Heboh Podcast GPS di Jeg Bali, Ungkap Dugaan Bancakan Tanah Pemprov. Bali
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Ketua Majelis Agung Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika (GPS) yang juga Mantan Ketua Komisi III DPR dan Anggota DPD RI mengaku hebohnya hasil podcast di Jeg Bali ternyata banyak sekali dikloning dalam berbagai angle dan tersebar di berbagai platform medsos.
Apa yang diungkap merupakan kelihaian dari host-nya I Wayan Erwin Widyaswara didalam memancing narasumber. "Sebab Saya menyampaikan sesuai yang ditanyakan atau didiskusikan," kata GPS di Denpasar, Senin (2/9).
Kritikan soal kehadiran MDA yang melenceng dari konstruksi Desa Adat sesuai isi Pasal 18 B ayat 2 UUD 45 bukanlah isu baru tetapi sudah lama pihaknya kritisi.
Itupun setelah beberapa prajuru Desa Adat meminta advis saya secara hukum atas permasalahan yang ada.
Kemudian terkait dugaan Bancakan Tanah Pemprov. Bali yang nilainya fantastis itu justru pihaknya ketahui lebih gamblang ketika menangani kasus OTT Bendesa Adat Berawa.
Saat itu pihak Kejati Bali ungkap di semua media massa sesaat usai OTT bahwa kasusnya soal jual beli lahan untuk fasilitas pariwisata.
"Karena deliknya begitu peristiwanya tentu saya mempelajarinya dan keanehan muncul setelah lanjut berbelok menjadi masalah pengurusan ijin investasi akomodasi pariwisata," ujarnya.
Perubahan ini makin membuat penasaran. Akhirnya saya melacak lahan investor yang ternyata menggunakan tanah Pemprov. Bali dan ketika diteliti terjadi praktek tersamar peralihan dari awal sewa sampai kemudian menjadi PMA milik warga Russia. "Permainan yang rapi," imbuhnya.
Ternyata tidak hanya satu obyek ditemukan praktek seperti itu, ada beberapa obyek tanah Pemprop Bali diperlakukan sama. "Saya pun berusaha menggalinya di persidangan walau bbrp kali dihambat oleh JPU dan juga Majelis Hakim dengan alasan tidak ada kaitan dengan Dakwaan," tambahnya.
Jadi murni dari kasus tersebut, jika kemudian hari ini kebetulan ada Pilkada ya karena persidangan kasus OTT Bendesa Adat Berawa masih berlangsung. Dugaan kasus korupsi yang merugikan rakyat bukan harus dihentikan atau mendapatkan pembenaran menjadi sah karena ada Pilkada.
"Sebab kita semua belum tahu siapa saja yang terlibat dan menikmati dugaan bancakan tersebut. Sehingga aneh jika kasus merugikan keuangan negara tersebut tidak tersentuh hanya alasan Pilkada. Memangnya sudah pasti yang ikut Pilkada terlibat? Jadi aneh konstruksi berpikir para pembelanya," ungkapnya.
Akibat dua isu besar tersebut lalu muncul seperti biasa dari buzzer ayng dikerahkan, Tim sukses hingga mantan Pokli Gubernur angkat bicara membela, tetapi anehnya bukan mengambil diskursus kasusnya namun malah menjurus menyerang ke personal GPS.
Aneh kenapa tidak permasalahan yang diangkat dibantah dengan narasi yang lebih kuat.
Tuduhan dan stigma dari Caleg gagal, kutu loncat, Parpol nyungsep, pembela koruptor, hanya bisa koar -koar, apa yang pernah dilakukan untuk Bali, orang stres dan sejenisnya.
"Narasi itu agak mirip dengan ketika kasus kritikan keras Saya soal penanganan Covid-19 yang tidak beres tersebut. Caleg gagal ? memang fakta. Bahwa pernah juga duduk di DPR dan DPD RI juga fakta. Pernah jadi ketua Komisi III DPR, ketua PPUU, PULD dan BK DPD RI juga adalah fakta," bebernya.
Sedangkan soal Kutu loncat? Pihaknya pernah di Demokrat mundur lalu ke DPD RI kemudian menjadi Waketum dan Sekjen Hanura.
Kemudian bertekad buat sejarah membuat Parpol sendiri dan astungkara dari 75 parpol berbadan hukum, PKN lolos ikut pemilu 2024. Apakah itu kutu loncat atau pendakian kualitas politisi. Sebab hanya segelintir politisi yang mampu membuat parpol sendiri. Apalagi sekelas Saya yang jauh dari standar figur pemilik parpol lainnya yang mantan presiden, jenderal dan Konglomerat.
"Parpol Nyungsep? ahh nggak juga. Memang saat ini PKN suara terkecil secara nasional. Tetapi di daerah cukup banyak berperan dalam Pilkada kali ini. Paling tidak parpol yang dibuat bermanfaat untuk mereka yang ingin mengabdi di jalur Pilkada di berbagai daerah," tambhanya.
Contoh kecil, di Bangli berkat PKN ikut serta akhirnya Gus Giri dan Subrata bisa berlayar karena Gerindra dan Nasdem masih kurang syaratnya. Ada manfaatnya daripada para haters yang disuguhi kopi arak sudah ejakulasi politik.
Ia pun menjawab soal Pembela Koruptor? Sebagai Advokat profesi pihaknya sebagai Penasihat Hukum di persidangan bukan sebagai JPU atau Hakim. Maka posisinya adalah pembela. Jika kasusnya kasus korupsi bukan berarti yang dibela itu koruptor. Contoh kecil membela kasus Korupsi SPI Rektor Unud Prof Antara yang akhirnya diputus bebas. Apakah Rektornya jadi koruptor ?
"Saya meyakini banyak kasus yang dikoruptorkan walau sebenarnya tidak layak. Termasuk OTT Bendesa Adat Berawa dan lainnya. Saya juga bela kasus Ngaben Sudaji, kasus Sidatapa dimasa Covid-19 dan lainnya," bebernya.
Bahkan sebaiknya hanya koar-koar. Seharusnya yang bicara itu para wakil rakyat bukan pihaknya yang warga negara biasa. Tetapi hak dan kewajiban untuk selamatkan uang negara sehingga harus koar - koar.
"Sebab kita tidak ada kewenangan penyelidikan penyidikan penyitaan apalagi membawa kasusnya ke pengadilan. Jika kewenangan itu ada, maka pilihannya pasti saya proses," ujarnya.
Apa yang dilakukan untuk Bali? Nah soal ini biarkan piteket De Ngaden Awak Bise Depang Naka Lenan Ngadanin. Silakan ditelusuri dengan jejak digital yang ada. Apakah GPS bermanfaat atau sampah masyarakat.
Begitu juga soal tuduhan Orang stres? maka yang benar GPS membuat stres orang yang berbuat tidak baik. Mereka selalu dihantui rasa was - was karena GPS tidak bisa diatur siapapun dan bicara selalu dengan data dan fakta. Jadi justru para haters dan timnya yang stres.
Dengan sudah dijawab semua tuduhan yang dibangun para buzzer, haters, tim sukses atau pecinta orang yang pihaknya kritik maka ke depan cari lagi alasan yang lain agar ada kreasi baru penyerangannya.
"Tapi kalau mau mencerdaskan publik maka kritikan atas wacana yang dimunculkan itu ditanggapi dan diperdebatkan. Sehingga masyarakat jadi tercerahkan atas perdebatan yang muncul," pungkasnya. (GAB/001)
Apa yang diungkap merupakan kelihaian dari host-nya I Wayan Erwin Widyaswara didalam memancing narasumber. "Sebab Saya menyampaikan sesuai yang ditanyakan atau didiskusikan," kata GPS di Denpasar, Senin (2/9).
Kritikan soal kehadiran MDA yang melenceng dari konstruksi Desa Adat sesuai isi Pasal 18 B ayat 2 UUD 45 bukanlah isu baru tetapi sudah lama pihaknya kritisi.
Itupun setelah beberapa prajuru Desa Adat meminta advis saya secara hukum atas permasalahan yang ada.
Kemudian terkait dugaan Bancakan Tanah Pemprov. Bali yang nilainya fantastis itu justru pihaknya ketahui lebih gamblang ketika menangani kasus OTT Bendesa Adat Berawa.
Saat itu pihak Kejati Bali ungkap di semua media massa sesaat usai OTT bahwa kasusnya soal jual beli lahan untuk fasilitas pariwisata.
"Karena deliknya begitu peristiwanya tentu saya mempelajarinya dan keanehan muncul setelah lanjut berbelok menjadi masalah pengurusan ijin investasi akomodasi pariwisata," ujarnya.
Perubahan ini makin membuat penasaran. Akhirnya saya melacak lahan investor yang ternyata menggunakan tanah Pemprov. Bali dan ketika diteliti terjadi praktek tersamar peralihan dari awal sewa sampai kemudian menjadi PMA milik warga Russia. "Permainan yang rapi," imbuhnya.
Ternyata tidak hanya satu obyek ditemukan praktek seperti itu, ada beberapa obyek tanah Pemprop Bali diperlakukan sama. "Saya pun berusaha menggalinya di persidangan walau bbrp kali dihambat oleh JPU dan juga Majelis Hakim dengan alasan tidak ada kaitan dengan Dakwaan," tambahnya.
Jadi murni dari kasus tersebut, jika kemudian hari ini kebetulan ada Pilkada ya karena persidangan kasus OTT Bendesa Adat Berawa masih berlangsung. Dugaan kasus korupsi yang merugikan rakyat bukan harus dihentikan atau mendapatkan pembenaran menjadi sah karena ada Pilkada.
"Sebab kita semua belum tahu siapa saja yang terlibat dan menikmati dugaan bancakan tersebut. Sehingga aneh jika kasus merugikan keuangan negara tersebut tidak tersentuh hanya alasan Pilkada. Memangnya sudah pasti yang ikut Pilkada terlibat? Jadi aneh konstruksi berpikir para pembelanya," ungkapnya.
Akibat dua isu besar tersebut lalu muncul seperti biasa dari buzzer ayng dikerahkan, Tim sukses hingga mantan Pokli Gubernur angkat bicara membela, tetapi anehnya bukan mengambil diskursus kasusnya namun malah menjurus menyerang ke personal GPS.
Aneh kenapa tidak permasalahan yang diangkat dibantah dengan narasi yang lebih kuat.
Tuduhan dan stigma dari Caleg gagal, kutu loncat, Parpol nyungsep, pembela koruptor, hanya bisa koar -koar, apa yang pernah dilakukan untuk Bali, orang stres dan sejenisnya.
"Narasi itu agak mirip dengan ketika kasus kritikan keras Saya soal penanganan Covid-19 yang tidak beres tersebut. Caleg gagal ? memang fakta. Bahwa pernah juga duduk di DPR dan DPD RI juga fakta. Pernah jadi ketua Komisi III DPR, ketua PPUU, PULD dan BK DPD RI juga adalah fakta," bebernya.
Sedangkan soal Kutu loncat? Pihaknya pernah di Demokrat mundur lalu ke DPD RI kemudian menjadi Waketum dan Sekjen Hanura.
Kemudian bertekad buat sejarah membuat Parpol sendiri dan astungkara dari 75 parpol berbadan hukum, PKN lolos ikut pemilu 2024. Apakah itu kutu loncat atau pendakian kualitas politisi. Sebab hanya segelintir politisi yang mampu membuat parpol sendiri. Apalagi sekelas Saya yang jauh dari standar figur pemilik parpol lainnya yang mantan presiden, jenderal dan Konglomerat.
"Parpol Nyungsep? ahh nggak juga. Memang saat ini PKN suara terkecil secara nasional. Tetapi di daerah cukup banyak berperan dalam Pilkada kali ini. Paling tidak parpol yang dibuat bermanfaat untuk mereka yang ingin mengabdi di jalur Pilkada di berbagai daerah," tambhanya.
Contoh kecil, di Bangli berkat PKN ikut serta akhirnya Gus Giri dan Subrata bisa berlayar karena Gerindra dan Nasdem masih kurang syaratnya. Ada manfaatnya daripada para haters yang disuguhi kopi arak sudah ejakulasi politik.
Ia pun menjawab soal Pembela Koruptor? Sebagai Advokat profesi pihaknya sebagai Penasihat Hukum di persidangan bukan sebagai JPU atau Hakim. Maka posisinya adalah pembela. Jika kasusnya kasus korupsi bukan berarti yang dibela itu koruptor. Contoh kecil membela kasus Korupsi SPI Rektor Unud Prof Antara yang akhirnya diputus bebas. Apakah Rektornya jadi koruptor ?
"Saya meyakini banyak kasus yang dikoruptorkan walau sebenarnya tidak layak. Termasuk OTT Bendesa Adat Berawa dan lainnya. Saya juga bela kasus Ngaben Sudaji, kasus Sidatapa dimasa Covid-19 dan lainnya," bebernya.
Bahkan sebaiknya hanya koar-koar. Seharusnya yang bicara itu para wakil rakyat bukan pihaknya yang warga negara biasa. Tetapi hak dan kewajiban untuk selamatkan uang negara sehingga harus koar - koar.
"Sebab kita tidak ada kewenangan penyelidikan penyidikan penyitaan apalagi membawa kasusnya ke pengadilan. Jika kewenangan itu ada, maka pilihannya pasti saya proses," ujarnya.
Apa yang dilakukan untuk Bali? Nah soal ini biarkan piteket De Ngaden Awak Bise Depang Naka Lenan Ngadanin. Silakan ditelusuri dengan jejak digital yang ada. Apakah GPS bermanfaat atau sampah masyarakat.
Begitu juga soal tuduhan Orang stres? maka yang benar GPS membuat stres orang yang berbuat tidak baik. Mereka selalu dihantui rasa was - was karena GPS tidak bisa diatur siapapun dan bicara selalu dengan data dan fakta. Jadi justru para haters dan timnya yang stres.
Dengan sudah dijawab semua tuduhan yang dibangun para buzzer, haters, tim sukses atau pecinta orang yang pihaknya kritik maka ke depan cari lagi alasan yang lain agar ada kreasi baru penyerangannya.
"Tapi kalau mau mencerdaskan publik maka kritikan atas wacana yang dimunculkan itu ditanggapi dan diperdebatkan. Sehingga masyarakat jadi tercerahkan atas perdebatan yang muncul," pungkasnya. (GAB/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Pelaku Sejarah Pertempuran Laut Arafuru ABK RI Matjan Kumbang Peltu Pur I Dewa Made Pegeg Tutup Usia
