Pro Kontra PKM Denpasar, Diminta Siapkan Pangan Warga dan Persiapan Matang 

Denpasar (Atnews) - Anggota Komite I Bidang Hukum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Gusti Ngurah Arya Wedakarna meminta Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan kebutuhan pangan warga. 

Dalam penerapan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat (PKM) di Wilayah Desa, Kelurahan, dan Desa Adat Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah Kota Denpasar tertanggal  30 April 2020 Nomor : 180/383/HK.

PKM yang akan berlangsung selama 30 hari mulai tanggal 15 Mei-14 Juni mendatang. 

Penerapan PKM sudah setengah PSBB atau sudah semi lockdown maka sudah sepatutnya menyiapkan sembako atau kebutuhan dasar setengah juta lebih penduduk Denpasar. 

"Kalau belum siap ya jangan dilaksanakan, atau sekalian ajukan PSBB agar sembako jelas, anggarannya jelas," kata Wedakarna di Denpasar, Senin (11/5).

Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat mengayomi masyarakat dengan baik dan menyiapkan semua komponen yang dibutuhkan. 

Apabila hal itu tidak dilaksanakan dikhawatirkan hanya ingin memanfaatkan Desa Adat semata. 

Hal itu tentu menimbulkan kecurigaan dari masyarakat, bahkan dirinya setiap hari, mendaptkan curhatan rakyat diseputaran  cicilan, SPP Sekolah, PHK, kesehatan, kredit, sembako, dan “nyejer pejati”. 

Dengan demikian, pihaknya  baru sadar ketahanan ekonomi orang Bali sangat lemah, mungkin sebagian besar tidak memiliki tabungan dan dana taktis, bisa jadi dulu terbuai akan pariwisata dan kemegahan adat istiadat yang hedonis. 

Tetapi terlepas dari semua masalah rakyat (dan rakyat tidak pernah salah ), ternyata ada oknum pemimpin - pemimpin eksekutif dan birokrasi yang dari pandangannya “tidak serius” membantu kaum marhaen. 

Jangankan masalah membuka lapangan pekerjaan, mengirim sembako ke masing-masing warga saja tidak mampu, waktu habis untuk pendataan. 

"Benar-benar keterlaluan dan saya kira, ini tidak bisa dibiarkan, rakyat harus bergerak, ingatkan kembali revolusi mental, dan sudahi menghamba pada pemimpin yang lambat siapapun itu," ungkapnya. 

Sementara itu, Kelian Banjar Adat Sakah, Kepaon Desa Pemogan AA. Gede Agung Aryawan mengharapkan pelaksanaan PKM di Kota Denpasar perlu persiapan matang dan terukur secara akademis. 

Upaya itu agar adanya sinergi terutama pada personil yang menjaga posko oleh aparat negara, pemerintah dan pecalang Desa Adat.

Selain itu,  PKM Kota Denpasar berbasis Adat,  seharusnya menyiapkan APD yang memadai, anggaran makan-minum, asuransi tanggungan kesehatan dan sembako untuk anak-istri para Pecalang Satgas Gotong Royong di tiap Banjar. 

Sejatinya pecalang siap ngayah, teapi untuk waktu panjang selama 30 hari tidak mungkin bisa ngayah dengan anggaran swadaya. 

Ngayah dan tindih tanah kelahiran itu jiwa dan darah pecalang, tetapi para pemimpinnya yang buat kebijakan harus punya hati dan rasa kemanusiaan. 

Hal utama saat ini adalah kesehatan dan keselamatan nyawa manusia, tentu di dalam nya ada juga petugas dan paramedis yang manusia juga. 

Seharus tetap mengacu pada konsep Ngayah dan pemimpin juga punya hati nurani menyiapkan logistik para pecalang mulai dari APD, Masker, makan-minum dan biaya bensin untuk personil pecalang.

"Coba kita lihat birokrasi, kalau buat team tentang kegiatan, pasti ada anggaran makan-minum, biaya bensin, dan honor," ujarnya. 

Namun pada saat pandemi  Covid-19 yang merupakan bencana, pecalang hanya butuh anggaran makan-minum, APD & jaminan asuransi kesehatan.

Oleh karena tidak ada yang bisa menjamin pecalang tidak bisa tertular sebagai Garda Terdepan. Jaminan kesehatan dan resiko kerja sebagai Satgas harus disiapkan anggarannya.

Saat ini pemimpin sedang diuji, bagaimana mental dan intelektualnya dalam kondisi darurat ini. 

Begitu juga dalam menjalankan sanksi Adat,  personil yang utama adalah pecalang.

"Jadi pelaksana inti PKM ini harus kita akui jujur adalah pecalang. Jadi tidak elok kalau dalam personal team ada komponen yang ngayah sebulan, tapi anggaran makan-minum saja masih dalam kajian. Anak bawang dalam upah kerja, tapi sebagai pemain utama ini yang sangat miris," tegasnya. 

Meskipun kebijakan pemerintah, masyarakat Bali pasti mengikuti walaupun ada pro - kontra dalam pelaksanaannya, semua berjuang untuk keselamatan nyawa manusia Bali. 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) sembako pasti juga sangat di butuhkan, maka gotong-royong dalam konsep Tri Hita Karana hubungan manusia dengan manusia dalam beryadnya. 

Perbuatan baik dan mau berbagi adalah rasa bhkati kita sebagai Umat Beragama. Karena sesungguhnya memeberi masyarakat kurang mampu untuk makan pahalanya sangat besar,.

Akan tetapi jika anggaran pemerintah dalam APBD ada, rakyat sampai kelaparan maka dosa besar bagi pemimpin itu sendiri, jadi lebih parah lagi itu.

Ssedangkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kota Denpasar Dewa Gede Rai mengaku sedang merampungkan petunjuk teknis dan pedoman teknis PKM maupun pembangunan pos-pos pantau. 

Dengan membangun 11 titik pos pantau yakni Pos Pantau Induk terletak di Umanyar - Ubung, Pos 1 Ayani di Jalan Ahmad Yani utara (Indomaret Darmasaba), Pos 2 Mahendradata di trafic light Gunung Salak, Pos 3 Catur Muka, Pos 4 Imam Bonjol di trafic light Pulau Galang, Pos 5 Biaung di Jalan Prof IB Mantra, Pos 6 Mina di Jalan Antasura, Pos 7 Penatih di Jalan Trengguli, Pos 8 Tohpati di pos polisi trafic light Tohpati, Pos 9 Diponegoro di tempat pameran Sesetan, Pos 10 Gatsu di Jalan Gatot Subroto (perbatasan Denpasar dengan Badung).

Strategi itu diterapkan sesuai dengan kebutuhan daerah dan trend perkembangan kasus.

Meskipun rencana PKM sebulan akan terus dievaluasi apa akan dilonggarkan ataupun ada opsi lain tergantung pada perubahan perkembangan kasus. 

Ia mengakui praktek PKM sejatinya sudah dilakukan lebih dahulu sebelum terbit Perwali tersebut baik penutupan obyek wisata, tempat-tempat umum, murid belajar dari rumah.

Dengan Perwali sehingga ada payung hukum yang jelas, pihaknya tidak akan melalukan penutupan hanya membatasi baik warga keluar masuk Denpasar. 

Aktivitas perkantoran maupun perekonomian tetap berjalan dengan cacatan menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. 

Sasaran yang akan dibidik yakni pengendara tanpa masker, kerumunan massa, jam operasional toko, pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas, kendaraan roda empat yang penuh penumpang, kendaraan barang, pengendalian angkutan daring (online), cek suhu tubuh yang dilakukan secara sampling, pedagang bermobil dadakan hingga pergerakan pulang kampung (mudik).

Dalam pelaksana tersebut akan menyiapkan konsumsi bagi petugas. Sedangkan keseluruhan masyarakat Denpasar belum mampu diberikan bantuan atau kebutuhan pokok karena tetap disesuaikan dengan aturan berlaku dan kondisi keuangan daerah. 

Guru Besar Universitas Udayana Prof I Wayan Windia meminta pemerintah juga harus terbuka berkait dengan anggaran yang tersedia. Dengan demikian rakyat pasti akan berpartisipasi.

Pada saat-saat seperti ini seharusnya semuanya memberi kepada negara. Kalau Pemkot sudah memberikan konsumsi kepada petugas maka hal itu sudah bagus. 

"Kita jangan meminta yg berlebihan kepada pemerintah," tutupnya. (ART/WW/001)