Amlapura, 12/6(Atnews) - Rapat antara TAPD (Tim Anggaran Pemkab Karangasem) dengan Badan anggaran DPRD berlangsung panas.
Rapat yang dilakukan di ruang Sidang DPRD dipimpin Ketua Bangar yang juga Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi.
Dalam kesempatan itu beberapa anggota Badan anggaran mempertanyakan kecil kemungkinan Eksekutif berhasil menepati target PAD tahun 2019.
Selain itu Dewan juga mengaku heran kepada PAD tahun 2020 dipasang menurun dari tahun 2019. Rapat koordinasi dari eksekutif dipimpin Sekda Karangasem, I Gede Adnya Mulyadi.
Nampak hadir juga beberapa OPD penghasil diantaranya Kadis Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Setda Karangasem Nengah Mindra dan juga Kepala Babelitbagda I Made Sujana Erawan serta asisten 1 Setda Karangasem I Wayan Sutapa. Di kubu Dewan hadir semua pimpinan dan anggota Badan anggaran, kecuali Wakil Ketua DPRD asal Gerindra IB Adnyana.
Ketua DPRD Karangasem, Nengah Sumardi pesimis kalau eksekutif akan mempu memenuhi target PAD. Ini bisa terlihat dari target PAD Galian C dipasang Rp 81 miliar namun sampai saat ini baru masuk sekitar Rp 60 miliar. Begitu juga dengan target dari retribusi Pariwisata juga baru setengahnya yang tercapai.
Dengan kondisi seperti itu Sumardi kurang yakin kalau pemerintah mampu memenuhi target PAD yang dipasang Rp 276 miliar tahun 2019.
Penjelasan dari Sekda Adnya Mulyadi PAD tahun 2020 juga dipasang menurun. Dengan demikian APBD Karangasem juga lebih rendah dari tahun 2019. PAD sendiri tahun 2020 dipasang Rp 257 miliar mengalami penurunan Rp 18 miliar dari tahun 2019.
Untuk lain lain pendapatan yang sah juga menurun dari Rp 4 miliar tahun 2019 menjadi 2,9 miliar lebih tahun 2020. Untuk Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 1,6 Triliun dan ditahun 2020 menjadi Rp 1,5 triliun lebih.
Belanja modal untuk induk juga menurun. Tahun 2019 belanja modal di APBD Induk sebesar Rp 94,5 miliar turun menjadi Rp 28,7 miliar tahun 2020.
Hal yang sama juga terjadi pada belanja langsung tahun 2010 yang semula Rp 766,4 miliar menjadi Rp 597,1 miliar tahun 2020. Dan untuk belanja hibah tahun 2020 akan ada Pilkada.
Belanja hibah pun cukup besar. Diantaranya usulan dari KPU, Polres, Kodim dan Bawaslu untuk Pilkada 2020 sudah masuk. Sekda sendiri mengakui sudah dilakukan pembahasan awal terkait anggaran Pilkada tersebut.
Tahun 2020 Bawaslu Karangasem mengajukan anggaran Rp 9,7 miliar namun dari kajian SKPD mengarah ke Rp 9,4 miliar. KPU Mengajukan anggaran Rp 39,4 miliar dari kajian SKPD disepakati Rp 31,5 miliar dan hasil rapat TAPD menjadi Rp 31 miliar.
Polres Karangasem mengajukan anggaran Rp 17 miliar dan hasil rapat TAPD menjadi Rp 11,3 miliar sementara Kodim Karangasem mengajukan anggaran Rp 3,7 miliar oleh TAPD menjadi Rp 3,3 miliar. Total anggaran hibah tahun 2020 sekitar Rp 54 miliar.
Selain itu ada juga hibah lainnya seperti KONI tahun 2019 sebesar Rp 7 miliar. Namun tahun 2020 belum masuk karena masih dilakukan kajian. Mindra mengakui kalau bantuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia(PHRI) Kabupaten Badung dan Denpasar tahun 2019 sebesar Rp 73 miliar ini belum cair.
Sumardi mengingatkan eksekutif jangan membuat wacana blunder. Pendapatan yang terus menurun namun dilain sisi ada wacana kalau pendapatan mengalami peningkatan.
Anggota Bangar I Wayan Suastika melontarkan kritik atas turunnya PAD tahun 2020 dan juga rasa pesimis PAD tahun 2019 akan tercapai. “Ini kok menurun lalu kerja bapak bapak seperti apa, terutama OPD pengasil,” ujarnya pedas.
Menurut Gede Dana tidak ada rumus kalau PAD mengalami penurunan. Dirinya juga baru merasakan tahun ini selama menjadi wakil rakyat PAD mengalami penurunan.
Sebelumnya PAD Karangasem terus meningkat secara signifikan. “Ini harus dicarikan solusi dan kenapa sampai menurun terus,” ujar Gede Dana. (yog/02)