Pj Bupati Buleleng Lihadnyana, Akan Mengejar Piutang Pajak Belum Terbayarkan

Buleleng (Atnews) - Penjabat(Pj) Bupati Buleleng Lihadn­yana mengatakan dalam upay­a meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, pihaknya akan mengejar piut­ang pajak yang belum terbayarkan mencapai Rp.112 Miliar. Hal itu  didampaikan Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat ditemui wartawan seusai menghadiri Pajak Awards dan Desa Subak Starpa tahun 2022 di Gedung Mr.Gusti Ketut Pudja  Eks Pelabuhan Buleleng, Senin(12/12/2022).

 Pemerintah Kabu­paten (Pemkab) Bulel­eng dalam mengamankan penerimaan pajak itu melibatkan aparat penegak hukum. Dari total piutang yang dimiliki sebesar Rp112 miliar atau yang ngemplang pajak telah  berhasil ditagih Pemkab Buleleng sejak 3 bulan terakhir ini mencapai Rp.12 miliar. "Bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran akan diberikan tindakan persuasif terlebih dahulu. Namun jika ada bukti-bukti kuat melakukan pelanggaran, maka akan diproses secara hukum,"tandasnya.

“Masyarakat yang belanja di rest­oran atau yang mengi­nap di hotel kan men­itipkan pajaknya. Se­hingga menjadi perta­nyaan kenapa tidak disetorkan. Oleh kare­na itu, terdapat piu­tang yang begitu bes­ar. Itu yang kita ke­jar dengan melibatkan aparat penegak hukum,” katanta.

Pj Bupati Lihadnyana mengapresiasi wajib pajak yang sudah berjuang bersama untuk taat membayar pajak dan diharapkan bisa menjadi contoh untuk yang lain sehingga pajak sebagai urat nadi pembangunan daerah bisa menjadi langkah percepatan dalam membangun Buleleng.

Lihadnyana menghimbau kepada pihak yang melaksanakan penetapan dan penagihan pajak agar selalu berinovasi, mengkaji, dan memberi keyakinan kepada seluruh masyarakat Buleleng melalui pengembangan digitalisasi daerah dengan melakukan elektronifikasi transaksi daerah demi terwujudnya upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah. “Artinya kalau semua itu bertransaksi elektronik maka transparansi akan segera terwujud,”jelasnya.

Dirinya menambahkan bahwa pelaporan penagihan pajak agar kedepan bisa dilaporkan secara real time karena sebagaimana kita ketahui pajak itu dipungut untuk pembangunan di Kabupaten Buleleng, jika potensi pajak ini dimaksimalkan dengan pengelolaan yang akuntabel maka dapat menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat.

“Mari kita bersama tingkatkan kesadaran dalam hal memenuhi kewajiban untuk membayar pajak,”tegasnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapa­tan Daerah (BPKPD) Buleleng Gede Sugiart­ha Widiada menyebutk­an program percepatan Elektronifikasi Tr­ansaksi Pemerintah Daerah (ETPD) telah dilaksanakan. Secara menyeluruh baik sekt­or pendapatan ataupun belanja. Perluasan digitalisasi daerah juga sudah meliputi pengelolaan pajak dan retribusi. Bebera­pa bentuk digitalisa­si penerimaan antara lain implementasi point of sales (POS) di 60 wajib pajak re­storan.

 Implementasi e-ticketing di 10 daerah tujuan wisata (DTW) air terjun, e-­retribusi di 20 pusk­esmas, dan implement­asi e-retribusi di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SK­PD) penghasil. “Deng­an begitu pengelolaan Pendapatan Asli Da­erah (PAD) bisa tran­sparan. Program kegi­atan ini akan terus ditingkatkan dan dil­akukan secara berkes­inambungan,” sebutny­a.

Kepala BPKPD Buleleng Gede Sugiartha Widiada menambahkan, bahwa pajak daerah merupakan pilar utama dari struktur pendapatan asli daerah serta sumber strategis dalam rangka pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng. Adapun klasifikasi wajib pajak yang diberikan penghargaan hari ini meliputi hotel, restoran, pengguna air tanah, penghargaan subak starpa diperuntukkan untuk anggota subak dengan tingkat realisasi pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang paling tinggi, desa sadar dan taat bayar pajak dalam tingkat realisasi pengelolaan PBB. Sebanyak 95 orang wajib pajak dianugrahi penghargaan berkat ketaatan mereka dalam membayar pajak daerah. Dalam penyerahan penghargaan itu, Pj Bupati didampingi Sekda Gede Suyasa, Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna serta Kepala BPKPD Buleleng Gede Sugiartha Widiada. (WAN)