2021-05-04 19:31:26

MKKBN Minta Dialog untuk Cabut SKB MDA-PHDI Bali 

Pendidikan Oleh: Artaya

Denpasar (Atnews) - Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN) mengharapkan segera adanya dialog dengan Majelis Desa Adat (MDA) Bali dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali.
Upaya itu untuk mencabut SKB Nomor 106/PHDI-Bali/XII/2020 dan Nomor 07/SK/MDA-Prov Bali/XII/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Pengembang Ajaran Sampradaya Non Dresta Bali.
Akibat adanya SKB tersebut dinilai telah menimbulkan kekisruhan yang berujung terjadinya penutupan Ashram Krisna Balaram di Jalan Pantai Padang Galak pada beberapa waktu lalu.
Hal itu disampaikan ketika Ketua MKKBN I Ketut Nurasa ketika melakukan somasi tertulis yang ditujukan kepada MDA Bali yang diterima staf setempat di Denpasar, Selasa (4/5).
Sedangkan dan PHDI Bali yang suratnya diterima oleh Wakil Ketua Bidang Agama, Spiritual dan Kesulinggihan PHDI Bali Pinandita Drs Ketut Pasek Swastika.
Menurutnya, Keputusan Bersama tersebut, justru dalam pelaksanaannya dilakukan secara sewenang-sewenang oleh yang mengaku elemen Hindu, maupun yang dilakukan oleh bandesa adat (pimpinan desa adat) sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.
Nurasa menambahkan, di SKB itu dalam isinya menyebutkan pembatasan kegiatan pengembangan ajaran sampradaya non-dresta di Bali, namun realita di lapangan justru sampai kegiatan penutupan ashram (persekusi maupun eksekusi), pelarangan dengan cara-cara yang arogan dan pemasangan spanduk sejumlah tempat yang didasarkan pada SKB tersebut.
"Kalau dilihat dari sisi hukum, untuk melakukan eksekusi lahan itu tentu harus melalui putusan pengadilan," ucap pria yang juga berprofesi sebagai advokat itu.
Perkumpulan International Society for Krishna Consciousness (ISKCON) di Indonesia juga telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Agama dan mendapatkan pengayoman dari PHDI Pusat.
Pihaknya juga sangat keberatan terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua PHDI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana yang menyatakan Sampradaya adalah non-dresta Bali di Bali.
"Pada kenyataannya, pengikut Sampradaya adalah umat Hindu di Bali yang masih menjadi warga adat di wewidangan (wilayah) tempat tinggalnya dan mengikuti kegiatan adat. Selain itu, masih punya Pura dan sembahyang ke Pura, dan hanya dalam Sampradaya belajar dan menekuni kitab suci agama Hindu yaitu Veda," ujarnya.
Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara berpandangan apabila permasalahan ini tidak segera mendapatkan suatu kesepakatan, maka dapat diduga permasalahan akan melebar, yang dapat menimbulkan konflik horisontal.
Untuk itu diperlukan dialog dalam mencari solusi agar masyarakat tetap terayomi sesama elemen Hindu sehingga Bali tetap damai. 
"Dengan penuh kerendahan hati, kami warga MKKBN mengharapkan adanya dialog antara para pihak dan elemen Hindu yang sah dan terkait. Apabila dalam waktu 7 X 24 jam, MDA dan PHDI Bali tidak mencabut Keputusan Bersama tersebut, maka kami dengan alat bukti yang cukup akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Agama, Spiritual dan Kesulinggihan PHDI Bali Pinandita Ketut Pasek Swastika menerima somasi tertulis tersebut dan diteruskan kepada Ketua PHDI. 
"Kami kali ini sebatas menerima, yang kebetulan kami berada di kantor. Selanjutnya akan kami sampaikan pada Ketua PHDI Bali dengan Sekretaris, nanti Beliau yang akan meneruskan sesuai dengan kebijakan yang ada," ucap Pasek Swastika.
Menurut dia, di PHDI Bali ada tiga organ yakni Pengurus Harian, Paruman Walaka, Paruman Pandita. Apa-apa yang perlu dibahas terkait dengan hal-hal yang urgen nanti dibahas di Paruman Walaka, setelah itu disampaikan ke Pandita yang akan memutuskan.
"Semua kebijakan, keputusan, ada di Paruman Pandita atas pembahasan di Walaka. Kami ini ujung tombaknya," ujar Pasek Swastika.
Namun  MDA maupun PHDi Bali belum bisa menanggapi somasi tersebut saat dihubungi via pesan WhatsApp. 
Seperti sebelumya diketahui, sejumlah ashram ditutut, salah satunya di Desa Adat Kesiman menutup Ashram Krishna Balaram di Jalan Pantai Padang Galak, Kesiman, Denpasar Timur pada Minggu (18/4/2021). 
Penutupan dilakukan Jro Bendesa Adat Kesiman I Ketut Wisna didampingi prajuru adat dan pacalang serta dihadiri berbagai komponen masyarakat dari Forum Komunikasi Taksu Bali, karena Ashram tersebut diduga mengembangkan ajaran Sampradaya non dresta Bali, sehingga dinilai menyimpang dari ajaran Agama Hindu. 
Sementara proses penutupan berjalan kondusif dijaga aparat keamanan. Saat dikonfirmasi, Ketut Wisna mengungkapkan, penutupan dilakukan karena aktivitas di Asram Krisna Balaram bertentangan degan dresta adat Bali di wewidangan (wilayah) Desa Adat Kesiman. (GAB/ART/WW/001)

Baca Artikel Menarik Lainnya : Bali Keluarkan SE NO: 4253 Tahun 2020