Daya Tampung Sekolah Negeri Terbatas, Kresna Budi Dorong Tambah Kuota SMK Pariwisata
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi menyoroti daya tampung sekolah negeri terbatas ditengah tingginya minat masyarakat Buleleng untuk menyekolahkan anak mereka ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang pariwisata.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera direspons melalui kebijakan yang mampu memperluas akses pendidikan bagi calon peserta didik.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi di ruang kerjanya di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Senin, 20 Juli 2026.
Menurutnya, keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi persoalan yang harus segera diatasi agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengoptimalkan kapasitas ruang kelas dengan menambah jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar (rombel).
"Harapannya adalah memaksimalkan ruang kelas. Dari yang semula satu rombel berisi 36 siswa, kita usulkan menjadi 40 siswa. Ini untuk menjawab kegelisahan orang tua dalam mencari sekolah," kata Kresna Budi.
Kresna Budi menjelaskan, tingginya minat masyarakat terhadap jurusan pariwisata merupakan hal yang wajar. Sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali terus membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di sektor pariwisata dan perhotelan.
Selain menambah kuota rombel, Kresna Budi juga mengusulkan agar sekolah yang selama ini kurang diminati dapat dialihkan menjadi SMK berbasis pariwisata. Langkah tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan dunia kerja sekaligus memperluas pilihan pendidikan bagi para siswa.
"Alangkah bagusnya SMA atau SMK yang sepi peminat dirubah menjadi SMK Pariwisata. Ini aspirasi yang akan kita ajukan ke Pemerintah Provinsi Bali untuk menjawab tantangan pendidikan di Buleleng agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah," tegasnya.
Disisi lain, Kresna Budi menilai faktor biaya masih menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta.
Oleh karena itu, DPRD Bali mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan dukungan anggaran kepada sekolah swasta agar beban biaya pendidikan dapat dikurangi dan akses pendidikan menjadi lebih merata.
"Kenapa orang tua ingin anak sekolah di negeri? Karena terbentur biaya. Harapan kita ke depan, Pemprov Bali memberikan kontribusi anggaran ke sekolah swasta supaya siswa di sana tidak perlu membayar lagi atau biayanya lebih ringan," kata Kresna Budi.
Kresna Budi juga mendukung pemerataan kualitas pendidikan melalui kebijakan rotasi guru-guru berprestasi ke sekolah yang masih membutuhkan peningkatan mutu.
Menurutnya, pemerataan tenaga pendidik akan mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah dan menghapus anggapan mengenai sekolah favorit.
"Tugas negara adalah mewajibkan anak-anak sekolah 12 tahun. Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Kadisdik atas kerja samanya selama ini dalam mendistribusikan anak-anak sekolah. Ke depan, kita ingin semua sekolah bagus dan merata," tutupnya. (GAB/WIG)
Kondisi tersebut dinilai perlu segera direspons melalui kebijakan yang mampu memperluas akses pendidikan bagi calon peserta didik.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bali, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi di ruang kerjanya di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Senin, 20 Juli 2026.
Menurutnya, keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi persoalan yang harus segera diatasi agar tidak ada siswa yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengoptimalkan kapasitas ruang kelas dengan menambah jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar (rombel).
"Harapannya adalah memaksimalkan ruang kelas. Dari yang semula satu rombel berisi 36 siswa, kita usulkan menjadi 40 siswa. Ini untuk menjawab kegelisahan orang tua dalam mencari sekolah," kata Kresna Budi.
Kresna Budi menjelaskan, tingginya minat masyarakat terhadap jurusan pariwisata merupakan hal yang wajar. Sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali terus membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di sektor pariwisata dan perhotelan.
Selain menambah kuota rombel, Kresna Budi juga mengusulkan agar sekolah yang selama ini kurang diminati dapat dialihkan menjadi SMK berbasis pariwisata. Langkah tersebut dinilai mampu menjawab kebutuhan dunia kerja sekaligus memperluas pilihan pendidikan bagi para siswa.
"Alangkah bagusnya SMA atau SMK yang sepi peminat dirubah menjadi SMK Pariwisata. Ini aspirasi yang akan kita ajukan ke Pemerintah Provinsi Bali untuk menjawab tantangan pendidikan di Buleleng agar tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah," tegasnya.
Disisi lain, Kresna Budi menilai faktor biaya masih menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam memilih sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta.
Oleh karena itu, DPRD Bali mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan dukungan anggaran kepada sekolah swasta agar beban biaya pendidikan dapat dikurangi dan akses pendidikan menjadi lebih merata.
"Kenapa orang tua ingin anak sekolah di negeri? Karena terbentur biaya. Harapan kita ke depan, Pemprov Bali memberikan kontribusi anggaran ke sekolah swasta supaya siswa di sana tidak perlu membayar lagi atau biayanya lebih ringan," kata Kresna Budi.
Kresna Budi juga mendukung pemerataan kualitas pendidikan melalui kebijakan rotasi guru-guru berprestasi ke sekolah yang masih membutuhkan peningkatan mutu.
Menurutnya, pemerataan tenaga pendidik akan mengurangi kesenjangan kualitas antar sekolah dan menghapus anggapan mengenai sekolah favorit.
"Tugas negara adalah mewajibkan anak-anak sekolah 12 tahun. Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Kadisdik atas kerja samanya selama ini dalam mendistribusikan anak-anak sekolah. Ke depan, kita ingin semua sekolah bagus dan merata," tutupnya. (GAB/WIG)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Pengelola Bandara Ngurah Rai Tingkatkan Kualitas Pelayanan
