Pengetasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel

Palembang (Atnews) – Bersandar pada data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan memiliki pertumbuhan ekonomi  Yang Cukup Tinggi (6,14%) dan berada diatas terata nasional (5,17%) (BPS 2018), data ini menunjukan bahwa pembangunan di Sumatera Selatan berkembang cukup baik dengan didukung pembangunan infrastruktur yang semakin pesat karena  diadakannya event Internasional termasuk Asean Games 2018, berbagai bidang bantuan sosialpun telah dikucurkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Dana Desa yang alokasinya terus meningkat mencapai 190 triliun, dari tahun 2017 hingga tahun 2019 melalui Kementerian Desa PDTT.

Dana desa adalah suatu program yang dilaksanakan Pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa agar semakin sejahtera. 

Hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik juga menunjukan bahwa terjadi pengurangan desa tertinggal dari tahun 2014 19.750 desa menjadi 13.232 desa pada tahun 2018 (data BPS 2018), hal ini dicapai antara lain dengan membangun jalan desa dan jembatan desa untuk membuka  keterisolasian, membangun embung, irigasi, serta pasar dan BUMDes untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa, serta drainase, saluran air bersih, Polindes dan MCK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tentunya dilakukan dengan bersama dengan pendamping desa.

Namun harus diakui bahwa  berbagai program yang dilakukan dan indikator makro pertumbuhan ekonomi ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah pelik di  Sumatera Selatan, yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi, khususnya di desa, walaupun mengalami penurunan angka kemiskinan, tetapi belum signifikan.

Publik perlu mengetahui sejauh mana program dana desa mampu mengangkat problem kemiskinan di desa dan meningkatkan produktivitas desa. Bagaimana pemerintah pusat, daerah dan masyarakat berkolaborasi untuk mengentaskan masyarakat desa dari  kemiskinan.

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Selatan mencatat hingga 29 Oktober 2018, alokasi dana desa tahap III baru tersalur pada empat Kabupaten/ Kota di Provinsi ini, ke empat kabupaten yang telah mendapat kucuran dana desa yakni, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas dan Kota Prabumulih, masih kecilnya kucuran ditahap III ini karena sebagian besar desa belum memberikan laporan hasil pengerjaan atas pengunaan dana desa di tahap II lalu.

Oleh karena itu untuk mengupas lebih jauh Kementerian Komunikasi dan  Informatika bekerjasama  dengan Kantor Staf  Presiden menggelar Diskusi  Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “ Pengetasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel” yang bertempat Griya Agung Provinsi Sumsel, Senin 04/02/2019.

Sebagai narasumber Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT Anwar Sanusi, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru diwakili oleh Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya, Rektor Universitas Sriwijaya Prof.Dr. Ir. H. Anis Asegaf.

Turut hadir pada kesempatan ini, Direktur Pengelolaan dan Penyedian Informasi Diskominfo Sumsel Siti Meiningsih, Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar, Pimpinan Media, serta ratusan Wartawan di Sumatera Selatan. (*)