G20, Bali Harus Ekonomi Hijau Menuju Pariwisata Hijau
Admin - atnews
Badung (Atnews) - Alumnus UGM dan Cornell University Putu Suasta meminta Pemerintah Bali menjadi pemimpin dalam mewujudkan ekonomi hijau atau pariwisata hijau.
Pentingnya implementasi ekonomi hijau segera dilakukan karena berbagai pertemuan pemimpin dunia baik COP27, KTT ASEAN dan KTT G20 menekankan pada antisipasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah diharapkan berpedoman pada data BPS sehingga kebijakan dilahirkan lebih tepat. Dirinya merasa sedih, adanya alih fungsi lahan di Bali setiap tahun berkisar 1200 hektar.
Kemandirian pangan di Bali belum terwujud, suplai beras, sayur - sayuran dan buah buahan dan bahan upacara dari pulau Jawa.
Selain itu, kendala pembangunan hijau (pertanian) pajak tanah sangat tinggi dan sewenang-wenang. "Hal itu sebagai orang Bali terus menerus jual lahan karena pajak bisa naik 1000 persen banyak kasus," kata Suasta kepada Atnews di Denpasar, Senin (14/11).
Untuk itu, APBD difokuskan untuk infrastruktur pertanian dan penyelamatan lingkungan, bukan pembangunan yang merusak ibu pertiwi. Bahkan pihaknya menilai universitas atau perguruan tinggi kontribusinya sangat minim.
Oleh karena, trend pembangunan dunia sudah mengarah pada ekonomi hijau yang memperhatikan lingkungan berkelanjutan di tengah ancaman krisis pangan, energi dan perubahan iklim global.
Selain itu, Bali sebagai daerah pariwisata semestinya persoalan lingkungan sudah mesti menjadi program prioritas mulai perencanaan hingga pelaksanaan, bukan sebatas jargon atau lip service.
Hal itu agar tercermin mulai dari pintu masuk Bali baik pelabuhan Benoa, Padang Bai dan Gilimanuk, begitu pula pada Bandara I Gusti Ngurah Rai. Jalan-jalan jalur pariiwsata juga ditata agar hijau dan rindang, sehingga sepanjang perjalanan di Bali semua merasa nyaman.
Dengan demikian, pihaknya mendorong agar segera mensosialisasikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sehingga disahkan menjadi UU.
Sekaligus penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam mengembangkan investasi hijau di pasar modal Indonesia.
"Mari kita kontrol bersama, setiap pembangunan di Bali agar lingkungan lestari dan berkelanjutan," tegasnya.
Perhatian dunia terhadap lingkungan semakin besar, beragam masalah bisa timbul bisa alam rusak. Budaya dan adat Bali sangat bergantung pada pelestarian alam dan lingkungannya.
Menurut Suasta, leluhur orang Bali begitu besar memberikan penghormatan kepada alam malalui perayaan (Yadnya) kepada tumbuh-tumbuhan (Tumpek Wariga), hewan dan binatang (Tumpek Uye) maupun pelaksanaan Bhuta Yadnya.
Selain itu, warisan kearifan lokal, Tri Hita Karana (THK) sesuai desa kala patra diharapkan benar - benar menjadi fondasi dalam setiap pembangunan Bali sehingga sumber daya manusia (SDM) bisa bersaing secara global.
THK Forum tahun ke-3 untuk pembangunan berkelanjutan yang bertema “Future Knowledge and Blended Finance for Better Business and Better World”. Konferensi selama dua hari ini diselenggarakan di bawah naungan Presidensi Indonesia untuk KTT G20 yang dihadiri oleh pemimpin dari bisnis, keuangan, pemerintah, filantropis, dan akademisi.
THK Forum akan berperan sebagai platform untuk menggalang dukungan dan merayakan komitmen, pengumuman, dan capaian untuk mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Forum itu berorientasi pada hasil, tapi tetap membuka ruang interaksi dan diskusi dari perserta agar bisa mencari solusi untuk mendatangkan
Upaya itu dalam mendukung agenda pembangunan yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs).
SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Untuk itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Bali harus konsisten menjaga dan mengawasi alam, hutan lindung, kawasan konservasi, taman nasional, Tahura, gunung, bukit, sungai, danau, sawah, ladang, jalur hijau,dengan perundangan dan payung hukum yg sudah baku.
Ia pun mengajak para pejuang lingkungan, Parpol, LSM, Akademisi, Tokoh Publik seharusnya konsisten mengkritisi segala bentuk pembangunan yang merusak lingkungan tanpa tebang pilih.
Banyak pembangunan Bali yang berdampak pada lingkungan hidup yakni PKB di Gunaksa Klungkung, Tol Mengwi-Gilimanuk, rencana Tersus LNG di Sidakarya, maupun rencana Bandara Bali Utara.
Mengingat lingkungan Bali semakin memprihatinkan yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya kondisi hutan - hutan yang ada di Bali. Diduga adanya illegal loging yang luput dari pantauan aparat.
Padahal keberadaan hutan di pegunungan memiliki fungsi vital dalam menjaga sumber mata air. Begitu juga di pesisir ada Hutan Mangrove, selain menghasilkan berbagai komoditas perikanan dan kehutanan, juga berperan untuk mencegah abrasi pantai, menstabilkan daerah pesisir, menyaring limbah secara alami, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat dan tempat pemijahan beberapa jenis satwa yang tinggal di wilayah mangrove.
Pentingnya keberadaan Hutan Mangrove untuk perubahan Iklim. Jadi seluruh negara akan mempertahankan Hutan Mangrove.
Apalagi KTT G20, Presiden Jokowi gencar mengajak masyarakat menjaga dan menanam Mangrove. Bahkan pemimpin G20 akan diajak berkunjung ke Tahura Ngurah Rai pada pancak KTT G20, 15-16 November mendatang.
Ada 17 negara yang menyatakan sanggup hadir, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bali pada Minggu (13/11/2022) malam sekitar pukul 21.45 WITA di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali.
Berdasarkan pantauan Tim Komunikasi dan Media G20, beberapa tamu negara dan kepala lembaga dunia yang hadir di antaranya Chairman World Economic Forum Prof Klaus Martin Schwab, Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser, Director General International Labour Organization Gilbert F. Houngbo, Menteri Luar Negeri Mexico Marcelo Ebrard Casaubon, serta Menteri Urusan Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.
Sehari sebelumnya, Presiden The Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa, juga tiba pada Sabtu (12/11) pukul 23.45 WITA.
Indonesia sebagai negara maritim dengan dua per tiga luas wilayahnya adalah lautan, memiliki hutan mangrove terbesar di dunia.
Luas hutan mangrove Indonesia sebesar 3,31 juta hektar merupakan 20% dari total luas mangrove di dunia. Namun teridentifikasi 600.000 hektar diantaranya kritis.
Pemerintah terus berupaya untuk merehabilitasi dan membangun pusat mangrove dunia di beberapa provinsi sebagai salah satu komitmen Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.
Jokowi menargetkan pada akhir 2024, 600 ribu hektar lahan mangrove sudah harus terrehabilitasi.
Disamping itu, pada tanggal 26 Juli 2022 sebagai Peringatan Hari Mangrove Sedunia/ World Mangrove Day .
Hari Mangrove Sedunia atau International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem, diadopsi oleh Konferensi Umum UNESCO pada tahun 2015 dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 26 Juli. Tujuan peringatan hari mangrove ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ekosistem mangrove dan memberikan solusi akan pengelolaan dan konservasi yang berkelanjutan.
"Untuk itu, apabila ada yang berani merusak hutan di Bali yang sakral (bertaksu) tentu melanggar baik sekala dan niskala," ujarnya.
Termasuk melanggar UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan turunan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Th. 2021 Pasal 58, bahwa kawasan hutan yang boleh di rubah peruntukannya hanya hutan produksi yang non produktif.
"Dengan kata lain bahwa Hutan konservasi dan hutan lindung tidak boleh dirubah,dengan alasan apapun " tegasnya.
Maka dari itu, setiap pembangunan Bali tidak merusak lingkungan, tetapi diupayakan memperbaiki lingkungan yang rusak sehingga lebih produktif. Dengan mengembangkan pertanian produktif yg ber orientasi pasar sehingga bisa cegah inflasi maupun krisis pangan.
Dirinya justru meyayangkan dan prihatin adanya pembangunan PKB Gunaksa yg berindikasi merusak alam dengan adanya galian yang diduga bodong di wilayah Klungkung yang telah jadi sorotan publik, termasuk atensi khusus dari BEM Universitas Udayana.
Pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk yg menggunakan hektaran lahan sawah, haruslah dilakukan sehemat se efisien mungkin,mengingat alih fungsi lahan sudah mencapai 1200 Ha tiap tahun.publik harus ikut mengawasi supaya terang benderang ,terbuka dan akuntabel.sehingga bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat.
Apalagi, salah satu isu prioritas Presidensi Indonesia melalui Climate Sustainability Working Group (CSWG) G20 adalah peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim (enhancing land- and sea-based actions to support environment protection and climate objectives).
Indonesia didukung oleh seluruh negara anggota G20 mendorong isu ini agar dibahas mengingat pentingnya peran lautan di dalam peningkatan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Menandai proses awal dari kerjasama CSWG G20, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan GIZ dan German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection (BMUV), menggelar Workshop mengenai “G20 Partnership for Ocean-based Actions for Climate Mitigation and Adaptation” pada Kamis, 1 September 2022 di Nusa Dua Bali yang merupakan side event pertemuan CSWG.
"Laut dan iklim saling terkait, sehingga adanya perubahan iklim akan mempengaruhi laut dalam berbagai aspek," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada sambutannya secara virtual dalam side event ini.
Siti pun mengungkapkan jika hasil workshop ini dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan negara-negara G20, mengingat anggota G20 terdiri dari negara-negara yang memiliki garis pantai dan mempunyai peran vital dalam memperkuat penurunan emisi gas rumah kaca, mempromosikan peran penelitian, serta inovasi dan pengembangan teknologi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang juga memberikan sambutannya secara virtual menggarisbawahi bahwa laut dan ekosistem pesisir memiliki fungsi penting dalam pengendalian perubahan iklim, misalnya mangrove dan padang lamun yang dapat menyerap dan menyimpan karbon sebesar 30-50%. (gab/ART/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Wapres Buka International Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Bali
