Masalah Pertanahan di Badung Tinggi, Banyak Aset Belum Terdaftar
Banner Bawah

Masalah Pertanahan di Badung Tinggi, Banyak Aset Belum Terdaftar

Atmadja - atnews

2019-09-17
Bagikan :
Dokumentasi dari - Masalah Pertanahan di Badung Tinggi, Banyak Aset Belum Terdaftar
Slider 1
Badung 17/9 (Atnews) - Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa mengatakan, masalah pertanahan di Badung cukup tinggi, banyak aset tanah yang belum terdaftar. Untuk itu Pemkab. ingin mempercepat pendaftaran tanah melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
Program dan Metode PTSL tanah ini sudah berjalan sejak tahun lalu dan dapat memberikan efek signifikan terhadap penyertifikatan tanah serta  sengketa pertanahan di Badung," ucap Suiasa di depan peserta rapat koordinasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung 
BPN Badung mengadakan rapat koordinasi mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), untuk mensukseskan program Pemerintah Pusat, dibidang pertanahan di Kantor BPN Badung Selasa (17/9).
Wabup Suiasa mengatakan, PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah oleh masyarakat. (Mur/02).

Baca Artikel Menarik Lainnya : Gubernur Koster Lantik Suryawan Jadi Direktur Utama Perusda BaliĀ 

Terpopuler

Dhyan Foundation Gelar Yoga Kebangsaan di Monumen Perjuangan Bangsal

Dhyan Foundation Gelar Yoga Kebangsaan di Monumen Perjuangan Bangsal

Basket di akhir Pekan, Muda dan Lansia

Basket di akhir Pekan, Muda dan Lansia

POM MIGO KAORI

POM MIGO KAORI

Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali: Visionary Oasis Tri Hita Karana dalam Politik Ruang Pariwisata

Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali: Visionary Oasis Tri Hita Karana dalam Politik Ruang Pariwisata

Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026

Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026

Langkah Strategis 2026: Kementerian Pariwisata Siapkan 38 Provinsi, Keselamatan Wisata Jadi Prioritas

Langkah Strategis 2026: Kementerian Pariwisata Siapkan 38 Provinsi, Keselamatan Wisata Jadi Prioritas