Gubernur Koster: Program CSR BUMN dan Swasta Belum Begitu Terlihat

Denpasar 8/5 (Atnews) - Pemerintah Provinsi Bali tengah serius menata fundamental pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang dilaksanakan dengan konsep kearifan lokal melalui visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" demi terwujudnya Bali Era Baru. 

Terdapat lima bidang prioritas pembangunan Bali dengan didukung pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi. Untuk menyukseskan program tersebut, dibutuhkan dukungan semua pihak agar pembangunan Bali ke depan bisa sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima silaturahmi Ida Bagus K Subagia selaku Pimpinan Wilayah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Denpasar (Bali-Nusra) yang baru di ruang tamu Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (8/5) siang.

Mengawali pembicaraan, Gubernur Koster mengajak BRI untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung visi pembangunan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

Secara khusus, Koster ingin agar program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki oleh BRI bisa dimanfaatkan dengan lebih terarah. Menurut Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, selama ini program CSR yang dilaksanakan oleh BUMN maupun swasta tidak begitu terlihat. Ia berharap, ke depan program tersebut bisa lebih terarah pemanfaatannya.

"Khususnya untuk program CSR, saya ingin lebih terarah pemanfaatannya. Saat ini kan tidak begitu terlihat CSR yang diberikan. Ke depan Pemprov akan membuatkan design program dan BRI yang mendanainya. Contohnya, kita akan membangun infrastruktur jalan, nanti BRI atau BUMN lain bisa bergabung untuk mendanainya. Jadi kan kelihatan program CSR dari kalian, tidak seperti sekarang, kecil-kecil tidak terlihat. Ke depan akan kita buatkan program dan desainnya, sehingga nanti mendapat apresiasi dari masyarakat, karena dirasakan manfaatnya secara luas," ujarnya.

Selain itu, Koster juga mengajak BRI untuk ikut ambil bagian dalam bidang prioritas pembangunan Bali lainnya, seperti pada bidang pangan. Dikatakan Koster, saat ini tengah dikeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali. BRI diharapkan bisa membantu permasalahan permodalan yang dialami oleh masyarakat.(*/ika)