Rampingkan Ratusan BUMN, Presiden Prabowo Meski Harus Out of the Box Berantas Korupsi
Rampingkan Ratusan BUMN, Presiden Prabowo Meski Harus Out of the Box Berantas Korupsi
Admin -
atnews
2026-07-24
Bagikan :
Pengamat Sosial Politik Putu Suasta (ist/Atnews)
Denpasar (Atnews) - Pengamat Sosial Politik Putu Suasta menyoroti perilaku korupsi yang sudah mewabah.
Situasi itu merupakan penyakit masyarakat yang menghambat berbagai program dan pelaksanaan visi misi pemerintah. Karena itu, perlu upaya radikal dan berani untuk segera membasminya.
Hal itu disampaikan Putu Suasta yang juga Alumni UGM dan Cornell University di sela-sela Round Table Discussion bertajuk "Ratusan BUMN Ditutup Paksa, Pertaruhan Terakhir Penyelamatan Unit Bisnis Negara" yang digelar Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored di Hotel Prama Sanur, Denpasar, Rabu (22/7/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Unpar Parahyangan A. Samrin, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Universitas Pendidikan Nasional I.B. Raka Suardana, Peneliti Nagara Institute Edi Sewandono, Guru Besar FEB Universitas Udayana I Wayan Suartana, serta Anggota Komisi VI DPR RI I Gde Sumarjaya Linggih.
Acara itu digemar dalam rencana pemerintah merampingkan badan usaha milik negara (BUMN) dari sekitar 700-an menjadi sekitar 350 perusahaan mendapat dukungan berbagai kalangan.
Menurutnya, dampak korupsi saat ini sudah sangat sistemik dan merusak. “Perilaku koruptif di sektor bisnis seperti BUMN telah merambah ke ranah penegak hukum. Ini berimbas pada rusaknya sistem, melemahnya daya ekonomi masyarakat, hilangnya kepercayaan investor, dan melemahnya semangat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ia merusak segala sendi positif untuk kemajuan bangsa dan masyarakat,” tegasnya.
Putu menilai kondisi korupsi yang sedemikian parah telah membuat masyarakat apatis dan terperangah. Pasalnya, berbagai kasus tangkap tangan justru dilakukan oleh mereka yang dipercaya dan terpilih lewat mekanisme demokrasi. Belum lagi konflik antar lembaga penegak hukum sebagaimana kita saksikan belakangan ini.
“Dalam konteks BUMN, kita menyaksikan banyak kasus korupsi para pejabat yang menguap begitu saja. BUMN-nya kolaps, sementara mantan pejabatnya sukses bermewah ria” katanya.
Karena itu, Putu mendorong adanya keteladanan dari pemimpin.
“Integritas adalah modal utama pemimpin untuk memberantas korupsi. Kalau pemimpinnya bersih, berani, dan memberi teladan, maka sistem akan ikut bersih. Tanpa integritas, aturan sehebat apa pun akan dijebol juga,” ujarnya.
Putu juga menyarankan agar Indonesia mencontoh beberapa negara yang pemimpinnya berhasil memberantas korupsi dari hulu.
“Seperti Deng Xiaoping di China yang tegas mengatakan ‘tidak peduli kucing putih atau hitam, yang penting dapat menangkap tikus’. Kita berharap dan mendukung tindakan tegas, berani, dan tidak pandang bulu dari Presiden Prabowo, meski harus out of the box,” ujar Putu Suasta.
Maka dari itu, pihaknya mendukung Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi.
Sementara itu, Peneliti Nagara Institute Mohamad Dian Revindo mengatakan restrukturisasi, streamlining, maupun perampingan BUMN merupakan langkah yang baik dan layak didukung.
Untuk itu, Revindo menilai pemerintah perlu memisahkan secara tegas BUMN yang berorientasi menghasilkan keuntungan dengan BUMN yang mendapat penugasan pembangunan.
Sedangkan, Anggota Komisi VI DPR RI I Gde Sumarjaya Linggih mengatakan pembentukan Danantara membawa perubahan dalam tata kelola keuangan BUMN.
Ia juga mengungkapkan besarnya dampak restrukturisasi terhadap jajaran pengurus perusahaan.
Dalam forum ini, pihaknya membahas berbagai tantangan yang dihadapi BUMN, mulai dari restrukturisasi, tata kelola perusahaan, hingga langkah-langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.
Menurutnya, apabila sekitar 750 BUMN dirampingkan dan setiap perusahaan memiliki rata-rata lima direksi dan lima komisaris, maka sekitar 7.500 jabatan direksi dan komisaris akan terdampak.
"Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut membutuhkan keberanian politik karena menyangkut banyak kepentingan," ujarnya.
Ia juga mngucapkan terima kasih kepada Nagara Institute atas kepercayaannya. "Semoga gagasan yang lahir dari forum ini dapat menjadi masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih baik ke depan," pungkas.(Z/001)