DPRD Soroti Soal Kemiskinan Dan Pengangguran, Pj Bupati Buleleng Optimis Mampu Turunkan Kemiskinan

Buleleng (Atnews) - Meski semua Fraksi di DPRD Buleleng sepakat untuk meneruskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, namun para wakil rakyat ini meminta kepada Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana agar lebih intens mengatasi kemiskinan yang angkanya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. 

Hal itu mengemuka dalam pemandangan 4 Fraksi DPRD Buleleng pada Rapat Paripurna DPRD Buleleng, Selasa (04/07/2023).

Dalam catatan, prosentase penduduk miskin di Buleleng mencapai  6,21 persen atau sebesar 41,680 ribu jiwa dari total jumlah penduduk. Angka itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 6,12 persen atau 40,920 ribu jiwa. Begitu juga dengan jumlah pengangguran terbuka menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 5,20 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi berada di angka 3,11 persen. 

Fraksi Gabungan yang terdiri dari Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Gerinda, dan Fraksi Partai Demokrat Perindo, meminta agar dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, pemerintah sebaiknya menggunakan strategi pembangunan yang diarahkan dengan konsep pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan dan konsep pemerataan agar tingkat kesenjangan tidak semakin melebar.

Demikian juga dalam pemandangan umum Fraksi Golkar dengan juru bicara Ketut Dody Tisna Adi, selain memuji keberhasilan pemerintah yakni keberhasilannya dalam mengendalikan tingkat inflasi sebesar 4,36 persen berada di bawah tingkat inflasi provinsi dan nasional yang berujung pada pemberian insentif daerah sebesar Rp 11,4 miliar.

Soal angka penduduk miskin juga disorot tajam.Golkar meminta agar Pj Bupati Buleleng lebih serius bekerja agar angka miskin di Buleleng dapat ditekan.

“Kami Fraksi Partai Golkar mohon  penjelasan terhadap program-program pemerintah daerah yang telah diambil dalam rangka menekan tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.Hal ini penting dalam rangka lebih sempurnanya raihan penilaian BPK RI yakni Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP),”ujarnya.

Begitu juga dengan Fraksi Hanura, melalui juru bicaranya Wayan Teren,SH mengatakan, peningkatan jumlah angka miskin dapat dimaklumi mengingat sebelumnya dilanda pandemic Covid-19. Namun berharap ada pemberian prioritas kepada warga miskin untuk memperoleh akses layanan sosial dan kesehatan.“Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan bisa menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan disuatu wilayah,”katanya.

Sedangkan Fraksi Nasdem berpandangan melonjaknya angka kemiskinan berkorelasi dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih low target dalam mematok target. Melalui jubirnya Nyoman Meliun mengatakan, secara mikro Fraksi Nasdem tidak melihat secara detail peningkatan PAD yang disebut low target. Hanya saja Kabupaten Buleleng berada di posisi No 2 tingkat kemiskinan antar kabupaten.“Kami mendorong pemerintah bersikap realistic dan visioner dalam menargetkan perolahan PAD pada tahun berikutnya,”kata Meliun.

Ditemui wartawan terkait sorotan dewan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban lelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana

optimis mampu turunkan kemiskinan di Kabupaten Buleleng tahun 2023 ini.

Lihadnyana menyampaikan, naiknya garis kemiskinan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Salah satunya adalah naiknya standar pengukuran garis kemiskinan oleh BPS. Sehingga ada banyak masyarakat yang sebelumnya tidak termasuk masyarakat miskin menjadi masuk dalam kategori masyarakat miskin.

"Sehingga kan dengan orang yang dibawah langsung melompat ke tangga ini kan gak bisa. Kita buktikan nanti 2023 ini saya yakin seyakin - yakinnya itu," ungkapnya.

Upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan oleh PJ Bupati Buleleng berfokus pada mengurangi pengeluaran dan menambah pemasukan masyarakat miskin. Menurunkan pengeluaran masyarakat miskin dilakukan dengan memberikan jaminan kesehatan, dan juga pemberian bantuan. Upaya meningkatkan pemasukan, dilakukan dengan meluaskan lapangan pekerjaan salah satunya mengajak masyarakat mencintai produk dari UMKM lokal.

"Kita berdayakan dan kita fanatikkan diri kita untuk menggunakan produk UMKM. Setelah itu, Anggaran kita tambah untuk itu, untuk umkm dan kemiskinan serta pengangguran," tegasnya.

Angka kemiskinan Kabupaten Buleleng yang mencapai 6%, menurut Lihadnyana agak sulit dihapuskan hanya dalam satu tahun. Apalagi, dalam kondisi ekonomi yang baru mulai kembali pulih setelah pandemi. Namun terkait pengangguran dan UMKM, dirinya meyakini bisa mengupayakan perbaikan kondisi segera. Menurutnya, pelatihan-pelatihan tenaga kerja yang secara kontinyu dilakukan tidak akan berdampak tanpa perluasan lapangan kerja.

"Ya tapi untuk apa pelatihan kalau lapangan kerja kita tidak siapkan. Oleh karena itulah, UMKM yang berpotensi di Buleleng sekarang sudah bergerak. Perlahan namun yakin pasti akan memperluas lapangan kerja,"tutupnya. (WAN)