AMPB Sepakat Hentikan Reklamasi Pelindo Benoa, Akibat Tidak Ada Kejelasan 

Denpasar, 26/7 (Atnews) - Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali (AMPB) Gusti Kade Sutawa mengharapkan lingkungan Pulau Dewata dijaga kelestariannya agar tetap menjadi daerah kunjungan wisata yang  berkualitas dan berkelanjutan. 

Untuk itu, pihaknya mendukung sikap dan keberanian Gubernur Bali Wayan Koster untuk  menghentikan proyek rekamasi Pelabuhan Benoa. 

Oleh karena proyek itu dinilai merusak hutan bakau seluas 17 hektar.

“Itu tidak bagus buat pariwisata. Batas- batas pengerjaan dan perijinannya harus diselesaikan dulu,” kata Sutawa ketika press conference kepada awak media di Denpasar, Senin (26/8).

Ia juga menghimnau kepada pihak Pelindo agar taat kepada hukum, legalitas, serta menjaga lingkungan alam Bali agar tidak rusak. Begitu juga lingkungan  hutan Mangrove.

Maka dari itu, Pelindo memetuhi semua persyaratan dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada. 

Sementara kegiatan reklamasi Pelabuhan Benoa di stop dahulu. 

Jangan sampai melebar lagi dimana sekarang ada 85 hektar yang direklamasi. 

"Aliansi masyarakat Pariwisata dalam waktu dekat juga akan turun kelapangan agar lebih tau gambaran didalam areal reklamasi menggandeng temen-temen aktivis lain yang memang dari awal kompak menolak reklamasi,” jelasnya.

Disamping itu, pelangaran seperti itu tidak sesuai dengan visi Gubernur Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" yang didalamnya ada Wana Kerthi berupa hutan mangrove, juga Danau Kerthi yaitu air laut .

Ia berharap pihak Pelindo memenuhi surat edaran Gubernur Bali agar segera memenuhi segala perijinan dan untuk sementara reklamasi agar dihentikan dahulu. 

"Kami mendukung sikap tegas Gubernur Bali menghentikan reklamasi Pelabuhan Benoa," tegas Gusti Kade Sutawa.

Sementara itu, Ketua Umum Paiketan Krame Bali  A.A. Suryawan Wiranatha menambahkan, pihaknya telah dua kali  mendatangi Kantor Pelindo Bali untuk mengetahui proyek reklamasi Pelabuhan Benoa.

Pertama pada 2 Sepetember 2018 dan 13 September tahun 2018.

Kedatangan pertama menanyakan masalah dukungan resmi yang memberikan ijin melakukan reklamasi tetapi pihak Pelindo mengatakan akan menyerahkan dokumen pendukung Minggu berikutnya. 

Karena belum diberikan datang kembali yang kedua kalinya dan diberikan dokumen pendukung seperti Amdal, perijinan berupa  rekomendasi dari Kabupaten/Kota yang mewilayahi itu tidak ada.

Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pelindo bermasalah oleh Pemerintah Kabupaten Kota Denpasar khususnya sehingga tidak bisa memberikan rekomendasi artinya rencana induk Pelindo berubah-ubah terus . 

Apa yang akan dibangun di Pelabujan Benoa tidak jelas sedang reklamasi jalan terus akhirnya melihat reklamasi tidak berjalan dengan benar.

Dimana Amdal yang Pelindo buat tidak dilaksanakan dengan baik yang mengakibatkan kesulitan nelayan melaut karena lautan sudah terisi lumpur yang tebal.

Sehingga tidak bisa mendorong perahu ketengah laut dari Tanjung Benoa.

Dikhawatir lahannya akan amblas karena pengerukan alurnya terlalu dekat dengan daratan Tanjung karena tidak ada mitigasi apapaun dari Pelindo.

Mestinya dalam Amdal harus ada penjelasan untuk menghindari terjadinya keamblasan.

Begitu juga sosialisasi ke masyarakat sekitar juga tidak ada.

Maka pihaknya memberikan peringatan akan terus memantau reklamasi Pelabuhan Benoa terutama diatas tanah reklamasi akan dibangun apa.

Kami tidak tahu luas area yang akan direklamasi tetapi dilihat dari prosesnya dari daerah timur semakin ke utara mendekati daerah mangrove sehingga mangrove mati.

Matinya hutan mangrove itu menjadi masalah besar kalau memang mangrove mati akibat aktivitas reklamasi berarti yang melakukan aktivitas itu (Pelindo) wajib mengembalikan kondisinya seperti semula. 

“Kalau mangrovenya mati ya harus dikembalikan dengan harus menanam kembali kemudian merawat dengan baik,” tutupnya. (ART/02)