Presiden Jokowi Optimis Cita-Cita Mewujudkan Indonesia Maju 2045

Jakarta, 20/10 (Atnews) - Presiden Joko Widodo optimis terwujudnya cita-cita Indonesia menjadi negara maju memasuki satu abad Indonesia merdeka tahun 2045.

Dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.

“Itulah target kita. Itulah target kita bersama,” kata Jokowi ketika pidato Pelantikan Presiden dan Wapres periode kedua di Jakarta, Minggu (20/10).

Pada kesempatan itu hadir  Wakil Presiden Prof Dr KH Ma’ruf Amin,

Presiden ke-5 RI Hj Megawati  Soekarnoputeri, Presiden ke-6 RI Prof Dr Soesilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-11  Prof Dr Boediono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla.

Hadir pula Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno. 

Menurutnya, memasuki tahun 2045, produk domestik bruto Indonesia mencapai 7 triliun dollar AS.

Dan Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. Indonesia harus menuju ke sana. 

“Kita sudah hitung-hitung, kita sudah kalkulasi,” ujarnya.

Target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk dicapai.

Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, seharusnya terus

mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru.

Namun, semua itu tidak datang otomatis. Tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras dan harus kerja cepat. Harus disertai kerja-kerja bangsa yang produktif.

Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang sangat kompetitif, seharusnya terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai terjebak dalam rutinitas yang monoton. 

Harusnya, inovasi bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya.

Potensi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif.

Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja.

Tapi akan menjadi kesempatan besar, peluang besar, jika kita mampu membangun SDM yang unggul. Dan dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan didukung oleh ekosistem ekonomi yang kondusif.

Oleh karena itu, lima tahun ke depan yang ingin kerjakan:

Yang pertama, pembangunan SDM. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama.

Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama.

Itu pun, tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Cara-cara baru harus dikembangkan. Diperlukan “endowment fund” yang besar untuk manajemen SDM.

Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Yang kedua, pembangunan infrastruktur akan lanjutkan.

Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. 

Yang ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus sederhanakan, harus potong, dan harus pangkas.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus.

Yang keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran.

Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong.

Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa enggak kebanyakan?

“Saya akan minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” ungkapnya.

Ia juga minta kepada para menteri, para pejabat, para birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sakali lagi saya pastikan, pasti saya copot,” tegasnya.

Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi.

Bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (ART/*)