Proyek Pusat Kebudayaan Bali Klungkung, Tekanan terhadap Fiscal Daerah, Lingkungan dan Kesucian Pura

Oleh Jro Gde Sudibya 

Proyek PKB Klungkung, untuk pembebasan tanah dan pengurugan seluas 420 ha, memerlukan dana Rp.2,375 T. Menggunakan dana pinjaman pemerintah pusat, yang seharusnya dipergunakan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi, dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) senilai Rp.1,5 T. Dana kredit Bank BPD Bali Rp. 875 M.Dilunasi dalam jangka waktu enam tahun, mulai dari tahun anggaran 2023 - 2028.

Jumlah pelunasan per tahun, belum termasuk bunga dan provisi kredit senilai Rp.396 M. Angka yang cukup besar, untuk proyek mercu suar, yang publik tidak tahu: berapa nilai investasinya, luasan cakupan proyek, pola.kepemilikan dan sistem pengelolaan dan tingkat kelayakan finansialnya  Berapa tahun investasi akan kembali, skema pembayaran kredit, risiko finansial kalau terjadi penundaan dan atau kegagalan proyek.

Dari sisi kebijakan fiscal, proyek ini bisa menyebabkan terjadinya tekanan dalam kebijakan fiscal pemda Bali. Bentuk tekanan fiscal ini dapat berupa, pertama, risiko gagal bayar karena keterbatasan pendanaan pemda Bali untuk enam tahun ke depan.

Dalam lanskap ekonomi global yang bercirikan FUCA. Folatility, sarat dengan kelabilan.Uncertainty, penuh ketidak pastian. Complexity, tumpang tindih keruwetan. Ambiguity, serba tidak jelas, tersamar. Kedua, besarnya nilai angsuran pelunasan ini, Rp.396 M per tahun selama enam tahun, bisa mengorbankan proyek peningkatan kesejahteraan sosial seperti: pendidikan, kesehatan, penanggulan kemiskinan, program peningkatan gizi anak-anak balita, perawatan kaum manula.

Bali punya persoalan serius di sini, rasio anak  stunting Bali 26 persen, angka kemiskinan naik akibat pandemi dari sekitar 3 persen penduduk menjadi 4 persen. Berarti kenaikan sekitar 30 persen dari jumlah penduduk miskin yang ada. 

Menyimak APBD Bali tahun 2022 lalu, sektor pertanian dan program penanggulan kemiskinan telah dikorbankan alokasi anggaraanya.

Opportunity cost dalam artian dikorbankannya proyek kesejahteraan sosial bagi masyarakat menengah dan ke bawah sangat besar. 

Tekanan fiscal ini, dibarengi dengan kebijakan di industri pariwisata yang tidak cerdas: pembatalan turnamen  U20 di Bali, kontroversi pelarangan naik gunung (kebijakan yang tidak ada di seluruh dunia), anomali perizinan pariwisata dalam kontroversi proyek pembangunan: vila, apartemen dan "townhouse" di Pengosekan Ubud, diprotes warga, izin proyek belum ada pembangunan jalan terus, pemasaran ke warga negara asing telah berlangsung, membuat masa depan industri pariwisata Bali, semakin tidak jelas.

Akibat tekanan fiscal ini, rusaknya lingkungan di Bukit Buluh dan Bukit Sawan, mengusik ketenangan dan ketentraman pengempon Pura Bukit Buluh, dan juga Pura Pedharman Semeton Warga  Pasek ring Padang Dawa, terancamnya sumber mata air, tercemarinya lingkungan di Kecamatan Dawan, melahirkan tekanan lingkungan dan juga mengganggu kesucian pura,  sudah semestinya proyek PKB Klungkung ini, dikaji ulang, karena lebih banyak mudaratnya, negatifnya dibandingkan dengan ilusi keberhasilan oleh para penggagasnya.

Jabatan Gubernur Koster akan berakhir tanggal 15 September 2023, dalam kasus PKB Klungkung, beliau meninggalkan "bom waktu" bagi penggantinya yang berupa: ruang fiscal yang sangat sempit bagi pejabat berikutnya dalam penyelenggaraan program kesejahteraan rakyat, kerusakan lingkungan di Bukit Buluh dan tekanan terhadap sumber mata air bagi penduduk sekitarnya, terganggunya rasa keagamaan dan kesucian di kedua pura di atas.