DPD PUTRI Ajukan Usulan Subsidi Bagi Pengusaha Taman Rekreasi

Denpasar (Atnews) - Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI)  Bali I Gusti Agung Ayu Inda Trimafo Yudha menemui Wakil Gubernur Bali yang Ketua Prof Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati yang Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di Denpasar, Kamis (30/4).

Pertemuan itu untuk mengharapkan Gubernur Bali Wayan Koster sebagai authoritas tertinggi di Pulau Dewata. 

Dengan membantu mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat melalui klKementriaan Pariwisata dan Kehutanan maupun pihak terkait untuk memberikan keringanan dalam pengelolannya. 

Usulan itu berupa pemberian subsidi pengelolaan taman kreasi yang ada di Pulau Dewata untuk menjaga konservasi hewan dan binatang tersebut. 

Hal itu untuk dalam menindaklanjuti program Presiden Joko Widodo dalam memberikan stimulus kepada para pengusaha.

Pada kesempatan itu, pihaknya telah membawa surat resmi mengenai usulan DPD Putri yang juga ditembuskan kepada Kementrian Pariwisata.

Dalam pengelolaan taman rekreasi tentunya dibutuhkan pemeliharaan binatang-binatang atau hewan konservasi yang memerlukan perawatan serius yang patut dilindungi oleh negara.

Biaya pemeliharaan tersebut cukup besar, tentunya dirasakan oleh pengusaha akibat dampak pandemi melanda dunia, termasuk Bali.

Kondisi itu mengakibatkan penutupan usaha dan terhentinya kunjungan wisatawan dalam mendukung kebijakan dan himbauan pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19.

Selain usaha taman rekreasi, daya tarik wisata (DTW), mall maupun museum tergabung dalam organisasi PUTRI tentunya telah memperkerjakan lebih dari 20.000 orang mulai dari unsur pegawai administrasi, marketing hingga pegawai operasional. 

Pelaku usaha yang tergabung tentunya telah berkontribusi kepada pendapatan devisa negara, dalam kondisi saat ini pentingnya kebijakan yang memberikan perhatian kepada para pelaku usaha yang telah berupaya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

Mengingat kondisi usaha dibangun dengan berbagai upaya, tentunya tidak sedikit dibangun dari hutang.

Untuk itu, pemerintah dapat memberikan perhatian serius dalam menopang berjalannya perekonomian daerah dan negara. (ART/001)