Badung Beresiko Alami Tsunami Sampah Musim West Monsoon Jika TPA Suwung Ditutup Total
Admin - atnews
Badung (Atnews) - Ancaman bencana “Tsunami Sampah” diprediksi mengintai kawasan wisata unggulan Badung saat musim angin barat (West Monsoon), apabila Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung ditutup pada 23 Desember 2025 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, Wayan Puspa Negara, yang menyoroti potensi lonjakan sampah kiriman mencapai 200 ton per hari di wilayah Samigita (Kuta–Legian–Seminyak).
Ia menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat menempatkan sampah di depan rumah serta pembuangan sampah kiriman pantai yang selama ini diangkut menuju TPA Suwung, akan menjadi persoalan serius jika tidak dipersiapkan solusi khusus.
"Sampah akan menumpuk dimana-mana. Sejauh ini Open dumping sejatinya masih diperlukan khususnya terhadap Sampah kiriman Pantai SAMIGITA bulan Desember - Maret, musim west monsoon teridentifikasi sebanyak 200 ton sehari mau dibawa kemana. Jika TPA Suwung ditutup," kata Puspa Negara di Badung, Senin, 8 Desember 2025.
Menurutnya, garis pantai sepanjang 81 kilometer wilayah Badung berpotensi besar menerima gelombang sampah kiriman dari laut yang jumlahnya tidak bisa dikelola berbasis sumber, karena volume dan jenisnya sangat beragam.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penutupan TPA Suwung sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penutupan total akan dilakukan paling lambat 23 Desember 2025.
Pemerintah Kabupaten Badung sebelumnya menyatakan mendukung keputusan tersebut, serta telah mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPST dan TPS3R di desa/kelurahan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sampah pantai kiriman dan kebiasaan warga membuang sampah di depan rumah masih membutuhkan fasilitas penampungan besar.
"Sampah di Badung tidak saja bersumber dari Rumah tangga, Usaha Pariwisata, tetapi juga dari Wisatawan dan juga sampah kiriman yg rutin datang setiap musim angin barat (Desember-Maret) dengan jumlah yang fantastis dan sulit ditangani secara berbasis sumber," paparnya.
Pada kondisi normal, Pantai Kuta menerima 20 ton sampah per hari, namun saat puncak musim West Monsoon, volume itu bisa meningkat hingga sepuluh kali lipat menjadi 200 ton di sepanjang area Samigita. Sampah yang datang didominasi ranting kayu, bambu, batang pohon, hingga plastik.
Selama ini, proses penanganan dilakukan dengan mengerahkan petugas kebersihan, alat berat, dan armada truk, serta dibuang ke TPA Suwung menggunakan skema open dumping.
TPA Suwung dihentikan karena dianggap melanggar Undang-Undang dan menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk merusak ekosistem mangrove akibat air lindi. Tumpukan sampah bahkan dilaporkan mencapai 35 meter.
"Kondisi Fisik dan Lingkungan: TPA sudah overkapasitas, tumpukan sampah mencapai 35 meter, dan pencemaran lindi merusak ekosistem mangrove di sekitarnya," kata Puspa Negara.
Dorongan Penguatan Kebiasaan & Infrastruktur Desentralisasi
Melihat situasi yang mendesak, Puspa Negara menilai perlu mitigasi dan edukasi kebiasaan masyarakat yang lebih kuat sebelum penutupan dilakukan sepenuhnya, serta penguatan fasilitas TPST dan TPS3R untuk penanganan sampah dalam skala besar.
"Sesuai konsep desentralisasi pengelolaan sampah, maka Badung harus segera memperkuat Habit & Behavior masyarakat dlm menyelesaikan sampah berbasis sumber," pungkasnya. (WIG/002)
Ia menegaskan bahwa kebiasaan masyarakat menempatkan sampah di depan rumah serta pembuangan sampah kiriman pantai yang selama ini diangkut menuju TPA Suwung, akan menjadi persoalan serius jika tidak dipersiapkan solusi khusus.
"Sampah akan menumpuk dimana-mana. Sejauh ini Open dumping sejatinya masih diperlukan khususnya terhadap Sampah kiriman Pantai SAMIGITA bulan Desember - Maret, musim west monsoon teridentifikasi sebanyak 200 ton sehari mau dibawa kemana. Jika TPA Suwung ditutup," kata Puspa Negara di Badung, Senin, 8 Desember 2025.
Menurutnya, garis pantai sepanjang 81 kilometer wilayah Badung berpotensi besar menerima gelombang sampah kiriman dari laut yang jumlahnya tidak bisa dikelola berbasis sumber, karena volume dan jenisnya sangat beragam.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penutupan TPA Suwung sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penutupan total akan dilakukan paling lambat 23 Desember 2025.
Pemerintah Kabupaten Badung sebelumnya menyatakan mendukung keputusan tersebut, serta telah mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPST dan TPS3R di desa/kelurahan. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sampah pantai kiriman dan kebiasaan warga membuang sampah di depan rumah masih membutuhkan fasilitas penampungan besar.
"Sampah di Badung tidak saja bersumber dari Rumah tangga, Usaha Pariwisata, tetapi juga dari Wisatawan dan juga sampah kiriman yg rutin datang setiap musim angin barat (Desember-Maret) dengan jumlah yang fantastis dan sulit ditangani secara berbasis sumber," paparnya.
Pada kondisi normal, Pantai Kuta menerima 20 ton sampah per hari, namun saat puncak musim West Monsoon, volume itu bisa meningkat hingga sepuluh kali lipat menjadi 200 ton di sepanjang area Samigita. Sampah yang datang didominasi ranting kayu, bambu, batang pohon, hingga plastik.
Selama ini, proses penanganan dilakukan dengan mengerahkan petugas kebersihan, alat berat, dan armada truk, serta dibuang ke TPA Suwung menggunakan skema open dumping.
TPA Suwung dihentikan karena dianggap melanggar Undang-Undang dan menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk merusak ekosistem mangrove akibat air lindi. Tumpukan sampah bahkan dilaporkan mencapai 35 meter.
"Kondisi Fisik dan Lingkungan: TPA sudah overkapasitas, tumpukan sampah mencapai 35 meter, dan pencemaran lindi merusak ekosistem mangrove di sekitarnya," kata Puspa Negara.
Dorongan Penguatan Kebiasaan & Infrastruktur Desentralisasi
Melihat situasi yang mendesak, Puspa Negara menilai perlu mitigasi dan edukasi kebiasaan masyarakat yang lebih kuat sebelum penutupan dilakukan sepenuhnya, serta penguatan fasilitas TPST dan TPS3R untuk penanganan sampah dalam skala besar.
"Sesuai konsep desentralisasi pengelolaan sampah, maka Badung harus segera memperkuat Habit & Behavior masyarakat dlm menyelesaikan sampah berbasis sumber," pungkasnya. (WIG/002)
Baca Artikel Menarik Lainnya : TNI Akan Lakukan Operasi Psikologi dan Teritorial di Papua
