal ini.
Sudah tentu belasan taipan yang selama 34 tahun menikmati keuntungan yang melanggar hukum ini.
Perlawanan dari kelompok politik yang sekarang mendukung Presiden, karena sumber dana"hitam" politiknya akan tergerus total, dan kelompok "vested interest" lainnya.
Pembenahan "good governance" di Danantara, yang selama ini belum memperoleh kepercayaan publik dan juga para pelaku pasar uang dan modal, investor di sektor riil dalam dan luar negeri.
Jangan sampai terjadi, prilaku korupsinya berpindah dari kelompok di atas ke kelompok kepentingan baru di sekitar Danantara. Tamsilnya, "pindah dari mulut buaya ke mulut harimau".
Kalau Presiden serius dengan keputusan di atas, akan membuka lembaran baru dalam lanskap ekonomi politik Indonesia.
Buat Danantara model BUMN China yang memegang tinggi sistem meritokrasi dengan "good governance" yang kuat.
Penegakan hukum yang kuat untuk meminimalkan korupsi, dengan sangsi hukum maksimal hukuman mati.
Komitment penegakan hukum yang disampaikan oleh Presiden Ziang Xi Mien dalam kata bersayap, "siapkan 100 peti mati untuk para koruptor, gunakan peti mati yang ke 99 untuk saya dan keluarga saya jika melakukan korupsi".
Pesan negara yang sangat jelas, korupsi akan dihabisi di China.
Tantangan paling serius ada pada efektivitas kepemimpinan Kabinet gemuk Merah Putih, untuk menjabarkan pilihan ekonomi politik Presiden, dengan program terukur, tanpa agenda lain, istilahnya tidak ada anggota kabinet yang "menggunting dalam lipatan.
Tantangan yang tidak mudah dari koalisi gemuk dengan praktek balas budi politik yang terlalu kental, minim kompetensi.
*) Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi politik.
Baca Artikel Menarik Lainnya : Sesepuh BPBD Dukung Keluarga Tangguh Bencana
