Oleh Jro Gde Sudibya
Melakukan kilas balik terhadap krisis ekonomi - politik tahun 1998, 27 tahun lalu, dapat diberikan catatan sebagai berikut;
1.Kurs rupiah yang relatif stabil beberapa tahun sebelum tahun 1998, pada pusaran Rp.2,500 per satu dolar AS pada pertengahan Agustus 1998, mengalami fluktuasi tinggi mencapai Rp.16 ribu, di awal Oktober 1998.
2.Banyak pengusaha yang sekaligus bankir mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang negeri, mengalami krisis likuiditas, ditalangi oleh Bank Indonesia dengan jaminan pemerintah senilai Rp.650 T.36 Bank swasta ditutup. Ribuan karyawan mengalami PHK. Sampai hari ini, dana obligasi rekap untuk menanggulangii krisis perbankan tsb.menjadi tanggungan pemerintah, yang bunganya menjadi beban APBN.
3.Demo mahasiswa berlangsung terus, pada akhirnya mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR
4.Presiden Soeharto menandatangani perjanjian hutang dengan IMF senilai 43 milyar dolar AS, dengan mengikuti persyaratan liberalisasi ekonomi dari lembaga ini.
5.Tanggal 21 Oktober 1998, Pak Harto "lengser", tahun 1998 inflasi 80 persen, dan pertumbuhan ekonomi negatif 14 persen.
Signal yang disampaikan oleh SBY, pantas disimak serius oleh Presiden Prabowo, Terutama untuk keberadaan dan peran Danantara, mencakup: kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, seleksi lebih ketat dalam pemilihan pengurus untuk meminimalkan potensi moral hazard, mekanisme kerja transparan dan akuntabel, memudahkan: DPR, BPK, media melakukan kontrol publik. Hanya dengan demikian kepercayaan publik dapat dirawat dan dijaga: nasabah Bank BUMN, pelaku pasar di pasar uang dan modal dan investor dan masyarakat pada umumnya.
*) Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi.