KASUS GUS ROMY : ANGGOTA DPR YANG TAK PERNAH KAPOK BERLAKU KORUP

Oleh Wayan Windia

 ​Kita dikejutkan lagi dengan tertangkapnya Gus Romy Ketua Umum PPP. Kok masih berani Ketum partai bertindak korup? Apa tidak pernah kapok? Sudah menjadi korban Ketum PPP sebelumnya, Ketum PKS, Ketum Partai Demokrat, dan Ketum Partai Golkar. Tahun lalu, kita belum lupa kasus korupsi Ketua DPR-RI, Setya Novanto (Golkar), yang ”berdarah-darah”. Belum kering tinta tulisan wartawan tentang Novanto, lalu sudah menyusul kasus korupsi Amin  Santoso (Demokrat). Belum kering juga tulisan wartawan tentang Amin, lalu menyusul OTT terhadap Emi Saragih (lagi-lagi kader Golkar). Saya menduga kasus korupsi di kalangan anggota DPR pasti masih banyak, bagaikan badai yang terus menderu-deru. Hanya saja KPK kekurangan tangan untuk melakukan OTT. Makanya KPK merasa heran, kenapa anggota DPR RI tidak pernah kapok untuk melakukan korupsi, meski sudah banyak yang ditangkap. Apakah karena biaya politik yang sangat tinggi ? Apakah karena budaya korup di DPR sudah mengkarat? Apakah karena mental anggota DPR yang sudah semakin bobrok? Apakah karena sistem demokrasi kita yang keliru? Apakah karena mental masyarakat pemilih yang sudah sangat pragmatis?

​Saya pernah bercakap-cakap dengan anggota DPR-RI Nyoman Dhamantra (PDIP) tentang situasi di gedung DPR. Ia sempat mengatakan bahwa lalu lintas uang di gedung DPR-RI ribuan triliun rupiah per tahun. Kalau kita tidak tahan uji, maka kita akan “terjebak” menjadi calo proyek di DPR. Kasus korupsi di gedung DPR, tampaknya karena mereka tidak tahan uji. Tidak tahan hidup prihatin. Tidak tahan untuk kehilangan tahta, harta, dan wanita. Padahal pendapatan mereka tidaklah kecil-kecil amat. Tetapi Dhamantra sempat mengatakan bahwa pengeluaran sebagai anggota DPR memang cukup besar. “Setiap turun ke bawah, menemui masyarakat pemilih, maka itu adalah uang dan uang” katanya. Tetapi kan sudah ada biaya reses. Saya juga merasa yakin bahwa, uang yang harus dihabiskan untuk menemui masyarakat pemilih, tidak akan menyebabkan anggota DPR itu jatuh miskin. Hanya saja dalam benaknya sudah terlanjur terpatri tentang hakekat tahta, harta, dan wanita. Memang itulah salah satu kelemahan dan musuh internal manusia. Yakni matsarya (salah satu dari sadripu), di mana manusia selalu merasa terikat. Terikat pada ke-duiawi-an, yakni terikat pada dunia harta, tahta, dan wanita.

​Banyak orang yang mengatakan bahwa, dikembangkannya sistem politik, agar lebih banyak (30%) wanita masuk ke gedung DPR-RI adalah dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya adalah, agar lembaga itu menjadi lebih humanis, perjuangan untuk komunitas yang lemah akan semakin kuat, dan untuk mencegah agar kasus korupsi tidak merajalela. Tetapi kok akhirnya sama saja. Jadi, tampaknya sangat benar kata Nyoman Dhamantra, bahwa kalau di gedung DPR kita tidak tahan uji, maka kita bisa dengan cepat terjebak sebagai calo proyek dan menjadi koruptor. Tidak pandang bulu, dan persis seperti kata-kata iklan KB tempo dulu : “lelaki atau peremuan sama saja”.

​Di atas kita sudah mengasumsikan beberapa faktor yang menyebabkan beberapa anggota DPR (yang disebutkan sebagai wakil rakyat), tetapi akhirnya menjelma menjadi koruptor. Tetapi saya lebih memilih bahwa penyebabnya adalah karena sistem demokrasi kita yang tidak sesuai dengan jatidiri bangsa, atau tidak sesuai dengan Pancasila. Dulu Pak Harto sudah mengembangkan sistem Demokrasi Pancasila (DP), setelah Bung Karno gagal mengembangkan Demokrasi Terpimpin (DT). Dengan segala kesalahan yang berkembang dalam sistem DP, maka wacana tentang sistem DP perlu dihidupkan kembali. Lakukan revisi dan transformasi, sesuai dengan perkembangan zaman, dan sesuai kekeliruan yang berkembang sebelumnya.

​Bagi saya, demokrasi hanyalah sekedar alat untuk mencapai tujuan Negara. Yang penting bahwa seluruh komponen komunitas rakyat, bisa terlibat dalam proses kenegaraan. Oleh karenanya, alat yang digunakan harus sesuai dengan budaya dasar masyarakat setempat. Itulah sebabnya para pendiri bangsa kita memasukkan “golongan fungsional” dan “golongan minoritas” dalam lembaga MPR. Lembaga MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi Negara. Pemikiran para pendiri bangsa, yang sudah melihat heteroginitas bangsa dalam perjalanan sejarah bangsa, diporak-porandakan dalam era reformasi. Lalu bangsa ini berjalan dalam sistem Budaya Barat, dalam sistem Federal, dan dalam sistem Liberal. Tetapi dilaksanakan dalam masyarakat dengan sistem budaya Timur, dalam sistem NKRI, dan dalam sistem Pancasila.

​Oleh karenanya, kita harus berani melakukan refleksi kenegaraan. Sudah banyak pendapat yang mengacu dan melihat sistem demokrasi di RRT dan Singapura. Negara itu menjadi makmur dengan cepat, karena melaksanakan sistem demokrasi yang sesuai dengan budaya masyarakatnya. Terlepas dari nama sistem demokrasi yang diterapkan. Bagi saya sistem demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang paling tepat dilaksanakan di Indonesia. Sistem demokrasi yang harus menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila yang ke-4 misalnya, yang berkait dengan demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya dengan sistem yang demikian, maka korupsi di DPR akan dapat dieliminasi dan dihilangkan. KPK sangat penting untuk memberantas korupsi, tetapi korupsi harus juga bisa dihilangkan dengan penerapan sistem kenegaraan yang sesuai dengan Pancasila.

 

 

*) Penulis adalah Ketua Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana.