Sambut 2026, BPR Kanti Gelar Seminar Nasional Kuatkan Peran Lembaga Keuangan
Admin - atnews
Gianyar (Atnews) - BPR Kanti menggelar Seminar Nasional Indonesia Economic Outlook 2026, bertajuk “Penguatan Peran Lembaga Keuangan dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, Senin (8/12).
Kegiatan itu dalam menyambut Tahun Baru 2026. Seminar menghadirkan narasumber Dirut PT LRT Jakarta yang Kepala OJK Jabotabek dan Provinsi Banten 2022-2025 Dr. Roberto Akyuwen, Mantan KpW BI Bali-Nusra yang praktisi BPR, Viraguna Bagoes Oka, CEO LSP Microfinance Indonesia (BRI Institute) Ir. Bakri, S.E.,M.M., dan Dirut PT Jaringan BPR Nusantara Franky Suhendra.
Seminar itu dipandu Regional Chief Economist BNI Wilayah 8 Prof. Dr. IB Raka Suardana yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas Denpasar.
Dirut BPR Kanti Made Arya Amitaba mengharapkan, BPR agar dilibatkan secara aktif dalam membangun perekonomian.
Lembaga keuangan BPR, memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Karena itu penguatan peran lembaga keuangan penting dilakukan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Melalui seminar nasional dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten, diharapkan optimisme untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
”Kami berharap seminar ini menjadi awal yang baik bagi pertumbuhan ekonomi mendatang. Mari kita melangkah bersama menuju BPR yang lebih kuat, adaptif dan berkelanjutan,” ungkap Amitaba.
Amitaba menyampaikan, jika melihat ke belakang tantangan yang dihadapi BPR cukup kompleks, di antaranya terkait regulasi, persaingan, dan kondisi perekonomian masyarakat.
Dari sisi regulasi, kelahiran BPR sangat berbeda dengan industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya. BPR hadir untuk menghindari masyarakat terjerat rentenir, dengan beralih menjadi nasabah BPR. Kini, tantangan lain yang dihadapi BPR adalah pinjol yang dapat menggerus pangsa pasar BPR.
Dalam seminar tersebut, Amitaba menyinggung tentang peran Apex Bank yang telah menjadi “pengobat” krisis keuangan yang dialami lembaga keuangan. Pada krisis moneter 1997/1998, tidak ada yang peduli terhadap BPR. Karena itu program Apex Bank mesti diteruskan. Kemudian tongkat estafetnya akan dipercayakan kepada Jaringan BPR Nusantara.
Namun dalam mendukung pertumbuhan ekonomi itu kan ada lembaga keuangannya disitu, namun pemerintah tidak menjadikan ini jadi satu sasaran utama.
Bahkan itu ada di prioritas yang ke-6. Sehingga memang dari sisi kebijakan memang tidak pada kekurangan berpihak kepada lembaga keuangan yang mana ini akan mensupport perekonomian.
Dikatannya dalam menyikapi hal itu digelar pelaksanaan seminar nasional ini yang menghadirkan narasumber dan juga peserta dari luar Bali. Ini untuk melihat insight secara nasional dan regionalnya.
“Harapan kita dengan seminar ini tetap menjaga optimisme bagi lembaga keuangan di mana lembaga keuangan ini akan memperkuat perekonomian tentunya di daerah,” ungkapnya..
Walaupun secara kebijakan dari pemerintah tidak mengedepankan kepada lembaga keuangan namun dengan dengan kita melihat kondisi yang real yang ada di lapangan harus menjaga optimisme kita bahwa kita adalah salah satu dalam penggerak perekonomian di daerah.
Sementara itu, Roberto Akyuwen
menyampaikan tantangan BPR ke depan masih banyak. Di antaranya menyangkut regulations – compliance, trust and governance, digital transformation dan networking. Karena itu ke depan, networking perlu diperbanyak. BPR perlu menjalin kerjasama sebanyak-banyaknya.
Di sisi lain, ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi sesungguhnya memerlukan inflasi. Tetapi inflasi penting dikendalikan.
Viraguna Bagoes Oka mengatakan, kehadiran pemerintah penting untuk merealisasikan harapan dan peluang dunia usaha di Bali memasuki tahun 2026.
Pemerintah melalui OJK perlu memperpanjang relaksasi capital charge industri perbankan di Bali yang terkena dampak lanjutan Covid-19 hingga tahun 2028.
Industri perbankan dan lembaga keuangan di Bali yang terkena dampak langsung Covid-19, wajib berbenah diri agar segera bisa keluar dari permasalahan struktural dan memastikan LAR, NPL, RESTRU, CKPN, AYDA dan CAR tetap dalam kondisi batas aman sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, dunia usaha dan pelaku usaha wajib meningkatkan kinerja dan profesionalisme usahanya berdasarkan azaz bankabilitas. (Z/001)
Kegiatan itu dalam menyambut Tahun Baru 2026. Seminar menghadirkan narasumber Dirut PT LRT Jakarta yang Kepala OJK Jabotabek dan Provinsi Banten 2022-2025 Dr. Roberto Akyuwen, Mantan KpW BI Bali-Nusra yang praktisi BPR, Viraguna Bagoes Oka, CEO LSP Microfinance Indonesia (BRI Institute) Ir. Bakri, S.E.,M.M., dan Dirut PT Jaringan BPR Nusantara Franky Suhendra.
Seminar itu dipandu Regional Chief Economist BNI Wilayah 8 Prof. Dr. IB Raka Suardana yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas Denpasar.
Dirut BPR Kanti Made Arya Amitaba mengharapkan, BPR agar dilibatkan secara aktif dalam membangun perekonomian.
Lembaga keuangan BPR, memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Karena itu penguatan peran lembaga keuangan penting dilakukan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Melalui seminar nasional dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten, diharapkan optimisme untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
”Kami berharap seminar ini menjadi awal yang baik bagi pertumbuhan ekonomi mendatang. Mari kita melangkah bersama menuju BPR yang lebih kuat, adaptif dan berkelanjutan,” ungkap Amitaba.
Amitaba menyampaikan, jika melihat ke belakang tantangan yang dihadapi BPR cukup kompleks, di antaranya terkait regulasi, persaingan, dan kondisi perekonomian masyarakat.
Dari sisi regulasi, kelahiran BPR sangat berbeda dengan industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya. BPR hadir untuk menghindari masyarakat terjerat rentenir, dengan beralih menjadi nasabah BPR. Kini, tantangan lain yang dihadapi BPR adalah pinjol yang dapat menggerus pangsa pasar BPR.
Dalam seminar tersebut, Amitaba menyinggung tentang peran Apex Bank yang telah menjadi “pengobat” krisis keuangan yang dialami lembaga keuangan. Pada krisis moneter 1997/1998, tidak ada yang peduli terhadap BPR. Karena itu program Apex Bank mesti diteruskan. Kemudian tongkat estafetnya akan dipercayakan kepada Jaringan BPR Nusantara.
Namun dalam mendukung pertumbuhan ekonomi itu kan ada lembaga keuangannya disitu, namun pemerintah tidak menjadikan ini jadi satu sasaran utama.
Bahkan itu ada di prioritas yang ke-6. Sehingga memang dari sisi kebijakan memang tidak pada kekurangan berpihak kepada lembaga keuangan yang mana ini akan mensupport perekonomian.
Dikatannya dalam menyikapi hal itu digelar pelaksanaan seminar nasional ini yang menghadirkan narasumber dan juga peserta dari luar Bali. Ini untuk melihat insight secara nasional dan regionalnya.
“Harapan kita dengan seminar ini tetap menjaga optimisme bagi lembaga keuangan di mana lembaga keuangan ini akan memperkuat perekonomian tentunya di daerah,” ungkapnya..
Walaupun secara kebijakan dari pemerintah tidak mengedepankan kepada lembaga keuangan namun dengan dengan kita melihat kondisi yang real yang ada di lapangan harus menjaga optimisme kita bahwa kita adalah salah satu dalam penggerak perekonomian di daerah.
Sementara itu, Roberto Akyuwen
menyampaikan tantangan BPR ke depan masih banyak. Di antaranya menyangkut regulations – compliance, trust and governance, digital transformation dan networking. Karena itu ke depan, networking perlu diperbanyak. BPR perlu menjalin kerjasama sebanyak-banyaknya.
Di sisi lain, ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi sesungguhnya memerlukan inflasi. Tetapi inflasi penting dikendalikan.
Viraguna Bagoes Oka mengatakan, kehadiran pemerintah penting untuk merealisasikan harapan dan peluang dunia usaha di Bali memasuki tahun 2026.
Pemerintah melalui OJK perlu memperpanjang relaksasi capital charge industri perbankan di Bali yang terkena dampak lanjutan Covid-19 hingga tahun 2028.
Industri perbankan dan lembaga keuangan di Bali yang terkena dampak langsung Covid-19, wajib berbenah diri agar segera bisa keluar dari permasalahan struktural dan memastikan LAR, NPL, RESTRU, CKPN, AYDA dan CAR tetap dalam kondisi batas aman sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, dunia usaha dan pelaku usaha wajib meningkatkan kinerja dan profesionalisme usahanya berdasarkan azaz bankabilitas. (Z/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : LPD Sibetan Luncurkan Biaya Pengobatan dan Suka Dua
