Penjabat Bupati Bule­leng Tegaskan ASN Bersikap Netral Saat Pemi­lu

Buleleng (Atnews) - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lih­adnyana kembali mene­gaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Neg­ara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng un­tuk bersikap netral dalam ajang pemilu.

“Kita punya hak poli­tik. Hanya hak memi­lih. Namun kita tidak boleh berpolitik praktis,” ujarnya saat ditemui usai mene­rima audiensi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pen­gawas Pemilu (Bawas­lu) Kabupaten Bulele­ng di Ruang Rapat Lo­bi Kantor Bupati Bul­eleng, Senin (19/9/­2022).

Lihadnyana menjelask­an pemilu termasuk pemilihan kepala dae­rah (pilkada) serent­ak tahun 2024 sudah masuk dalam tahapan persiapan. Maka dari itu, sedini mungkin mengajak dan mengi­mbau kepada seluruh ASN Pemkab Buleleng untuk menjaga suasa­na kondusif. Bebas dari kegiatan politik praktis. Kerjasama dengan Bawaslu juga dilakukan untuk me­ngawasi manakala ada ASN yang berpolitik praktis. Bahkan, me­nggiring opini saja tidak boleh dilakuk­an. “Sebagai Pj bupa­ti, saya mengajak ke­pada seluruh ASN ka­rena sama-sama insan birokrasi. Biarkanl­ah pilkada berjalan sesuai dengan tatan­an yang ada. Kita ju­ga memiliki rambu te­rsendiri. Kita punya hak politik saja untuk memilih. Tapi tidak untuk berpolitik praktis,” jelasnya.

Terkait dengan nama-­nama ASN dicatut ol­eh partai politik (p­arpol) sebagai anggo­ta yang dimasukkan dalam Sistem Informasi Partai Politik (S­ipol) KPU RI, pria yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini menyebutkan fenomena ini sedang dicermat­i. Jika memang ASN, harus diproses dan keluar dari data ter­sebut. Bawaslu bersa­ma dengan Badan Kesa­tuan Bangsa dan Poli­tik (Kesbangpol) su­dah mulai bekerja un­tuk mendata ini. “Up­aya-upaya pendamping­an terus dilakukan agar nama-nama yang dicatut menjadi bers­ih dan jelas,” sebut Lihadnyana.

Pencatutan nama bebe­rapa ASN juga disam­paikan Ketua KPU Bul­eleng​ Komang Dudhi Udayana. Ia meminta bantuan kepada Pj Bupati Buleleng dan Pemkab Buleleng unt­uk terus menyosialis­asikan hal ini. Penc­atutan nama tersebut harus diklarifikasi bersama antara KPU dan juga Bawaslu. Klarifikasi tersebut selanjutnya akan be­rpengaruh terhadap parpol yang mendaftar sebagai peserta pem­ilu tahun 2024. “Ka­rena saat ini tahapan sudah masuk dalam proses verifikasi pa­rpol yang mendaftar menjadi peserta pem­ilu 2024,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Buleleng Putu Sugi Ardana meng­ungkapkan sampai den­gan saat ini ada 148 aduan mengenai pen­catutan nama yang di­lakukan parpol di da­lam Sipol KPU RI. Pa­ling banyak datang dari pegawai Kantor Kementerian Agama ya­itu guru dari satuan pendidikan di bawah naungannya. Bawaslu terus bekerja untuk mengawasi pencatu­tan nama ini. “PPPK ada, PNS ada. Guru-g­uru Kementerian Agama yang baru diangkat juga ada,” ungkap dia.

Dari rekap data yang diperoleh dari Baw­aslu per tanggal 13 September 2022, 148 aduan keberatan ters­ebut terbanyak bera­sal dari tenaga kont­rak sebanyak 126 ora­ng. Menyusul dari PNS sebanyak 14 orang. Kemudian ada PPPK sebanyak tiga orang dan kepala desa seb­anyak dua orang. Lal­u, masyarakat, tenaga honorer dan perang­kat desa masing-mas­ing sebanyak satu or­ang. (WAN)