RS Mata Bali Mandara Raih Penghargaan karena Mampu Bangun WBK

Jakarta, 12/12 (Atnews) - Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberi penghargaan kepada UPTD RS Mata Bali Mandara karena berhasil melaksanakan upaya Pembangunan Zona Integritas sehingga memdapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

 Direktur RS Mata Bali Mandara, dr Ni Made Yuniti, MM., seusai menerima penghargaan tersebut menjelaskan bahwa WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi maka dari itu ia berkomitmen untuk selalu berupaya mempertahankan integritas pada RSMBM untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi demi pelayanan publik yang bersih dan melayani.

Yuniti juga menegaskan upaya meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi bagi UPTD RSMBM ini tidaklah mudah, dimana merubah mindset ke arah aparatur bersih dan melayani sudah dimulai sejak tahun 2015 dengan penuh komitmen dan perjuangan bersama seluruh keluarga besar RSMBM. Upaya ini juga dilakukan secara berkesinambungan dengan penuh komitmen tinggi untuk membawa gerbong RSMBM ke satu arah dan memberikan kepuasan kepada masyarakat yang ekpektasinya tinggi terhadap pelayanan serta banyak tantangan yang dihadapi.

Secara terpisah Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra juga menyampaikan selamat dan apresiasi atas kepemimpinan jajaran Direktur, Direksi, tenaga medis & paramedis, dan seluruh karyawan/karyawati RS Mata Bali Mandara yang gigih dan berkelanjutan sukses menjadikan RS Mata sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, dimana predikat ZI WBK ini merupakan hasil perjuangan panjang memperbaiki corporate governance RSMBM. Melalui arahan ini, Indra juga berharap agar unit pelayanan publik lainnya bisa mengikuti.

Sampai saat ini UPTD RS Mata Bali Mandara tetap berintegritas dan berkomitmen melakukan upaya – upaya Pembangunan Zona Integritas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. (*/02)