Pariwisata Autopilot, Bali Tak Baik - Baik Saja, Mulia PAS Ajak Buat Blueprint Satu Jalur Menuju Indonesia Emas 2045
Admin - atnews
Denpasar (Atnews) - Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wagub Bali Nomor Urut Satu paslon 1, Made Muliawan Arya (De Gadjah) dan Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS) akan merangkul stakeholder pariwisata untuk menata Bali ke depan.
Oleh karena itu, Bali dalam kondisi yang tidak baik - baik saja mulai dari persoalan sampah, macet hingga krisis air.
Cagub De Gadjah mengajak insan pariwisata yang sudah expert membuat blueprint pariwisata untuk ”Mewujudkan Bali Dwipa Jaya Menuju Indonesia Emas 2045".
Mewujudkan Bali Maju, Unggul, Lestari, Indah, Ajeg dan Sejahtera untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.
Semestinya Bali memiliki badan otorita dalam mengurus pariwisata serta disiapkan sarana dan prasarana bagi GIPI sehingga bisa mudah melakukan koordinasi maupun memiliki tempat yang layak ketika menerima tamu.
”Beliau-beliau adalah orang expert di bidangnya. Kami pemangku kebijakan oleh karena itu beliau yang berpikir dan bekerja untuk pariwisata, kami sinergikan libatkan akademisi, swasta dan pelaku pariwisata, serta organisasi perangkat desa terkait membangun pariwisata,” kata De Gadjah dengan tagline Satu Jalur, Satu Komando.
Hal itu disampaikan ketika Hearing Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali "Pariwisata Bali Mau Dibawa Kemana?". Acara itu diselenggarakan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali/Bali Tourism Board (BTB).
Hearing diikuti oleh 29 asosiasi pariwisata di Bali dengan jumlah audiens sekitar 600 orang, termasuk tokoh pariwisata Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, yang juga Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023.
Ketua Bali Tourism Board (BTB)/GIPI Bali IB Agung Partha Adnyana, Ketua Asita Bali Putu Winastra, Pengurus PHRI Bali Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., Ketua PATA Bali dan Nusa Tenggara Chapter Ida Bagus Gede Sidharta Putra, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, Tokoh Pariwisata Bali I Gde Wirata yang juga Owner Bounty Crouise, Praktisi Pariwisata Bagus Sudibya, Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha, Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali I Gusti Agung Ayu Inda Trimafo Yudha, Ketua DPD IHGMA Bali Komang Artana.
Sesi hearing acara itu dibagi dua sesi, paslon nomor urut 1 Mulia-PAS pukul 10.00-12.000 WITA sedangkan Paslon nomor urut 2 Koster Giri pukul 14.30-15.30 WITA.
Pada kesempatan itu, pelaku pariwisata menaruh harapan dan menanyakan komitmen Paslon Mulia-PAS dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.
Menurutnya, Pariwisata Bali autopilot dan banyak ada problematika yang belum tertangani secara serius. Kebijakan Pembangunan akomodasi yang sporadis dan Kepemilikan properti oleh Warga Negara Asing tidak mampu dikontrol oleh pemerintah dengan baik.
Kebijakan bagi hasil PAD untuk penunjang pariwisata di Bali tidak jelas, kebijakan pengaturan alih fungsi lahan belum tegas
Sinergitas antara GIPI, BPPD dan pemerintah propinsi Bali belum optimal. Institusi adat diintervensi kepentingan politik, bahkan otonomi Desa Adat terancam.
Kurang meratanya pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata Bali, bahkan Bandara Bali Utara ditolak pemerintah saat ini.
Strategi Pembangunan infrastruktur yang salah arah menyebabkan APBD Defisit hampir Rp 1,9 Triliun, dan bayar utang sekitar Rp 245 miliar pertahun.
Sekitar 3000 Aset Tanah bersertifikat Pemprov. Bali tidak maksimal digunakan kesejahteraan rakyat Bali.
Potensi UMKM di Bali yang jumlahnya sekitar 439.382 tidak dikelola maksimal seiring dengan kemajuan pariwisata Bali,
Banyak wisatawan yang mengambil alih bisnis informal warga lokal tanpa ada penanganan yang tuntas dari pemerintah Bali.
Maka dari itu, kondisi Bali yang tidak baik - baik saja juga disampaikan oleh Presiden Prabowo. "Saya pun ditugaskan maju sebagai Cagub Bali," ujarnya.
Meskipun data BPS menyatakan persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2024 tercatat sebesar 4,00 persen, turun 0,25 persen poin terhadap Maret 2023 dan turun 0,53 persen poin terhadap September 2022.
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2024 tercatat sebanyak 184,43 ribu orang, turun 9,35 ribu orang terhadap Maret 2023 dan turun 20,93 ribu orang terhadap September 2022.
Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 3,55 persen, turun 0,22 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 3,77 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 5,20 persen, turun 0,30 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 5,50 persen.
Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 turun sebanyak 4,51 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2023 (dari 123,82 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 119,31 ribu orang pada Maret 2024). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 4,84 ribu orang (dari 69,96 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 65,12 ribu orang pada Maret 2024).
Garis Kemiskinan di Provinsi Bali pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp568.510,- per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp391.618,- per kapita per bulan (68,88 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp176.892,- per kapita per bulan (31,12 persen).
Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Bali memiliki 4,68 anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp2.660.627,- per rumah tangga miskin per bulan.
Tetapi bila dilihat data secara mikro, bahkan De Gadjah sudah keliling Bali selama dua bulan sudah melihat langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
Untuk itu, pihaknya akan mewujudkan Bali Maju Unggul Lestari Indah Ajeg PAsti Sejahtera (MULIA PAS).
Dengan Misi "Mewujudkan Bali Dwipa Jaya Dilakukan dengan Mentransformasi 9 Tata Kelola Pemerintahan" yakni (1) Tata Kelola Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, (2) Tata Kelola Kesehatan, (3) Tata Kelola Ekonomi, (4) Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah, (5) Tata Kelola Infrastruktur dan Pembangunan, (6) Tata Kelola Desa Adat, Seni dan Budaya, (7) Tata Kelola Pemerintahan, (8) Tata Kelola Lingkungan Hidup, dan (9) Tata Kelola Pariwisata dan Pertanian.
Disebutkan pula, dampak masalah terkait pariwisata Bali yakni kekurangan air bersih dan terancam krisis air. Bahkan keluhan pelaku pariwisata juga keluhkan kondisi krisis air di Bali Selatan. Bagaimana kondisi krisis air di Karangasem dan daerah lainnya. Padahal PAD Badung yang begitu besar.
Selain itu, Bali masih banyak sampah. TPA Suwung perlu atensi, maka penting diselesaikan dengan satu jalur dengan Presiden Prabowo. Pidato perdana Presiden Prabowo sudah mengungkapkan banyak hal, khusus atensi soal pangan, wnergi dan air bersih.
Memang dalam kelola sampah memerlukan anggaran yang tidak kecil, hal itu pula sudah disampaikan Made Mangku Pastika yang juga Gubernur Bali dua periode 2008-2018.
Belum lagi, lingkungan Bali mulai rusak parah, tata ruang Bali makin amburadul dan terjadi degradasi kualitas bentang alam.
Sekali lagi ditegaskan, Bali mulai macet parah. Adat istiadat dan budaya Bali mulai tergerus oleh budaya modern, termasuk terjadinya komersialisasi budaya Bali.
Hilangnya bangunan dan karya seni yang
memiliki nilai historis, simbol budaya, dan
nilai kesakralan. Angka Kemiskinan di Bali masih tinggi, kisaran 4% dan angka bunuh diri tertinggi di Indonesia.
Maka perlu kembali mewujudkan Tata Kelola ”Pariwisata Berkelanjutan di Bali berbasis Tri Hita Karana" dengan mengaktifkan kembali Tri Hita Karana Award.
Diharapkan terwujud Pariwisata Bali yang Maju, dimana pariwisata Bali yang maju ke depan, modern, kreatif, inovatif, dan dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan nilai-nilai universal, global, dan nasional, akan tetapi tidak tercabut dari akar adat, budaya dan agama.
Pariwisata Bali yang Indah
adalah pariwisata Bali dengan alam yang indah, dan tata ruang yang teratur, nyaman, berestetika, unik dan menarik.
Pariwisata Bali yang Unggul
adalah Pariwisata Bali yang berkualitas dengan sistem manajemen, infrastruktur, dan SDM yang unggul, serta mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional.
Pariwisata Bali yang Ajeg adalah pariwisata Bali yang memiliki daya tahan dan tangguh terhadap krisis dan guncangan internal dan eksternal, memiliki kekuatan dan kehandalan dalam bidang pembangunan ekonomi, dan memiliki kemampuan dalam menjaga keamanan dan ketahanan terhadap bencana.
Pariwisata Bali yang Lestari
adalah pariwisata Bali yang selalu menjaga kelestarian dan keharmonisan antara lingkungan alam, manusia, dan budaya secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Pariwisata Bali yang Mesejahterakan
adalah pariwisata Bali yang mensejahterakan masyarakat menjadi makmur, aman, damai, tentram, sukerta sekala niskala, sehat jasmani Rohani, Bahagia, mapan spiritual dan material.
Program pariwisata Bali Maju yakni Bali berbasis IPTEKS dan Bali kreatif dan Inovatif. Program pariwisata Bali Unggul yakni Sistem Unggul, Infrastruktur Unggul, SDM Unggul.
Sedangkan Program Pariwisata Bali yang Lestari yakni Lestari Alam dan Lestari. Program pariwisata Bali Ajeg yakni Kepemimpinan yang Kokoh, Adat yang Kokoh, Keamanan dan Ketertiban yang Kokoh. Serta Program Pariwisata Bali yang Sejahtera yakni Kesehatan, Bahagia, Aman dan Nyaman, Kerjasama, Sertifikasi dan Standarisasi dan Tenaga Kerja.
Sementara itu, Cawagub Agus Suradnyana mengharapkan keseimbangan pembangunan Bali Utara dan Selatan dengan pembangunan Bandara Bali Utara dan Pelabuhan Celukan Bawang.
Ia optimis berpasangan dengan Mulia karena memiliki Presiden Prabowo yang menaruh perhatian dengan Bali. Penegakan hukum dalam sektor pariwisata memang diperlukan sehingga sesuai dengan rencana pembangunan.
Selain itu, sektor pariwisata juga tetap didukung oleh daerah penyangga sehingga sektor pangan pariwisata tetap terjaga. Bahkan pihaknya juga akan membangun Bali Trading Center untuk promosi UMKM Bali.
Sedangkan pembagian kue pariwisata agar dilakukan oleh provinsi Bali dengan pembagian yang proporsional sehingga semua warga Bali merasakan penuh.
Agus Suradnyana menambahkan bahwa permasalahan infrastruktur juga menjadi bagian dari tantangan “auto pilot” ini.
“Infrastruktur yang tidak merata, terutama di wilayah Bali Utara yang masih sulit diakses, menjadi tantangan besar. Kami ingin mengakhiri pola auto pilot ini dengan pembangunan infrastruktur yang terencana dan merata,” kata Agus Suradnyana.
Menurutnya, kebutuhan akan infrastruktur yang ramah lingkungan harus diimbangi dengan kebijakan yang mempertimbangkan distribusi ekonomi untuk seluruh wilayah Bali, bukan hanya di pusat-pusat pariwisata.
Sebagai solusi untuk mengakhiri pola pengelolaan autopilot ini, Mulia-PAS menawarkan visi Bali Dwipa Jaya yang memprioritaskan keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya melalui prinsip Tri Hita Karana.
Program-program yang diusung mencakup pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, digitalisasi sistem pariwisata, serta pembatasan investasi asing untuk menjaga keberlanjutan Bali.
Mulia-PAS juga berkomitmen untuk membangun platform aplikasi pariwisata yang memungkinkan pengawasan dan kontrol lebih terarah terhadap jumlah dan pergerakan wisatawan, sehingga dapat mencegah kepadatan berlebih di destinasi tertentu. Program ini diharapkan mampu mendorong Bali keluar dari pola autopilot menuju manajemen pariwisata yang lebih berkelanjutan.
Sedangkan, Ketua Bali Tourism Board (BTB)/GIPI Bali IB Agung Partha Adnyana meminta kedua Palson melakukan tanda tangan komitmen terhadap dunia pariwisata.
“Kami ingin mendengar pemaparan visi dan misi dari kedua paslon. Pariwisata Bali sangat signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Bali.
Karena itu, sangat penting bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih nantinya untuk memiliki komitmen jelas dalam mengelola pariwisata Bali,” ujarnya.
Pihaknya meminta Paslon berkomitmen terhadap regulasi, kelembagaan dan infrastruktur. Bahkan dirinya mengklaim insan pariwisata yang hadir tidak "kaleng-kaleng".
Apabila nantinya memelukan Pokli pariwisata bisa melibatkan pihaknya. Upaya itu agar pembangunan pariwisata bisa berkelanjutan dalam menghadapi isu overtourism, perubahan iklim dan dampak sosial lingkungan.
Selain itu, industri pariwisata Bali memiliki 1,2 juta potensi suara, belum termasuk anggota keluarga mereka. Namun yang hadir hanya perwakilan sekitar 600 orang.
“Angka tersebut sangat besar dan menunjukkan betapa pentingnya komitmen kedua paslon terhadap pariwisata. Komitmen ini akan menentukan arah pariwisata Bali ke depannya,” pungkasnya. (GAB/ART/001)
Oleh karena itu, Bali dalam kondisi yang tidak baik - baik saja mulai dari persoalan sampah, macet hingga krisis air.
Cagub De Gadjah mengajak insan pariwisata yang sudah expert membuat blueprint pariwisata untuk ”Mewujudkan Bali Dwipa Jaya Menuju Indonesia Emas 2045".
Mewujudkan Bali Maju, Unggul, Lestari, Indah, Ajeg dan Sejahtera untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur.
Semestinya Bali memiliki badan otorita dalam mengurus pariwisata serta disiapkan sarana dan prasarana bagi GIPI sehingga bisa mudah melakukan koordinasi maupun memiliki tempat yang layak ketika menerima tamu.
”Beliau-beliau adalah orang expert di bidangnya. Kami pemangku kebijakan oleh karena itu beliau yang berpikir dan bekerja untuk pariwisata, kami sinergikan libatkan akademisi, swasta dan pelaku pariwisata, serta organisasi perangkat desa terkait membangun pariwisata,” kata De Gadjah dengan tagline Satu Jalur, Satu Komando.
Hal itu disampaikan ketika Hearing Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali "Pariwisata Bali Mau Dibawa Kemana?". Acara itu diselenggarakan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali/Bali Tourism Board (BTB).
Hearing diikuti oleh 29 asosiasi pariwisata di Bali dengan jumlah audiens sekitar 600 orang, termasuk tokoh pariwisata Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, yang juga Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023.
Ketua Bali Tourism Board (BTB)/GIPI Bali IB Agung Partha Adnyana, Ketua Asita Bali Putu Winastra, Pengurus PHRI Bali Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., Ketua PATA Bali dan Nusa Tenggara Chapter Ida Bagus Gede Sidharta Putra, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, Tokoh Pariwisata Bali I Gde Wirata yang juga Owner Bounty Crouise, Praktisi Pariwisata Bagus Sudibya, Ketua NCPI Bali Agus Maha Usadha, Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Bali I Gusti Agung Ayu Inda Trimafo Yudha, Ketua DPD IHGMA Bali Komang Artana.
Sesi hearing acara itu dibagi dua sesi, paslon nomor urut 1 Mulia-PAS pukul 10.00-12.000 WITA sedangkan Paslon nomor urut 2 Koster Giri pukul 14.30-15.30 WITA.
Pada kesempatan itu, pelaku pariwisata menaruh harapan dan menanyakan komitmen Paslon Mulia-PAS dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.
Menurutnya, Pariwisata Bali autopilot dan banyak ada problematika yang belum tertangani secara serius. Kebijakan Pembangunan akomodasi yang sporadis dan Kepemilikan properti oleh Warga Negara Asing tidak mampu dikontrol oleh pemerintah dengan baik.
Kebijakan bagi hasil PAD untuk penunjang pariwisata di Bali tidak jelas, kebijakan pengaturan alih fungsi lahan belum tegas
Sinergitas antara GIPI, BPPD dan pemerintah propinsi Bali belum optimal. Institusi adat diintervensi kepentingan politik, bahkan otonomi Desa Adat terancam.
Kurang meratanya pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata Bali, bahkan Bandara Bali Utara ditolak pemerintah saat ini.
Strategi Pembangunan infrastruktur yang salah arah menyebabkan APBD Defisit hampir Rp 1,9 Triliun, dan bayar utang sekitar Rp 245 miliar pertahun.
Sekitar 3000 Aset Tanah bersertifikat Pemprov. Bali tidak maksimal digunakan kesejahteraan rakyat Bali.
Potensi UMKM di Bali yang jumlahnya sekitar 439.382 tidak dikelola maksimal seiring dengan kemajuan pariwisata Bali,
Banyak wisatawan yang mengambil alih bisnis informal warga lokal tanpa ada penanganan yang tuntas dari pemerintah Bali.
Maka dari itu, kondisi Bali yang tidak baik - baik saja juga disampaikan oleh Presiden Prabowo. "Saya pun ditugaskan maju sebagai Cagub Bali," ujarnya.
Meskipun data BPS menyatakan persentase penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2024 tercatat sebesar 4,00 persen, turun 0,25 persen poin terhadap Maret 2023 dan turun 0,53 persen poin terhadap September 2022.
Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali pada Maret 2024 tercatat sebanyak 184,43 ribu orang, turun 9,35 ribu orang terhadap Maret 2023 dan turun 20,93 ribu orang terhadap September 2022.
Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 3,55 persen, turun 0,22 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 3,77 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 5,20 persen, turun 0,30 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 5,50 persen.
Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2024 turun sebanyak 4,51 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2023 (dari 123,82 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 119,31 ribu orang pada Maret 2024). Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin di perdesaan turun sebanyak 4,84 ribu orang (dari 69,96 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 65,12 ribu orang pada Maret 2024).
Garis Kemiskinan di Provinsi Bali pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp568.510,- per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp391.618,- per kapita per bulan (68,88 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp176.892,- per kapita per bulan (31,12 persen).
Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Bali memiliki 4,68 anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp2.660.627,- per rumah tangga miskin per bulan.
Tetapi bila dilihat data secara mikro, bahkan De Gadjah sudah keliling Bali selama dua bulan sudah melihat langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat.
Untuk itu, pihaknya akan mewujudkan Bali Maju Unggul Lestari Indah Ajeg PAsti Sejahtera (MULIA PAS).
Dengan Misi "Mewujudkan Bali Dwipa Jaya Dilakukan dengan Mentransformasi 9 Tata Kelola Pemerintahan" yakni (1) Tata Kelola Pendidikan, Olahraga dan Pemuda, (2) Tata Kelola Kesehatan, (3) Tata Kelola Ekonomi, (4) Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah, (5) Tata Kelola Infrastruktur dan Pembangunan, (6) Tata Kelola Desa Adat, Seni dan Budaya, (7) Tata Kelola Pemerintahan, (8) Tata Kelola Lingkungan Hidup, dan (9) Tata Kelola Pariwisata dan Pertanian.
Disebutkan pula, dampak masalah terkait pariwisata Bali yakni kekurangan air bersih dan terancam krisis air. Bahkan keluhan pelaku pariwisata juga keluhkan kondisi krisis air di Bali Selatan. Bagaimana kondisi krisis air di Karangasem dan daerah lainnya. Padahal PAD Badung yang begitu besar.
Selain itu, Bali masih banyak sampah. TPA Suwung perlu atensi, maka penting diselesaikan dengan satu jalur dengan Presiden Prabowo. Pidato perdana Presiden Prabowo sudah mengungkapkan banyak hal, khusus atensi soal pangan, wnergi dan air bersih.
Memang dalam kelola sampah memerlukan anggaran yang tidak kecil, hal itu pula sudah disampaikan Made Mangku Pastika yang juga Gubernur Bali dua periode 2008-2018.
Belum lagi, lingkungan Bali mulai rusak parah, tata ruang Bali makin amburadul dan terjadi degradasi kualitas bentang alam.
Sekali lagi ditegaskan, Bali mulai macet parah. Adat istiadat dan budaya Bali mulai tergerus oleh budaya modern, termasuk terjadinya komersialisasi budaya Bali.
Hilangnya bangunan dan karya seni yang
memiliki nilai historis, simbol budaya, dan
nilai kesakralan. Angka Kemiskinan di Bali masih tinggi, kisaran 4% dan angka bunuh diri tertinggi di Indonesia.
Maka perlu kembali mewujudkan Tata Kelola ”Pariwisata Berkelanjutan di Bali berbasis Tri Hita Karana" dengan mengaktifkan kembali Tri Hita Karana Award.
Diharapkan terwujud Pariwisata Bali yang Maju, dimana pariwisata Bali yang maju ke depan, modern, kreatif, inovatif, dan dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan nilai-nilai universal, global, dan nasional, akan tetapi tidak tercabut dari akar adat, budaya dan agama.
Pariwisata Bali yang Indah
adalah pariwisata Bali dengan alam yang indah, dan tata ruang yang teratur, nyaman, berestetika, unik dan menarik.
Pariwisata Bali yang Unggul
adalah Pariwisata Bali yang berkualitas dengan sistem manajemen, infrastruktur, dan SDM yang unggul, serta mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional.
Pariwisata Bali yang Ajeg adalah pariwisata Bali yang memiliki daya tahan dan tangguh terhadap krisis dan guncangan internal dan eksternal, memiliki kekuatan dan kehandalan dalam bidang pembangunan ekonomi, dan memiliki kemampuan dalam menjaga keamanan dan ketahanan terhadap bencana.
Pariwisata Bali yang Lestari
adalah pariwisata Bali yang selalu menjaga kelestarian dan keharmonisan antara lingkungan alam, manusia, dan budaya secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Pariwisata Bali yang Mesejahterakan
adalah pariwisata Bali yang mensejahterakan masyarakat menjadi makmur, aman, damai, tentram, sukerta sekala niskala, sehat jasmani Rohani, Bahagia, mapan spiritual dan material.
Program pariwisata Bali Maju yakni Bali berbasis IPTEKS dan Bali kreatif dan Inovatif. Program pariwisata Bali Unggul yakni Sistem Unggul, Infrastruktur Unggul, SDM Unggul.
Sedangkan Program Pariwisata Bali yang Lestari yakni Lestari Alam dan Lestari. Program pariwisata Bali Ajeg yakni Kepemimpinan yang Kokoh, Adat yang Kokoh, Keamanan dan Ketertiban yang Kokoh. Serta Program Pariwisata Bali yang Sejahtera yakni Kesehatan, Bahagia, Aman dan Nyaman, Kerjasama, Sertifikasi dan Standarisasi dan Tenaga Kerja.
Sementara itu, Cawagub Agus Suradnyana mengharapkan keseimbangan pembangunan Bali Utara dan Selatan dengan pembangunan Bandara Bali Utara dan Pelabuhan Celukan Bawang.
Ia optimis berpasangan dengan Mulia karena memiliki Presiden Prabowo yang menaruh perhatian dengan Bali. Penegakan hukum dalam sektor pariwisata memang diperlukan sehingga sesuai dengan rencana pembangunan.
Selain itu, sektor pariwisata juga tetap didukung oleh daerah penyangga sehingga sektor pangan pariwisata tetap terjaga. Bahkan pihaknya juga akan membangun Bali Trading Center untuk promosi UMKM Bali.
Sedangkan pembagian kue pariwisata agar dilakukan oleh provinsi Bali dengan pembagian yang proporsional sehingga semua warga Bali merasakan penuh.
Agus Suradnyana menambahkan bahwa permasalahan infrastruktur juga menjadi bagian dari tantangan “auto pilot” ini.
“Infrastruktur yang tidak merata, terutama di wilayah Bali Utara yang masih sulit diakses, menjadi tantangan besar. Kami ingin mengakhiri pola auto pilot ini dengan pembangunan infrastruktur yang terencana dan merata,” kata Agus Suradnyana.
Menurutnya, kebutuhan akan infrastruktur yang ramah lingkungan harus diimbangi dengan kebijakan yang mempertimbangkan distribusi ekonomi untuk seluruh wilayah Bali, bukan hanya di pusat-pusat pariwisata.
Sebagai solusi untuk mengakhiri pola pengelolaan autopilot ini, Mulia-PAS menawarkan visi Bali Dwipa Jaya yang memprioritaskan keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya melalui prinsip Tri Hita Karana.
Program-program yang diusung mencakup pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, digitalisasi sistem pariwisata, serta pembatasan investasi asing untuk menjaga keberlanjutan Bali.
Mulia-PAS juga berkomitmen untuk membangun platform aplikasi pariwisata yang memungkinkan pengawasan dan kontrol lebih terarah terhadap jumlah dan pergerakan wisatawan, sehingga dapat mencegah kepadatan berlebih di destinasi tertentu. Program ini diharapkan mampu mendorong Bali keluar dari pola autopilot menuju manajemen pariwisata yang lebih berkelanjutan.
Sedangkan, Ketua Bali Tourism Board (BTB)/GIPI Bali IB Agung Partha Adnyana meminta kedua Palson melakukan tanda tangan komitmen terhadap dunia pariwisata.
“Kami ingin mendengar pemaparan visi dan misi dari kedua paslon. Pariwisata Bali sangat signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Bali.
Karena itu, sangat penting bagi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih nantinya untuk memiliki komitmen jelas dalam mengelola pariwisata Bali,” ujarnya.
Pihaknya meminta Paslon berkomitmen terhadap regulasi, kelembagaan dan infrastruktur. Bahkan dirinya mengklaim insan pariwisata yang hadir tidak "kaleng-kaleng".
Apabila nantinya memelukan Pokli pariwisata bisa melibatkan pihaknya. Upaya itu agar pembangunan pariwisata bisa berkelanjutan dalam menghadapi isu overtourism, perubahan iklim dan dampak sosial lingkungan.
Selain itu, industri pariwisata Bali memiliki 1,2 juta potensi suara, belum termasuk anggota keluarga mereka. Namun yang hadir hanya perwakilan sekitar 600 orang.
“Angka tersebut sangat besar dan menunjukkan betapa pentingnya komitmen kedua paslon terhadap pariwisata. Komitmen ini akan menentukan arah pariwisata Bali ke depannya,” pungkasnya. (GAB/ART/001)
Baca Artikel Menarik Lainnya : Sambut Hari Pers Nasional, IMO-Indonesia Gelar Lomba Jurnalistik
