Dukung MBG Program Prioritas Presiden Prabowo, Demo DPRD dan Gubernur, Soroti Isu Lokal: Sampah - Dugaan Pembabatan Hutan di Bali

Denpasar (Atnews) – Aksi unjuk rasa dari berbagai komunitas mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain mendukung MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo, massa aksi tersebut juga menyuarakan harapan agar persoalan pengelolaan sampah di Bali menjadi perhatian serius.

Massa menggelar demo di depan Kantor DPRD Bali dan Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Selasa (30/6). 

Massa yang membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Kami Bersama Prabowo”, "MBG Menyelamatkan Petani", Petani Kuat, Indonesia Berdaulat - Gabah Petani Dijaga, Ketahanan Pangan Terjaga", MBG Jalan, Ekonomi Lokal Berputar", mulai berkumpul di Lapangan Renon sisi timur sekitar pukul 10.00 Wita. 

Selanjutnya mereka melakukan long march menuju Kantor DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasi, sebelum melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Bali.

Saat tiba di Kantor Gubernur Bali, massa tidak dapat menyampaikan aspirasi secara langsung karena gerbang kantor dalam kondisi tertutup dan tidak ada pejabat yang menemui mereka.

Sedangkan, mereka datangi DPRD Bali, aaspirasi tersebut diterima Wakil Ketua I DPRD Bali Wayan Disel Astawa, Ketua Fraksi Gerindra - PSI DPRD Bali Gede Harja Astawa di Wantilan DPRD Bali.

Sebelumnya juga, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali, I Komang Nova Sewi Putra, menerima langsung aspirasi yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Unud) bersama Aliansi Bali Bergerak dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Bali, Senin (22/6).

Aksi yang digelar BEM Unud bersama Aliansi Bali Bergerak tersebut mengangkat berbagai isu strategis, baik yang bersifat nasional maupun daerah. Sejumlah tuntutan yang disuarakan mencakup persoalan demokrasi, tata kelola pemerintahan, kebijakan fiskal negara, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga dampak kondisi ekonomi global terhadap masyarakat.

Koordinator Lapangan Denpasar Utara, I Ketut Artawal mengatakan aksi tersebut bertujuan memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi Bali tetap aman dan kondusif.

Menurutnya, dukungan diberikan agar program-program pemerintah pusat tetap berjalan dengan baik, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai memberikan manfaat bagi para pelajar.

“Tujuan kami memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto. Kami juga ingin Bali tetap aman dan kondusif. Selain itu kami berharap program MBG tetap berlanjut dan tata kelolanya semakin baik,” ujarnya usai aksi.

Artawal menilai pelaksanaan Program MBG di daerah masih perlu pembenahan, terutama dalam aspek distribusi makanan agar kualitas makanan tetap terjaga ketika diterima siswa.

Ia berharap makanan dapat diterima anak-anak sekolah dalam kondisi baik sehingga tujuan program untuk meningkatkan gizi peserta didik benar-benar tercapai.

Selain MBG, massa juga menyoroti persoalan sampah di Bali yang dinilai perlu penanganan lebih serius. Mereka meminta pemerintah daerah memperkuat tata kelola persampahan agar tidak mengganggu citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia.

“Harapan kami persoalan sampah bisa dikendalikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Bali adalah daerah pariwisata sehingga kebersihan harus menjadi prioritas,” katanya.

Artawal menyebut peserta aksi berasal dari berbagai komunitas masyarakat, termasuk komunitas yang bergerak dalam Program Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG), serta kelompok masyarakat dari sejumlah wilayah di Bali. Ia memperkirakan jumlah peserta mencapai ratusan orang.

Meski tidak diterima di Kantor Gubernur Bali, aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri secara kondusif. 

Untuk itu, Disel Astawa mengaku lembaga DPRD Bali terbuka menerima aspirasi. "Ya menerima aspirasi siapapun kita terima," ujarnya.

Selanjutnya, aspirasi tersebut akan diteruskan ke Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali Harja Astawa menegaskan dewan berkewajiban menerima seluruh aspirasi masyarakat selama disampaikan secara tertib.

"Pada prinsipnya kami sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk menerima setiap aspirasi yang mereka sampaikan. Ini kan rumah rakyat ini, wajar mereka ke sini dan kita wajib untuk menerima itu," ujarnya.

Harja mengaku memahami posisi para demonstran karena dirinya juga pernah menjadi aktivis mahasiswa. Menurutnya, yang terpenting dalam sebuah aksi adalah substansi aspirasi yang disampaikan, bukan formalitas penerimaannya.

"Yang terpenting kan substansinya. Bukan formalitasnya, bukan seremonialnya, substansinya apa," katanya.

Ia menjelaskan terdapat delapan poin aspirasi yang disampaikan massa, yang terbagi dalam isu nasional dan isu lokal. Pada isu nasional, massa meminta pemerintah tetap melanjutkan Program MBG dengan melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Selain itu, massa juga meminta pemerintah bersama DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat pemberantasan korupsi.

Sementara pada isu lokal, massa menyoroti persoalan lingkungan, mulai dari dugaan pembabatan hutan, reklamasi, hingga penegakan aturan yang dinilai belum berjalan maksimal. Persoalan sampah juga menjadi salah satu tuntutan utama yang diminta segera ditangani pemerintah daerah.

Harja mengatakan sebagai bagian dari Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali selama ini telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait berbagai persoalan tata ruang daerah, termasuk yang teranyar dugaan pembangunan villa di kawasan hutan negara.

Namun, Harja menegaskan fungsi dewan hanya sampai pada pengawasan bukan eksekusi, sehingga pelaksanaan rekomendasi itu merupakan kewenangan pemerintah sebagai pihak eksekutif.

"Nah, ini menjadi kewenangan eksekutif. Apakah rekomendasi kami ini ditindaklanjuti? Akhirnya kita ajak bersama-sama untuk mengawasi ini," ujarnya.

Ia memastikan DPRD Bali bersama seluruh fraksi akan meneruskan seluruh aspirasi tersebut kepada instansi terkait, terutama pemerintah pusat.

Polisiti Gerinda ini juga menilai aksi tersebut tidak bertentangan dengan demonstrasi mahasiswa sebelumnya yang mengkritisi MBG. Menurutnya, kedua kelompok sama-sama menghendaki adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program, bukan penghentian program itu sendiri.

Apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk pada pengelola dapur dan mitra penyedia makanan, Harja meminta agar aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang terbukti melanggar.

"Masyarakat berhak mengawasi bersama-sama. Kita ingin kualitas hak dari penerima manfaat itu harus kita jaga," kata Politisi asal Buleleng itu.

Ia menambahkan MBG merupakan program strategis nasional untuk mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045 sehingga pelaksanaannya harus terus diperbaiki tanpa menghilangkan manfaat yang diterima masyarakat.

"Program ini baru. Wajar kalau ada kekurangan. Di sinilah peran masyarakat, peran kami di dewan, untuk selalu memberikan masukan dan evaluasi," pungkasnya. (GAB/002)