Debat Pilkada; De Gadjah Tanyak Penolakan Piala Dunia U20 Israel, Koster Ungkap Alasan
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Calon Gubernur (Cagub) Bali Paslon 01 Made Muliawan Arya (De Gadjah) pada segmen tanya jawab, mempertanyakan komitmen Paslon 02 Wayan Koster- I Nyoman Giri Prasta kepatuhan Pemprov Bali terhadap pusat.
Mengingat jejak sebelumnya, Wayan Koster dianggap pernah menganggap Piala Dunia U20 yang karena menolak kedatangan Israel.
Apalagi Wayan Koster ketika Gubernur Bali 2018-2023 sempat kirim surat ke Menpora tolak Timnas U20 Israel datang ikut bertanding.
Hal itu dipertanyakan De Gadjah pada Debat kedua yang bertemakan “Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali” di The Meru, Sanur Sabtu (9/11/2024).
”Sebabnya bagaimana rekam jejak, paslon 02 menolak Piala Dunia U-20 dan itu sebuah sub koordinasi, karena pada sebelumnya event internasional melibatkan Israel itu IPU (Inter Parliamentary Union) tidak ada penolakan. Olahraga dibawa ke politik. Itu tidak elok, sebagai pemerintah, perwakilan pemerintah pusat hal tidak dicontoh. Kewenangan pemerintah pusat keamanan, politik luar negeri, fiskal dan lain-lain itu kewenangan pusat bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali atau Gubernur,” beber De Gadjah.
Lebih lanjut De Gadjah meminta, tidak ada lagi ada penolak demikian dilakukan oleh gubernur yang menentang program pusat.
Diharapkan diperbaiki ke depannya, agar di mana presiden, gubernur, maupun kepala daerah kabupaten berkoordinasi dengan baik. ”Tentunya setelah diberikan mandat oleh rakyat kita akan libatkan semua masyarakat membangun Bali ini bersama,” tegasnya.
Koster pun menanggapi pertanyaan De Gadjah soal Piala Dunia U-20 tahun 2023 itu, pihaknya langsung menjawab dengan nada tinggi, Koster tegaskan tidak ada menolak Piala Dunia U-20,hanya menolak kehadiran Tim Israel bermain di Bali. Alasannya, karena ada dasar Konferensi Asia-Afrika (KAA).di Bandung. Selain itu Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3/2019 tentang Panduan Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.”Tidak boleh mengibarkan bendera, menyanyikan lagu Kebangsaan Israel dalam forum resmi sehingga kalau ini dilaksanakan mau tidak mau harus mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Itu dilarang aturan kita justru ikut aturan dibentuk oleh pemerintah pusat,” tegas Koster
Usai debat, Diwawancarai paslon 01 De Gadjah menyatakan, itu bisa menyampaikan jawaban dengan jurus ngeles. Kata Ketua DPD Gerindra Bali ini, Piala Dunia U-20 tahun 2023 mengatakan, itu adalah urusan internasional dan politik luar negeri.
Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster tidak ada wewenang untuk menolak kehadiran Israel.
Pemerintah Pusat Republik Indonesia memiliki enam kewenangan dalam menjalankan pemerintahan yakni Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Hukum, Agama, Moneter.
Wewenang ini dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat sebagai pemegang komando negara sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Pemerintah Pusat sebagai Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
”Urusan politik luar negeri, keamanan, pertahanan, agama dan satu lagi fiskal itu kewenangan pusat. Kita gubernur itu harus menjalankan tugas apa yang menjadi kewenangan kita. Kalau tadi yang disampaikan itu kan jurus ngeles beliau silakan masyarakat sudah tahu,” ungkap De Gadjah.
Sambung De Gadjah, jangan-jangan ke depannya pembangunan bandara di Bali Utara ditolak lagi jika terpilih. Pada saat event internasional juga ditolak.
"Mau tidak masyarakat Bali seperti itu, Kami tidak ingin. Kami ini sebagai perwakilan pemerintah pusat dan daerah kami hanya ingin bekerja untuk rakyat Bali. Dan ingin apa yang menjadi pembangunan baik SDM, fisik dan budaya kami akan lakukan yang terbaik untuk rakyat Bali,” tegasnya.
Sementara itu, saat wawancara usai debat, Cagub Wayan Koster menjabarkan persoalan menolak kehadiran Israel ke Bali, karena merujuk Isi Dasasila Bandung Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel.
Terang Mantan DPR RI ini, segala bentuk acara formal yang melibatkan pemerintah pusat tidak bisa di Indonesia. Terlebih sudah dituangkan dalam Permenlu nomor 3/2019, yang tertulis tidak bisa menerima delegasi Israel dalam forum resmi.
”Tidak boleh mengibarkan bendera Israel dan menyanyikan lagu Kebangsaan dalam forum resmi. Kalau ini dalam piala dunia ada kehadiran Israel bermain pasti nomor satu yang ditampilkan adalah pemasangan bendera. Yang kedua sebelum bertanding pasti akan menyanyikan lagu kebangsaan Israel, itu otomatis menyalahi peraturannya sendiri yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri,” jelas Koster.
Koster menegaskan, pihaknya saat itu tidak ada menolak kejuaraan Piala Dunia U-20. Tidak keberatan dengan penyelenggaraan eventnya, asalkan tidak ada Tim Israel. Tidak hanya itu, menurutnya mengancam keamanan di Bali karena baru selesai pandemj Covid-19. Pihaknya tidak ingin perekonomian yang baru pulih menjadi terganggu.
”Pada saat itu rencana bola bulan Mei, kita Januari 2023 sedang pemulihan pariwisata karena sangat terpuruk," pungkasnya. (GAB/001)
Mengingat jejak sebelumnya, Wayan Koster dianggap pernah menganggap Piala Dunia U20 yang karena menolak kedatangan Israel.
Apalagi Wayan Koster ketika Gubernur Bali 2018-2023 sempat kirim surat ke Menpora tolak Timnas U20 Israel datang ikut bertanding.
Hal itu dipertanyakan De Gadjah pada Debat kedua yang bertemakan “Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali” di The Meru, Sanur Sabtu (9/11/2024).
”Sebabnya bagaimana rekam jejak, paslon 02 menolak Piala Dunia U-20 dan itu sebuah sub koordinasi, karena pada sebelumnya event internasional melibatkan Israel itu IPU (Inter Parliamentary Union) tidak ada penolakan. Olahraga dibawa ke politik. Itu tidak elok, sebagai pemerintah, perwakilan pemerintah pusat hal tidak dicontoh. Kewenangan pemerintah pusat keamanan, politik luar negeri, fiskal dan lain-lain itu kewenangan pusat bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali atau Gubernur,” beber De Gadjah.
Lebih lanjut De Gadjah meminta, tidak ada lagi ada penolak demikian dilakukan oleh gubernur yang menentang program pusat.
Diharapkan diperbaiki ke depannya, agar di mana presiden, gubernur, maupun kepala daerah kabupaten berkoordinasi dengan baik. ”Tentunya setelah diberikan mandat oleh rakyat kita akan libatkan semua masyarakat membangun Bali ini bersama,” tegasnya.
Koster pun menanggapi pertanyaan De Gadjah soal Piala Dunia U-20 tahun 2023 itu, pihaknya langsung menjawab dengan nada tinggi, Koster tegaskan tidak ada menolak Piala Dunia U-20,hanya menolak kehadiran Tim Israel bermain di Bali. Alasannya, karena ada dasar Konferensi Asia-Afrika (KAA).di Bandung. Selain itu Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3/2019 tentang Panduan Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.”Tidak boleh mengibarkan bendera, menyanyikan lagu Kebangsaan Israel dalam forum resmi sehingga kalau ini dilaksanakan mau tidak mau harus mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Itu dilarang aturan kita justru ikut aturan dibentuk oleh pemerintah pusat,” tegas Koster
Usai debat, Diwawancarai paslon 01 De Gadjah menyatakan, itu bisa menyampaikan jawaban dengan jurus ngeles. Kata Ketua DPD Gerindra Bali ini, Piala Dunia U-20 tahun 2023 mengatakan, itu adalah urusan internasional dan politik luar negeri.
Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster tidak ada wewenang untuk menolak kehadiran Israel.
Pemerintah Pusat Republik Indonesia memiliki enam kewenangan dalam menjalankan pemerintahan yakni Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Hukum, Agama, Moneter.
Wewenang ini dilimpahkan kepada Pemerintah Pusat sebagai pemegang komando negara sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Pemerintah Pusat sebagai Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
”Urusan politik luar negeri, keamanan, pertahanan, agama dan satu lagi fiskal itu kewenangan pusat. Kita gubernur itu harus menjalankan tugas apa yang menjadi kewenangan kita. Kalau tadi yang disampaikan itu kan jurus ngeles beliau silakan masyarakat sudah tahu,” ungkap De Gadjah.
Sambung De Gadjah, jangan-jangan ke depannya pembangunan bandara di Bali Utara ditolak lagi jika terpilih. Pada saat event internasional juga ditolak.
"Mau tidak masyarakat Bali seperti itu, Kami tidak ingin. Kami ini sebagai perwakilan pemerintah pusat dan daerah kami hanya ingin bekerja untuk rakyat Bali. Dan ingin apa yang menjadi pembangunan baik SDM, fisik dan budaya kami akan lakukan yang terbaik untuk rakyat Bali,” tegasnya.
Sementara itu, saat wawancara usai debat, Cagub Wayan Koster menjabarkan persoalan menolak kehadiran Israel ke Bali, karena merujuk Isi Dasasila Bandung Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel.
Terang Mantan DPR RI ini, segala bentuk acara formal yang melibatkan pemerintah pusat tidak bisa di Indonesia. Terlebih sudah dituangkan dalam Permenlu nomor 3/2019, yang tertulis tidak bisa menerima delegasi Israel dalam forum resmi.
”Tidak boleh mengibarkan bendera Israel dan menyanyikan lagu Kebangsaan dalam forum resmi. Kalau ini dalam piala dunia ada kehadiran Israel bermain pasti nomor satu yang ditampilkan adalah pemasangan bendera. Yang kedua sebelum bertanding pasti akan menyanyikan lagu kebangsaan Israel, itu otomatis menyalahi peraturannya sendiri yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri,” jelas Koster.
Koster menegaskan, pihaknya saat itu tidak ada menolak kejuaraan Piala Dunia U-20. Tidak keberatan dengan penyelenggaraan eventnya, asalkan tidak ada Tim Israel. Tidak hanya itu, menurutnya mengancam keamanan di Bali karena baru selesai pandemj Covid-19. Pihaknya tidak ingin perekonomian yang baru pulih menjadi terganggu.
”Pada saat itu rencana bola bulan Mei, kita Januari 2023 sedang pemulihan pariwisata karena sangat terpuruk," pungkasnya. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Tiga Kelurahan di Karangasem diusulkan Jadi Desa
