Sekda Dewa Indra Ajak Bergerak Bersama Cegah Korupsi 

Denpasar 17/8 (Atnews) - Meskipun indeks kepatuhan Provinsi dan Kabupaten/kota se Bali terhadap peraturan / perundang undangan dapat dikatakan relatif tinggi, namun tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan-kesalahan yang masih terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, upaya sosialisasi serta sinergitas  semua komponen masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan terjadinya praktek korupsi. 

Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam arahannya pada acara Optimalisasi peran APIP dan Perangkat Daerah dalam pencegahan dan pendeteksian tindak pidana korupsi, di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Sabtu (17/8).

Lebih jauh Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa upaya pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga sinergitas dengan semua pihak sangat diperlukan dalam upaya mencegah terjadinya praktek korupsi tersebut  

Pihaknya sangat menyambut baik dan berterima kasih atas arahan langsung yang disampaikan KPK RI kepada para pejabat baik di Lingkungan Pemprov Bali maupun Kota Denpasar dalam upaya mencegah terjadinya tindak korupsi. " Kita harus satukan langkah dan bergerak bersama dalam mencegah korupsi. Saya harap dengan acara ini akan terjalin kolaborasi yang lebih baik antara KPK RI  dengan Pemprov Bali dalam upaya pencegahan terjadinya tindak korupsi, " imbuhnya. 

Sementara itu Penasehat KPK RI  Budi Santoso menyampaikan bahwa kegiatan pada siang hari ini merupakan bagian dari kegiatan Roadshow Bus KPK 2019 "Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi" yang rencannya akan dilaksanakan di 28 Kabupaten/kota di 33 Provinsi di Indonesia. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah KPK dalam melaksanakan tugasnya menekan angka korupsi di Indonesia melalui tindakan pencegahan dengan memberikan pembekalan dan pemahaman terkait korupsi kepada jajaran pemerintah daerah, dan swasta. KPK RI mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat bekerja bersama dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di negara kita.  

Pada bagian lain Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI  Giri Suprapdiono mengatakan bahwa ada bentuk tindak korupsi yang kerap terjadi di daerah seperti korupsi dalam perencanaan APBD, penganggaran, pelaksanan APBD , perizinan, pembahasan dan  pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi serta  rotasi kepegawaian. Untuk itu pihaknya mengingatkan agar praktek praktek korupsi dalam bentuk diatas tidak terjadi lagi dan semua pihak melangkah bersama mencegah terjadinya korupsi. (*)