Pengusaha Hindu Satukan Visi Bangun Ekonomi Bali Berkelanjutan

Badung, 10/9 (Atnews) - Pengusaha Hindu akan membentuk PT. Dewata Janardhana Kerthi (PT. DJK) untuk mendukung visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

Upaya itu dalam proteksi dan regulasi keberlangsungan perekonomian masyarakat Bali.

“Mensinergikan antara desa dinas,  desa adat, pemerintah,” kata Koordinator Pembentukan PT. Dewata Janardhana Kerthi I Ketut Mardjana di Badung, Selasa (10/9).

Hal itu disampaikan ketika Focus Griup Discussion (FGD) untuk mengkaji serta memproteksi kegiatan ekonomi masyarakat Hindu di Bali menjadi lebih sejahtera yang diselenggarakan  di Jaan Restaurant Bali, Jalan Seminyak, Kuta Badung.

Langkah itu juga dalam menyiapkan persaingan global yang semakin kompetitif.

Tidak bisa dipungkiri diera global sekarang ini banyak tenaga kerja luar Bali maupun luar negeri masuk ke Bali.

Ia juga GM Toya Devasya Infinite Harmony mengajak para pengusaha Hindu ternama ini sekaligus menggali potensi masyarakat Bali dalam berbinis. 

Para entrepreneur diharapkan mampu menggali potensi ekonomi masyarakat Hindu yang belum digarap sehingga bisa menciptakan usaha baru sekaligus menemukan jiwa entrepreneur masyarakt Bali, 

Mardjana berharap nantinya masyarakat Hindu Bali dapat menjadi fasilitator dan katalisator pembangunan dan pengembangan bisnis unggulan melalui kecermatan berinvestasi kemitraan dan pengelolaan bisnis yang efektif, produktif dan kompetitif. 

Ditegaskan, masyarakat Hindu harus bisa mengembangkan dan memberdayakan segala potensi yang ada untuk kesejahtetaan dan  kedaulatan masyarakat Hindu di Bali.

Kedepan masyarkat Bali tidak menjadi penonton di tanah kelahiran sendiri, namun menjadi sejahtera dan menjadi motor, menjadi setir, menjadi tuan rumah di tanah warisan para leluhur. 

Kunci dalam mengawal hal tersebut bertumpu pada sumber daya manusia (SDM), masyarakat Hindu Bali yang profesional, dilandasi jiwa entrepreneurship, memiliki jiwa pemimpin yang kuat dan transformasional, beradaftasi pada standar industri dengan tata kelola yang baik.

“Ini sangat penting. Menggali potensi yang ada di Bali, dan dikembangkan, sehingga umat sedharma mampu untuk memberdayakan dan menjaga kedaulatan ekonomi Bali,” imbuh Mardjana yang mantan Dirut PT. Pos Indonesia itu.

Sementara itu, I Gde Made Sadguna menjelaskan pemerintah memegang peran penting melalui kelembagaan dengan regulatornya. 

Regulasi sejatinya sudah dibangun di tahun pertama kepemimpinan Gubernur Wayan Koster. 

Ada 34 regulasi, lima rancangan perda dan ada juga Pergub. Ini menjadi pondasi dalam berbagai program nanti. 

Contohnya Pergub No. 99, yang mengatur hinbauan menggunakan produk lokal oleh katering, hotel, restoran dan lainnya. 

Tinggal pengusaha meresponnya dengan bersinergi dan bermitra dengan pemerintah, dapat mewujudkan target ekonomi di atas 7 persen.

Sementara IB. Dunia mengatakan SDM masyarakat Bali harus ditingkatkan selain spiritualitas yang mesti ditingkatkan dalam menjaga marwah perekonomian Bali. 

“Kebutuhan sandang dan pangan, mestinya harus bisa dipenuhi masyarakat Bali sendiri. Bisa memproduksi yang tepat, tentu didukung SDM dan teknologi.

Untuk jangka panjang, tingkatkanlah SDM Bali. Ini kuncinya,” terangnya

Sementara IB. “Jreng” Kade Perdana menambahkan, membangun lembaga bisnis PT. DJK ini, diharapkan bisa menjadi dinamisator dan katalisator penguatan ekonomi umat sedharma masyarakat Hindu Bali. 

Masyarakat Bali yang sejahtera, bahagia lahir batin yakni “moksartham jagadhita ya ca iti dharma”.

Sedangkan Owner Bounty Cruise Bali I Gede Wirata, menambahkan selain regulasi, pemerintah mesti didampingi para praktisi dalam membangun konsep ketahanan ekonomi Bali.  

“Saya kira regulasi sudah ada, dan pemerintah sudah banyak yang memberikan masukan,” jelasnya.

Namun penajaman yang belum jelas.

Wagub Bali Cok Ace menyambut baik program tersebut dalam membangun perekonomian Bali yang berkelanjutan.

Oleh karena, Pemerintah Bali tidak ada pendapatan dari sektor pariwisata yang merupakan andalan dari Pulau Dewata.

Pendapatan itu yang dikelola oleh masing-masing Pemda kabupaten/kota.

Sementara Pemda Bali membutuhkan anggaran yang dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata.

Untuk itu, diperlukannya kerjasama semua pihak dalam membangun Pulau Dewata. (ART/02)