Sekda Dewa Indra Nilai Kerja Birokrasi Masih Lamban
Banner Bawah

Sekda Dewa Indra Nilai Kerja Birokrasi Masih Lamban

Atmadja - atnews

2019-09-02
Bagikan :
Dokumentasi dari - Sekda Dewa Indra Nilai Kerja Birokrasi Masih Lamban
Slider 1
Denpasar, 2/9 (Atnews) - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menilai kerja birokrasi Pemprov Bali masih lamban, kalau mengacu pada laporan realisasi APBD Tahun 2019,
Kita harus mampu bekerja lebih cepat. Jangan menumpuk pekerjaan karena pekerjaan birokrasi tak pernah ada habisnya, kalau ditunda, besoknya akan menumpuk lagi, katanya di hadapan peserta apel disiplin awal bulan September, Senin (2/9).
Masih dalam arahannya, Dewa Indra menyinggung Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat  (SP4N-LAPOR) yang baru-baru ini diluncurkan Pemprov Bali.
SP4N-LAPOR ini merupakan aplikasi umum yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengadukan pelayanan publik, baik itu karena merasa kurang puas, layanan yang sangat lambat hingga memberikan apresiasi. 
Ia menjelaskan, adanya kanal ini, akses masyarakat untuk melaporkan berbagai hal terkait layanan publik akan makin lebar. “Ini tantangan bagi kita di jajaran birokrasi agar bekerja lebih baik. Jangan sampai kanal itu dipenuhi laporan keluhan dari masyarakat, karena itu menandakan kinerja kita kurang baik. (z/02)


Baca Artikel Menarik Lainnya : BPS Rilis Penurunan Desa Tertinggal

Terpopuler

Dhyan Foundation Gelar Yoga Kebangsaan di Monumen Perjuangan Bangsal

Dhyan Foundation Gelar Yoga Kebangsaan di Monumen Perjuangan Bangsal

Basket di akhir Pekan, Muda dan Lansia

Basket di akhir Pekan, Muda dan Lansia

Sewa Pertokoan di Dalung

Sewa Pertokoan di Dalung

Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali: Visionary Oasis Tri Hita Karana dalam Politik Ruang Pariwisata

Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali: Visionary Oasis Tri Hita Karana dalam Politik Ruang Pariwisata

Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026

Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026

Langkah Strategis 2026: Kementerian Pariwisata Siapkan 38 Provinsi, Keselamatan Wisata Jadi Prioritas

Langkah Strategis 2026: Kementerian Pariwisata Siapkan 38 Provinsi, Keselamatan Wisata Jadi Prioritas