Ladang Pengabdian Akademis; DHI Matangkan Policy Paper Bali Peduli Jiwa dan Grand Design Pendidikan Hindu

Denpasar (Atnews) - Akademisi yang tergabung dalam Dosen Hindu Indonesia (DHI) menggelar rapat curah gagasan untuk mematangkan policy paper dan Grand Design Sistem Pendidikan Hindu Indonesia.

Kegiatan berlangsung secara hibrida dari House of Sidhakarya, Jalan Nangka, Denpasar, Sabtu (25/7/2026), serta diikuti akademisi dari berbagai perguruan tinggi secara luring dan daring.

Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal DHI, Prof. Ni Kadek Surpi Arya Dharma. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa penyusunan policy paper dan grand design harus ditempatkan sebagai ladang pengabdian akademis.

Pengetahuan dan hasil penelitian para akademisi tidak semestinya berhenti di ruang kuliah maupun publikasi ilmiah, tetapi perlu diterjemahkan menjadi rekomendasi yang mampu menjawab persoalan masyarakat.

Menurutnya, kekuatan akademisi terletak pada kemampuan membaca masalah secara objektif, menguji gagasan dengan data, serta merumuskan jalan keluar yang dapat dilaksanakan.

Karena itu, kedua dokumen tersebut diharapkan tidak menjadi rumusan normatif semata, melainkan berkembang menjadi pijakan kebijakan yang memiliki sasaran, peta jalan, pembagian tanggung jawab, dan indikator keberhasilan yang terukur.

Salah seorang pengurus DHI, Dr. dr. I Gusti Ngurah Putra Eka Santosa,M.Fis, akademisi asal Unmas Denpasar sekaligus Ketua Canakya Pasemetonan Ageng Trah Shri Arya Sentong memandang policy paper memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara temuan akademis dan proses pengambilan kebijakan.

Dokumen tersebut diperlukan untuk menyederhanakan persoalan yang kompleks, menjelaskan urgensi tindakan, serta menawarkan pilihan kebijakan yang dapat dipertimbangkan pemerintah dan pemangku kepentingan.

Ketua Tim Perumus Policy Paper, Jero Jemiwi, menyampaikan bahwa kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diperkuat secara nasional, terutama di tengah menguatnya persoalan kesehatan dan kerapuhan mental.

Pembangunan manusia, menurutnya, tidak cukup hanya diukur melalui kompetensi akademik dan produktivitas ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan ketahanan psikologis, kualitas relasi sosial, serta kemampuan individu menghadapi tekanan kehidupan.

Policy paper yang dibahas mengembangkan dua gagasan yang saling menguatkan, yakni “Bali Peduli Jiwa” dan “Mandala Pemulihan Jiwa”. Bali Peduli Jiwa diarahkan menjadi kebijakan pencegahan bunuh diri yang cepat, terpadu, dan berbasis wilayah. 

Sementara itu, Mandala Pemulihan Jiwa dirancang untuk memperkuat daya lenting umat melalui dukungan komunitas dan psikospiritual yang terhubung dengan layanan kesehatan profesional.

Forum menilai penanganan krisis kejiwaan tidak dapat dibebankan hanya kepada fasilitas kesehatan. 

Keluarga, banjar, desa adat, pura, penyuluh agama, organisasi keumatan, akademisi, dan pemerintah perlu dihubungkan dalam satu sistem deteksi dini, pengamanan, rujukan, serta pendampingan berkelanjutan.

DHI juga menekankan bahwa pendekatan spiritual tidak dimaksudkan untuk menggantikan diagnosis maupun terapi klinis. Dukungan agama dan komunitas harus menjadi pintu masuk yang aman menuju pertolongan profesional.

Pelaksanaannya wajib menjaga kerahasiaan, menghindari penghakiman, dan menghapus stigma terhadap individu maupun keluarga yang sedang menghadapi krisis kejiwaan.

Diskusi berlangsung dinamis ketika para peserta mengemukakan berbagai kasus yang ditemukan di lapangan. Kasus-kasus tersebut tidak hanya dibahas sebagai pengalaman individual, tetapi dianalisis untuk menemukan pola persoalan, kelemahan sistem pelayanan, hambatan rujukan, serta kemungkinan solusi yang dapat diterapkan sesuai kondisi masyarakat.

Selain isu kesehatan jiwa, pertemuan membahas Grand Design Sistem Pendidikan Hindu Indonesia. Rancangan ini mengusung visi pendidikan yang berakar pada Dharma, bertumbuh melalui inovasi, dan berkelanjutan bagi pembangunan peradaban.

Grand design tersebut berupaya mengintegrasikan warisan gurukula dan mandala kadewaguruan dengan kekuatan pendidikan modern. Nilai keteladanan, kedekatan hubungan guru dan murid, kehidupan komunitas, kedisiplinan, pelayanan, kebudayaan, dan spiritualitas dipadukan dengan ilmu pengetahuan, profesionalisme, perlindungan anak, kebebasan akademik, literasi digital, serta kecerdasan buatan.

DHI berpandangan bahwa tantangan pendidikan Hindu tidak semata-mata terletak pada materi maupun metode pembelajaran. Persoalan yang lebih mendasar adalah masih lebarnya jarak antara pengetahuan agama dan perilaku nyata.

Pendidikan Hindu karena itu perlu bergerak dari sekadar pemindahan pengetahuan menuju proses pembentukan manusia secara utuh.

Profil manusia yang hendak dibangun melalui grand design tersebut adalah manusia Hindu yang dharmika, berintegritas, kritis dan ilmiah, matang secara spiritual, berbudaya, cakap menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan, memiliki kesadaran ekologis, inklusif, produktif, serta berorientasi pada pelayanan.

Rancangan itu juga menempatkan pendidikan sebagai proses sepanjang hayat, mulai dari keluarga, pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pasraman dan widyalaya, perguruan tinggi, pendidikan masyarakat, hingga ekosistem pembelajaran digital.

Pertemuan di House of Sidhakarya menjadi ruang konsolidasi pengetahuan dan pengalaman para akademisi Hindu dari berbagai disiplin dan perguruan tinggi.

Melalui pembahasan yang kritis dan berbasis kasus lapangan, DHI berupaya memastikan policy paper dan grand design memiliki relevansi sosial serta dapat diterjemahkan menjadi kebijakan dan program nyata.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan posisi DHI sebagai komunitas akademis yang tidak hanya menghasilkan gagasan, tetapi juga mengambil bagian dalam penyelesaian persoalan umat dan bangsa. 

Kesehatan jiwa dan pendidikan ditempatkan sebagai dua fondasi penting untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, berkarakter, berpengetahuan, dan mampu menghadapi perubahan zaman (Z/002)