Koster Himbay Walikota dan Bupati se-Bali Pertahankan Keberadaan Tenaga Kontrak

Denpasar (Atnews) - Gubernur Bali, Wayan Koster menyatakan, sehubungan dengan terbitnya Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal: 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Bali telah mencermati dan melakukan kajian untuk menyikapi serta mengambil langkah-langkah strategis terhadap keberadaan tenaga Non ASN (kontrak) untuk menunjang program/kegiatan yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Sampai bulan Juli 2022 jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali 

sebanyak 11.172 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10.251 orang, 

PPPK sebanyak 921 orang. Jumlah PNS yang pensiun setiap tahun berkisar antara 

600 - 700 orang. Sedangkan formasi CPNS yang ditetapkan oleh Menteri PANRB setiap 

tahunnya selalu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah PNS yang pensiun.

Ketimpangan jumlah yang pensiun dengan formasi yang ada, sangat berpengaruh terhadap 

pelaksanaan dan pencapaian 5 (lima) program prioritas Pemerintah Provinsi Bali yang meliputi: pangan, sandang dan papan; kesehatan dan pendidikan; jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, agama, tradisi dan budaya; pariwisata. Untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat, murah dan pasti, Pemerintah Provinsi Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster telah menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik di jalankan oleh tenaga-tenaga IT, tetapi belum didukung oleh 

tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi di bidang IT.

Memperhatikan kondisi tersebut, maka untuk memastikan berjalannya program prioritas dan tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk menutupi kekurangan tenaga yang memiliki kompetensi, maka Gubernur Bali, Wayan Koster  mengambil kebijakan untuk mengangkat tenaga 

Non ASN secara selektif. 

Gubernur Wayan Koster dalam press releasenya  mengemukakan, selama hampir 4 (empat) tahun kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali telah mengangkat sejumlah 854 orang dari total tenaga kontrak yang ada sebanyak 8.944 orang. Kebijakannya untuk mengangkat tenaga kontrak secara selektif kata gubernur, didasarkan pada kebutuhan organisasi 

dalam menjalankan program prioritas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dikatakannya, terbitnya Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya pada angka 6 Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian agar 

mengambil 4 (empat) langkah, yakni:  melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan 

bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti 

seleksi Calon PNS maupun PPPK. Langkah berikutnya, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK. Kemudian menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi 

syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 Nopember 2023. Dan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian tidak diperkenankan mengangkat tenaga yang bekerja di pemerintahan diluar PNS dan PPPK.

Terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB, kata Gubernur Bali, Wayan Koster, dirinya telah mendengar keresahan di kalangan pegawai kontrak atas keberadaan dan keberlangsungan kerja mereka. 

"Atas dasar itu Saya telah menugaskan Sekda dan Kepala BKPSDM untuk berkordinasi 

dengan pemerintah pusat merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan keberadaan tenaga kontrak dalam mendukung pelaksanaan program di Provinsi Bali", ujarnya 

Hasil kordinasi dengan pemerintah pusat, Kementerian PANRB telah mengeluarkan surat 

kedua Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga 

Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dikatakannya, pada angka 3 (tiga) dalam surat tersebut meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan pemetaan pegawai Non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan dan diberi kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS dan PPPK dengan ketentuan:

a. Berstatus tenaga honorer kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database BKN dan 

pegawai Non ASN yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

b. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang   dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah.

c. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.

d. Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.

e. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) 

tahun pada 31 Desember 2021.

f. Batas akhir pendataan tenaga Non ASN paling lambat pada 30 September 2022.

Lebih jauh dikatakan, kebijakannya untuk tetap mempertahankan tenaga Non ASN guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan di Pemerintah Provinsi Bali adalah, mengingat jumlah PNS yang pensiun tidak sesuai dengan jumlah formasi yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu 

kualitas pelayanan publik seperti tenaga kesehatan, tenaga pendidik, penyuluh 

pertanian, tenaga IT dan sebagainya.

"Apabila kebijakan penghapusan tenaga Non ASN diterapkan di Provinsi Bali,  akan 

menambah jumlah pengangguran", ucapnya.

Demikian pula, adanya penambahan jumlah sekolah baru dan peningkatan pelayanan kesehatan di era Pandemi COVID-19 serta memastikan pelaksanaan program prioritas memerlukan tenaga Non ASN yang memiliki kompetensi, tambahnya 

Dalam memasuki tahun politik kebijakan penghapusan tenaga Non ASN dikhawatirkan 

berdampak pada terganggunya stabilitas di daerah, tegas Gubernur Bali, Koster. 

"Saya selaku Gubernur meminta kepada seluruh tenaga Non ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali tidak perlu resah, tetap bekerja secara fokus, tulus dan lurus sesuai 

tugasnya masing-masing, Saya berkomitmen untuk memperjuangkan seluruh tenaga 

Non ASN untuk diangkat menjadi ASN sehingga memiliki status kepegawaian yang jelas", tandasnya.

Kepada Walikota dan Bupati se-Bali dihimbau tetap mempertahankan keberadaan tenaga 

kontrak di pemerintahannya. (*IBM).