Sekda Suyasa Pantau Pelaksanaan WFH - WFO di Lingkup SKPD
Banner Bawah

Sekda Suyasa Pantau Pelaksanaan WFH - WFO di Lingkup SKPD

Artaya - atnews

2021-07-09
Bagikan :
Dokumentasi dari - Sekda Suyasa Pantau Pelaksanaan WFH - WFO di Lingkup SKPD
Slider 1
Buleleng (Atnews) - Upaya untuk mengurangi aktivitas masyarakat di tengah meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Buleleng terus dilakukan Satgas Covid-19 Kabupaten Buleleng. Pengawasan di lingkup SKPD Pemkab. Buleleng pun dilakukan  seiring diberlakukannya penyesuaian system kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sekretaris Satgas Covid-19 Drs. Gede Suyasa,M.Pd didampingi Kepala Dinas Kominfosanti Ketut Suwarmawan S.STP,M.M melakukan peninjauan di beberapa SKPD, Jumat(9/7)
Gede Suyasa yang juga Sekda Buleleng mengatakan, sesuai Inmendagri 15 tahun 2021, SE Gubernur Bali dan SE Bupati Buleleng, bahwasannya SKPD sektor kritikal seperti BPBD, Dinas Kesehatan, RSUD Buleleng, RSUD Tangguwisia kelas D, Giri Emas, Puskesmas se-Kabupaten Buleleng, Satpol PP dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diberlakukan 100% work from office (WFO).
Lebih lanjut untuk sektor essensial seperti Dinas Perijinan, Disdukcapil, Dinas Lingkungan Hidup  dan bidang atau perangkat yang mengeluarkan rekomendasi perijinan diberlakukan WFO 25% dengan prokes secara ketat. “ Di luar kedua sektor itu SKPD melaksanakan WFH 100%. 
Namun karena kegiatan yang sangat mendesak dan sesuai Inmendagri juga yang WFH dibolehkan ke kantor dengan surat tugas. Surat tugas ini yang menentukan boleh ngantor atau tidak, jika pas kena sidak tidak menunjukkan surat tugas akan disuruh pulang,” jelasnya.
Ditambahkan oleh Sekda Suyasa, Satgas Covid-19 akan terus lakukan pengawasan selama PPKM Darurat ini, tidak hanya pegawai namun masyarakat di pos-pos yang kita dirikan atau titik-titik tertentu guna mengurangi aktivitas masyarakat sehingga dapat menekan penularan Covid-19 di Buleleng.
“Hari ini dibeberapa titik dikota juga dilakukan pengawasan terhadap pegawai dan masyarakat dengan cara yang lebih humanis lebih edukatif, namun beberapa hari kedepan akan dilakukan lebih tegas,”tandasnya (WAN/001)

Baca Artikel Menarik Lainnya : Gerakan Desa Damai

Terpopuler

Menanti Bukti Nyata Wacana Koster, Pengamat: Jangan Hanya 'Omon-Omon' Bela Petani Bali!

Menanti Bukti Nyata Wacana Koster, Pengamat: Jangan Hanya 'Omon-Omon' Bela Petani Bali!

Jangan Lewatkan! Kemnaker Buka Sertifikasi Kompetensi Gratis bagi Lulusan Pemagangan 2025 Batch 3

Jangan Lewatkan! Kemnaker Buka Sertifikasi Kompetensi Gratis bagi Lulusan Pemagangan 2025 Batch 3

Sewa Pertokoan di Dalung

Sewa Pertokoan di Dalung

Rawan Perlintasan Ilegal, Sinergi Imigrasi dan ITB Inisiasi 'Pagar Digital'Patroli Drone untuk Pengawasan Perbatasan

Rawan Perlintasan Ilegal, Sinergi Imigrasi dan ITB Inisiasi 'Pagar Digital'Patroli Drone untuk Pengawasan Perbatasan

Indonesia Emas 2045: Wapres Gibran Dorong Peningkatkan Kapasitas Generasi Muda Hindu di GHBC 2026

Indonesia Emas 2045: Wapres Gibran Dorong Peningkatkan Kapasitas Generasi Muda Hindu di GHBC 2026

Rekayasa Sosial untuk Hindu yang Inklusif dan Adaptif

Rekayasa Sosial untuk Hindu yang Inklusif dan Adaptif