Tantangan Bintang Puspayoga dan Giri Prasta sebagai Anak Ideologis Soekarno Menjabarkan Ajaran Bung Karno
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Sosok Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia I Gusti Ayu Bintang Puspayoga secara resmi membuka Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia dan dihadiri Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta tengah menjadi perhatian publik.
Turut hadir Dharma Adhyaksa PHDI Pusat,Ida Pedanda Nabe Gde Bang Buruan Manuaba, bersama Pengurus Paruman Sulinggih dan Paruman Walaka tingkat pusat dan tingkat provinsi di Indonesia.
Hal tersebut mendapatkan perhatian dari Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali, Anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI 1999 - 2004 yang juga Pengamat Ekonomi Politik menilai, momentum Nyoman Giri Prasta lebih membumikan Ajaran Soekarno tentang Marhaenisme, Tri Cakti Bung Karno, dan Manipol Usdek dalam konteks politik seperti sekarang.
Pemimpin di Bali ke depan seharusnya memiliki jiwa-jiwa kerakyatan. Memiliki kejujuran dan keikhlasan serta memiliki rasa keadilan seperti ajaran Bung Karno untuk masa depan Bangsa Indonesia.
Kedua tokoh tersebut diharapkan mampu meneruskan perjuangan dan ideologi dari Bung Karno.
Kegiatan tersebut dipusatkan di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, pada Jumat 10 November 2023.
Acara itu dihadiri Ketua Umum PHDI Mayjen (purn) Wisnu Bawa Tenaya, PJ Gubernur Bali yang diwakili Asisten I Pemprov Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, Ketua PHDI Provinsi Bali Nyoman Kenak bersama Ketua PHDI kabupaten dan kota.
Hal tersebut mendapatkan perhatian dari Jro Gde Sudibya, anggota MPR RI Utusan Daerah Bali, Anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI 1999 - 2004 yang juga Pengamat Ekonomi Politik menilai, momentum Nyoman Giri Prasta lebih membumikan Ajaran Soekarno tentang Marhaenisme, Tri Cakti Bung Karno, dan Manipol Usdek dalam konteks politik seperti sekarang.
Pemimpin di Bali ke depan seharusnya memiliki jiwa-jiwa kerakyatan. Memiliki kejujuran dan keikhlasan serta memiliki rasa keadilan seperti ajaran Bung Karno untuk masa depan Bangsa Indonesia.
Bupati Giri Prasta dalam kebijakan politik anggaran Pemkab Badung pada tahun 2023 membagikan pendapatan pajak hotel dan restaurant (PHR) dari industri pariwisata dalam bentuk hibah dan BKK.
Upaya itu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat di berbagai wilayah Provinsi Bali dan dua daerah di luar Bali.
Hibah dan BKK sebesar Rp 2,6 triliun lebih dibagikan kepada Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, dan parpol melalui program “Badung Angelus Buana” yang bermakna Badung Berbagi Dari Badung Untuk Bali.
“Saat ini kita (kaum marhaenisme-red) sedang perang paling tidak di tiga front: kekuasaan anti demokrasi, fundamentalisme agama, cengkraman kuat oligarki yang melahirkan kebijakan pembangunan yang menghina rasa keadilan, di tengah lautan kemiskinan,” kata Jro Gde Sudibya, Rabu (15/11).
Dikatakan, saat sekarang ada 112 juta orang (yang hidup di bawah garis kemiskinan, pengeluaran per orang per hari Rp.32 ribu). Sementara ada segelintir orang memiliki kekayaan sama dengan 100 juta kekayaan rakyat Indinesia.
Semestinya, kata Jro Gde Sudibya, sebagai kader partai nasionalis, anak ideologis Soekarno yang sedang berkuasa, pemimpin Bali ke depan seharusnya menjadi garda terdepan, berjuang mati-matian melalui politik anggaran membumikan sepenuh hati dan pikiran ajaran Bung Karno untuk seluruh kesejahteraan masyarakat.
Dikatakan, pikiran ajaran Bung Karno tentang: Marhaenisme, Tri Cakti Bung Karno, MANIPOL USDEK memang harus di jalankan sungguh-sungguh untuk seluruh warga Bali. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya. Hanya dengan mengayomi seluruh warga dalam kepemimpinannya, maka cita cita bung Karno baru tercapai.
Menurutnya, artinnya membumikan sepenuh hati dan pikiran ajaran Bung Karno tidak kembali ke masa lalu, tetapi ajaran ideologis Soekarno menjadi spirit baru di dalam merespons masa depan bangsa.
“Pidato politik Megawati Soekarno sebagai Presiden ke Lima, Ketua Umum PDI Perjuangn tentang Politik berbasis Kebenaran, Nurani dan Taat Azas dengan Konstitusi, 12 November 2023, semestinya dijadikan “perintah komando” dalam “perang” yang harus dimenangkan,” kata Jro Gde Sudibya. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Gempa 8,9 SR Mentawai Mengancam Sumbar
