Bali Mandara Sistem Persekolahan Cerdas, yang Harus Tutup Buku

Oleh Jro Gde Sudibya 

DIberitakan di medsos, Pemda Bali tidak lagi menganggarkan dalam RAPBD Bali tahun 2023 bagi sekolah Bali Mandara yang nilai anggarannya Rp.4 M, ini berarti sistem persekolahan ini untuk sementara "tutup buku" di Bali.

Penutupan ini, oleh berbagai kalangan dinilai sebagai kebijakan sarat kontrovesri, dengan sejumlah alasan.

Sistem persekolahan BM telah terbukti mampu menghasilkan lulusan, yang berfungsi ganda: lulusan berkarakter dengan kualitas intelektual terbaik, sekaligus mengangkat diri alumninya dan keluarganya keluar dari "lumpur"kemiskinan yang mendera begitu lama. Model sistem persekolahan yang ideal, dimana kebijakan pendidikan berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan struktural dan kultural. Sistem persekolan yang semestinya ditumbuh-kembangkan, bukan "diamputasi".

Dari filosofi dan ketrampilan kepemimpinan semestinya kita dapat belajar, kepemimpinan yang sehat dan bertanggung-jawab, great leadership-, kepemimpinan semestinya  menjamin keberlanjutan kebijakan, untuk kebijakan yang telah terbukti berhasil menjalankan amanah publik, sejalan dengan amanah konstitusi.yang telah nyata-nyata berbuat untuk kepentingan masyarakat dan berlandaskan amanah konstitusi.

Sejarah persekolahan dan pendidikan di seluruh dunia  selalu mencatat, sistem persekolahan unggul sangat diperlukan, sebagai ujung tombak kemajuan sebuah bangsa dari ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain. Sekadar contoh, University of California di Berkley AS, melahirkan ekonom ternama negeri ini  Prof.Widjojo Nitisastro, salah seorang arsitek ekonomi di era sebelumnya.  Sarbonne University di Perancis melahirkan ekonom plus filosof Dr.Daoed Joesoef, menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era kepemimpinan Pak Harto. London School of Economics di Inggris  melahirkan intelektual ternama Prof. Juwono Sudarsono, menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era kepemimpinan Gus Dur.

Waseda University di Jepang, telah melahirkan pengusaha ternama di negeri ini, yang konon memiliki hotel di Nusa Dua, di mana perhelatan G20 berlangsung.

Bukan sistem persekolahan rata-rata yang menghasilkan lulusan yang pas-pasan ( marginal graduate ), yang tidak akan mampu  melakukan trobosan dan inovasi dalam kehidupan, terlebih-lebih di dunia iptek.

Penutupan sistem persekolahan BM memberikan bukti, kebijakan fiscal Pemda Bali tidak memihak "wong cilik", dana Rp.4 M, tidak dialokasikan, tetapi mulai tahun depan 2024, Pemda Bali mesti mengangsur setiap tahun selama 6 tahun sampai tahun 2029 sebesar Rp.250 M untuk proyek PKB di Gunaksa Klungkung, untuk melunasi pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang tidak jelas kelayakan keuangan dan ekonominya.

Para ahli studi pembangunan memahami bagaimana sulitnya membasmi kemiskinan dan mengoreksi kesenjangan ekonomi, dalam perspektif peningkatan kualitas SDM melalui sistem persekolahan/pendidikan. Sistem persekolahan BM memenuhi kriteria  itu. Sehingga semestinya, sistem persekolahan ini dikembangkan di seluruh Bali, paling tidak masing-masing satu buah di Bangli, Karangasem dan Negara dalam satu-dua tahun ke depan.

Pasal 34 UUD 1945 jelas menyatakan: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. BM adalah "ayunan langkah" yang tepat untuk menjalankan amananah konstitusi tsb.